Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengawal penyelesaian persoalan konsumen PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) pada Jumat (6/11/2026). Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan seluruh kewajiban pengembalian dana (refund) konsumen proyek LRT City diselesaikan paling lambat Desember 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut kesepakatan 8 Oktober 2026 antara Komisi VI DPR, Danantara, perwakilan konsumen, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan ADCP. Kesepakatan tersebut mengamanatkan penyelesaian persoalan konsumen secepat mungkin.
Andre menjelaskan pengawasan itu merupakan pelaksanaan arahan pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. “Kami datang sebagai wakil ketua Komisi VI DPR RI untuk mengawal arahan pimpinan DPR ke Pak Dasco, ada kesepakatan di mana tanggal 8 Oktober antara Komisi VI, Danantara dan konsumen serta Adikarya maupun ADCP bahwa hal ini harus segera diselesaikan secepat-cepatnya,” ujar Andre.
Posko, Legal Opinion, dan Jadwal 16 November
Salah satu langkah yang sudah berjalan adalah pembentukan posko pengaduan bersama sejak 16 Oktober 2026. Posko itu menjadi tempat konsumen menyampaikan keluhan dan tuntutan terkait penyelesaian proyek. Adhi Karya dan ADCP diminta segera melaporkan hasil pembukaan posko tersebut kepada Danantara.
Selain itu, pihak terkait akan meminta pendapat hukum (legal opinion) dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Pendapat hukum itu akan menjadi dasar dalam proses pengembalian dana konsumen.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026. Dalam agenda itu, konsumen yang mengajukan pengembalian dana akan diundang untuk membahas nilai pembayaran yang disepakati. “Insyaallah tanggal 16 November nanti akan ada pertemuan lanjutan di mana yang refund akan diundang untuk melakukan negosiasi kesepakatan berapa angka yang akan dibayarkan,” kata Andre.
“Sekali lagi kami di DPR sesuai arahan Pak Dasco akan mengawal dan memastikan bahwa kesepakatan 8 Oktober bahwa ADCP dan Adikarya akan menyelesaikan di bulan Desember akan kami kawal dan kami pastikan itu bisa terlaksana,” tambah Andre.
Target yang Sudah Pernah Molor
Target Desember 2026 ini bukan janji pertama dalam kasus LRT City, dan itu yang membuat pengawasan kali ini patut diuji dengan kalender, bukan dengan pernyataan.
Menurut Paguyuban Korban LRT City, finalisasi penyelesaian yang ditargetkan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) pada 15 Oktober 2026 sudah lewat tanpa kejelasan hasil maupun jadwal pelaksanaan. Koordinator paguyuban, Rian Difa Subagio, menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis pada Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan data aspirasi konsumen periode 19–25 September 2026 yang dihimpun paguyuban, total kerugian materiil dari 358 unit yang terdata mencapai Rp158,44 miliar. Dari jumlah itu, 329 unit mengajukan opsi refund tunai, sedangkan 29 unit memilih menunggu penyelesaian pembangunan. Sementara itu, laporan Detik menyebut lebih dari 2.400 konsumen terdampak di kawasan Ciracas, Tebet, dan Cibubur. Kedua angka itu berasal dari pendataan yang berbeda, dan selisihnya justru menunjukkan mengapa konsumen menuntut kepastian tertulis: tanpa data yang bisa diverifikasi bersama, janji penyelesaian mudah bergeser.
Persoalan lain terjadi pada proyek LRT City Bekasi Eastern Green, yang menghadapi kendala pemecahan sertifikat akibat krisis likuiditas pengembang, dengan penyelesaian yang baru ditargetkan pada 2034. Adapun pembangunan proyek dilaporkan kembali berjalan sejak 1 Oktober 2026 dengan target rampung 30 September 2028 — kabar yang masih perlu dikonfirmasi dari perkembangan di lapangan, bukan sekadar dari pernyataan.
Ujian Kredibilitas DPR dan Danantara
Andre mengaitkan penyelesaian ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Dasco — itu klaim Andre, dan publik berhak menagihnya sebagai janji politik, bukan sebagai fakta perintah presiden. Yang jelas, posisi Danantara membuat perkara ini lebih dari sekadar sengketa konsumen dan pengembang: dana yang dikelola Danantara adalah dana negara, dan Andre sendiri pada 8 Oktober 2026 menegaskan penyelesaian harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Karena itu, yang menentukan bukan janji Desember, melainkan tiga hal: hasil pertemuan 16 November, pendapat hukum Jamdatun, dan kepastian tertulis soal rincian refund, mekanisme pembayaran, serta tanggal pencairan — persis seperti yang diminta paguyuban. Ada pula risiko yang jarang disebut: dari 358 unit yang terdata, 222 unit memakai fasilitas KPR/KPA dan 100 unit di antaranya sudah menghentikan pembayaran angsuran, sehingga status kredit mereka di SLIK OJK ikut terancam meski akar masalahnya ada pada keterlambatan pengembang.
Kasus ini bukan perkara pidana — tidak ada tersangka dan tidak ada tuduhan korupsi di dalamnya — melainkan sengketa konsumen yang kini menjadi ujian pengawasan parlemen. Jika Desember 2026 benar-benar ditepati, Komisi VI punya contoh pengawasan yang bekerja. Jika molor lagi, Komisi VI pula yang harus menjelaskan, sebab merekalah yang memasang target itu di depan publik.
Sumber: Antara; Detikcom (dikutip BSI News); InvestorTrust; Berita898.