Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin membantah pemberitaan soal penyitaan uang sekitar Rp2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikaitkan dengan dirinya. Bantahan itu ia sampaikan melalui siaran pers pada Jumat (6/11/2026).
“Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar,” kata Bobby, seperti dikutip sejumlah media.
Bobby tidak merinci bagian mana dari pemberitaan yang ia anggap tidak benar. Saat bantahan itu disampaikan, ia disebut sedang berada di Yogyakarta untuk memeriksa perlintasan sebidang sebagai persiapan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Namun, KPK menegaskan penyitaan uang Rp2 miliar itu benar terjadi. Yang diluruskan KPK adalah waktunya: penyitaan tidak dilakukan pekan ini, melainkan sejak Agustus 2025 — saat Bobby masih memimpin PT Len Industri (Persero), bukan sebagai Direktur Utama KAI.
Apa yang diklarifikasi KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan penyidik telah menyita Rp2 miliar dari saksi berinisial BR dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina periode 2018–2023.
“Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Budi, penyitaan itu bermula dari sikap kooperatif Bobby. Setelah mengetahui uang Rp2 miliar yang diterimanya diduga kuat berkaitan dengan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG), Bobby langsung menyerahkannya kepada penyidik. KPK juga memastikan Bobby bukan vendor pelaksana dalam proyek tersebut.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein turut membenarkan penyitaan itu. Sehari sebelumnya, Kamis (5/11/2026), ia sudah menyatakan, “Iya betul, penyidik sudah melakukan penyitaan (uang dari Bobby Rasyidin).”
Perlu dicatat, UlasPolitik sudah memberitakan penyitaan ini pada Jumat pagi. Perkembangan barunya adalah bantahan Bobby dan klarifikasi KPK soal waktu serta cara uang itu diserahkan — bukan penyitaan baru.
Status Bobby dan perkara digitalisasi SPBU
Penting untuk ditegaskan: hingga keterangan terbaru ini, KPK belum mengumumkan Bobby Rasyidin sebagai tersangka. Ia diperiksa sebagai saksi pada 28 Agustus 2025, setelah penjadwalan ulang dari panggilan pertama pada 14 Agustus 2025, dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PT Len Industri periode 2021–2025. Ia mulai menjabat Direktur Utama KAI pada Agustus 2025.
Perkara yang diusut bukan pengadaan di PT KAI, melainkan proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang digagas bersama BPH Migas dan Pertamina untuk memantau stok bahan bakar minyak secara real-time dan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Proyek ini bermula dari Head of Agreement antara Pertamina dan PT Telkom pada Agustus 2018, dengan nilai maksimal Rp3,6 triliun.
Dalam konferensi pers 4 Agustus 2026, KPK menetapkan tiga tersangka dan langsung menahan mereka: Dian Rachmawan, Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017–2019; Weriza, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020; dan Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan pegawai PT Telkom. Hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp322,18 miliar — Rp193,75 miliar dari pengadaan ATG dan Rp128,42 miliar dari pengadaan EDC.
Satu hal yang harus dibaca secara hati-hati: sejumlah laporan media menyebut uang yang disita dari Bobby diduga bersumber dari tersangka Elvizar dan terkait dugaan pemberian uang “palang pintu” saat pengadaan proyek berlangsung. Klaim soal Elvizar itu belum dikonfirmasi KPK, sehingga harus dibaca sebagai klaim media, bukan temuan penyidik. Yang disampaikan KPK adalah bahwa uang itu diduga berasal dari salah satu tersangka perkara ini — tanpa menyebut siapa — dan Bobby mengembalikannya setelah mengetahui pemberi uang itu telah menjadi tersangka. Tujuan awal pemberian uang itu belum dirinci KPK.
Ada pula angka Rp2 miliar lain dalam perkara ini — dugaan fee sekitar Rp2 miliar yang diberikan kepada PT ASK agar mengundurkan diri dari proses seleksi. KPK belum mengaitkan angka itu dengan uang yang disita dari Bobby; keduanya adalah angka yang terpisah sampai ada penjelasan resmi.
Analisis: soal waktu, bukan soal ada-tidaknya penyitaan
Inti perselisihan hari ini bukan apakah penyitaan terjadi, melainkan kapan dan dalam kapasitas apa. Bobby membantah pemberitaan yang beredar hari ini; KPK membenarkan penyitaan, tetapi menempatkannya pada Agustus 2025, sebelum Bobby memimpin KAI, dan menekankan uang itu diserahkan secara kooperatif.
Perbedaan itu penting secara politik. Pemberitaan yang menyajikan penyitaan seolah baru terjadi — sehari setelah Bobby mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana — menimbulkan kesan ada penggeledahan terhadap dirut BUMN yang masih aktif. Klarifikasi KPK mematahkan kesan itu, tetapi tidak menutup perkara: penyidikan masih berjalan, asal uang belum dijelaskan, dan Bobby tetap menjadi saksi yang mengetahui awal mula proyek digitalisasi SPBU.
Penyitaan bukanlah vonis. Dalam hukum acara, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh sampai ada penetapan tersangka atau putusan pengadilan. Yang bisa dinilai publik hari ini hanyalah transparansi prosesnya — dan di titik itu, klarifikasi KPK justru membantu: publik berhak tahu kapan sesuatu terjadi, bukan hanya bahwa sesuatu terjadi.
Sumber: Antara; afu.id; Validnews.