Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

PTPN Malabar Minta Kepastian Hukum atas Kebun Teh

PTPN I Regional 2 meminta kepastian hukum atas Kebun Teh Malabar di Pangalengan setelah ribuan tanaman teh diduga dirusak pada 26 dan 28 Oktober 2026.

Oleh 06 NOV 2026 3 menit baca
Hamparan kebun teh di Jawa Barat (foto arsip)

PTPN I Regional 2 meminta kepastian hukum atas pengelolaan Kebun Teh Malabar di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Permintaan itu dilaporkan Antara pada Jumat, 6 November 2026, menyusul konflik yang memanas di Afdeling Kertamanah dalam dua pekan terakhir.

Yang sudah terverifikasi adalah rangkaiannya: pada Senin, 26 Oktober, dan Rabu, 28 Oktober 2026, tanaman teh produktif di Blok Cijempe II, Afdeling Kertamanah, Desa Margamukti, diduga dirusak. PTPN menyebut sekitar 4.500 tanaman teh dipotong dan dirusak di area sekitar 0,48 hektare dari blok seluas 12 hektare; sejumlah laporan lain menyebut angka sekitar 5.000 tanaman. Perbedaan angka ini berasal dari sumber yang berbeda dan belum ada angka resmi tunggal dari kepolisian.

PTPN melaporkan dugaan perusakan itu ke Polresta Bandung, beserta laporan dugaan penganiayaan terhadap anggota internal perusahaan. Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengonfirmasi kepolisian menerima laporan terkait dugaan perusakan dan pengancaman, dan penyelidikan masih berjalan. Di sisi lain, petani penggarap yang didampingi LBH Bandung juga membuat laporan ke Polsek Pangalengan pada 28 Oktober 2026 terkait dugaan penganiayaan. Kedua laporan kini sama-sama berproses.

Apa yang sudah terverifikasi, apa yang masih klaim

Fakta yang terverifikasi: lokasi dan tanggal kejadian, jumlah tanaman menurut versi PTPN, adanya laporan dari kedua belah pihak, dan penyelidikan polisi yang masih berlangsung. Kapolresta Bandung menyatakan kondisi di lokasi saat ini kondusif.

Klaim yang harus tetap ditulis sebagai klaim: PTPN, melalui Kepala Bagian Hukum Herman Darmawan, menyatakan perusahaan memegang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut dan menduga perusakan melibatkan warga dari luar Malabar serta adanya pihak yang memengaruhi masyarakat. Dugaan soal pelaku dari luar dan soal provokator itu, menurut perusahaan sendiri, masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan. Sebaliknya, LBH Bandung menilai persoalan di Pangalengan merupakan masalah agraria struktural dan meminta pemerintah serta kepolisian menelusuri akar persoalannya secara menyeluruh. Tidak ada pihak yang bisa dinyatakan bersalah sebelum proses hukum berjalan, dan motif di balik perusakan belum bisa disimpulkan.

Mengapa kepastian hukum menjadi kata kuncinya

Sengketa Malabar mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama nyata: PTPN sebagai BUMN pemegang HGU yang wajib menjaga aset negara, dan petani penggarap yang menggantungkan penghidupan pada lahan yang sama. Selama status lahan, batas HGU, dan ruang garapan tidak ditegaskan secara terbuka oleh negara, insiden seperti ini akan berulang — dan setiap insiden baru hanya menambah laporan polisi tanpa menyelesaikan akar masalahnya.

Yang patut ditunggu publik sekarang ada tiga: hasil penyelidikan Polresta Bandung atas kedua laporan, sikap Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat soal status lahan dan nasib petani penggarap, serta apakah ada langkah konkret — bukan sekadar imbauan menjaga kondusivitas — untuk memperjelas siapa berhak mengelola lahan itu dan atas dasar hukum apa.

Sumber: Antara; Detikcom; Warta Parahyangan; Info Burinyay; Kejakimpol News.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik