Skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara kini memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar siapa yang menyadap siapa, melainkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana sebuah sistem pengawasan negara bisa berjalan tanpa pengawas?
Sebuah tulisan di Antara, Jumat (6/11/2026), membingkai persoalan ini secara tepat: penyadapan ilegal adalah soal depolitisasi intelijen demi negara hukum yang kuat. Bingkai itu layak dipegang — sebab jika kasus ini berhenti pada penetapan tersangka tanpa reformasi sistem, skandal serupa tinggal menunggu waktu untuk terulang.
Fakta yang sudah terverifikasi
Konferensi pers Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada Selasa (3/11/2026) menetapkan tiga tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Pada Kamis (5/11/2026), Bareskrim mengumumkan tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi — mantan Kadiv TIK Polri yang diduga menyetujui penghapusan berkas hasil sadapan. Slamet tidak ditahan karena kondisi kesehatannya.
Menurut Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa proses verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Sasaran yang diduga disadap meliputi nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.
Kasus ini bermula dari laporan seorang anggota polisi pada 30 Oktober 2026, setelah diduga ada perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan 5 ahli, serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan/atau 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.
Perlu ditegaskan: status tersangka bukan vonis bersalah. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh sampai pengadilan membuktikan sebaliknya.
Ini soal sistem, bukan sekadar oknum
Yang membuat kasus ini mengguncang bukan hanya nama-nama yang terseret, melainkan alatnya. LIMS adalah sistem resmi negara. Ketika nomor-nomor bisa dimasukkan ke sistem itu tanpa verifikasi, yang gagal bukan hanya individu — melainkan rantai pengawasan di dalamnya.
Dasar hukumnya sebenarnya sudah ada. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan privasi, dan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 006/PUU-I/2003 dan 20/PUU-XIV/2016 secara konsisten menegaskan hasil penyadapan hanya sah sebagai alat bukti bila diperoleh dalam rangka penegakan hukum. Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE) juga mempidanakan intersepsi tanpa hak. Namun aturan itu tersebar di berbagai undang-undang sektoral, tanpa satu payung yang utuh dan tanpa lembaga pengawas independen yang berwenang mengaudit siapa disadap, kapan, dan atas dasar apa.
Di titik inilah politisasi menemukan celahnya. Ketika alat pengawasan bisa dipakai tanpa jejak pengawasan, batas antara menjaga keamanan negara dan mengamankan kepentingan politik menjadi kabur — bahkan hilang.
Tiga agenda depolitisasi
Sejumlah pengamat dan opini hukum yang terbit sepekan ini mengerucut pada tiga agenda yang sama. Pertama, pengesahan UU Penyadapan yang komprehensif, yang menetapkan setiap penyadapan wajib melalui izin pengadilan independen, kecuali dalam kondisi darurat pertahanan negara yang sangat terukur. Kedua, pembentukan lembaga pengawas independen — dari unsur peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil — untuk mengaudit aktivitas penyadapan secara berkala. Ketiga, depolitisasi institusi penegak hukum secara tegas: memisahkan peran penegakan hukum dari kepentingan politik praktis.
Di parlemen, menurut laporan CNN Indonesia, pimpinan DPR telah menugaskan Komisi III untuk mengawal kasus ini. Itu langkah yang tepat, tetapi pengawasan politik saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan yang melembaga dan permanen — bukan yang aktif hanya ketika skandal meledak.
Yang belum boleh disimpulkan
Soal motif, Kabareskrim belum mengumumkannya, dan penyidikan masih berjalan. Berbagai penilaian soal arah politik penyadapan ini beredar di ruang publik, tetapi semuanya masih klaim — bukan fakta yang sudah dibuktikan di pengadilan. Begitu pula soal kemungkinan adanya pemberi perintah: sampai penyidik mengumumkannya, menyimpulkan siapa dalang di balik kasus ini adalah spekulasi.
Ujian sesungguhnya dari kasus ini bukan terletak pada berapa banyak tersangka yang ditahan, melainkan pada apa yang berubah setelahnya. Jika tidak ada UU Penyadapan, tidak ada pengawas independen, dan tidak ada pemisahan tegas antara penegakan hukum dan politik, maka depolitisasi intelijen hanya akan tinggal menjadi judul opini. Dan negara hukum yang kuat — seperti yang dituntut tulisan itu — tidak dibangun dari judul, melainkan dari sistem yang tidak lagi memberi ruang bagi penyadapan gelap.
Sumber: Antara; Magdalene; Dipojokin; Trans7News; Tokoh.id; MPGI News; Jurnal Tipikor.