Kejaksaan Agung bergerak cepat dalam dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Pada Kamis, 5 November 2026, tim penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta, dan sehari kemudian Kejagung mengumumkan bahwa sosok berinisial AK yang diduga terlibat dalam perkara itu sedang diburu.
Perkara ini bukan sekadar satu penggeledahan. Ia datang sehari setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan penertiban perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan AK. Dua jalur penindakan — penyidikan korupsi oleh Jampidsus dan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH — kini berjalan beriringan, dengan inisial yang sama di tengahnya.
Apa yang Ditemukan Penyidik pada 5 November
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, pada Jumat, 6 November 2026, membeberkan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. Demikian dilaporkan Kompas TV dari keterangan Saiful pada hari yang sama.
Menurut Saiful, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di wilayah Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Dari penggeledahan itu ditemukan sejumlah dokumen dan uang. “Dari dua tempat ada sejumlah uang, tempat pertama Rp11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp595 juta,” kata Saiful, seperti dikutip Kompas TV.
Saiful juga menyampaikan bahwa Kejagung memburu bos nikel berinisial AK yang disebut terseret dalam kasus tersebut, dan AK diduga berada di luar negeri. Sampai keterangan yang dikutip dalam pemberitaan ini, Kejagung belum mengumumkan apakah AK sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Karena itu, status hukum AK harus tetap ditulis sebagai dugaan, dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh.
AK, Satgas PKH, dan Dua Jalur Penindakan
Sehari sebelum penggeledahan itu, Satgas PKH sudah mengumumkan langkah terhadap jaringan AK. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung pada Rabu, 4 November 2026 malam, menyatakan pimpinan Satgas memutuskan penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh Indonesia.
Rapat pimpinan Satgas itu dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan bahwa salah satu komoditas yang masuk dalam penertiban itu adalah nikel, dan perusahaan atas nama AK itu bukan hanya satu. Jumlah perusahaan dan luas kawasan yang dikuasai masih dalam proses validasi Satgas PKH, menurut Anang — jadi angka-angka itu belum bisa dikutip sebagai fakta.
Ketika ditanya wartawan mengenai sosok AK, Barita mengonfirmasi bahwa AK adalah Arif Kurniawan, menurut laporan Energi Juang News dan Owrite dari konferensi pers tersebut. Julukan “Raja Nikel” dan perkiraan bahwa Arif menguasai sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel Indonesia berasal dari laporan investigasi Bloomberg yang dikutip sejumlah media — itu adalah perkiraan media berdasarkan penelusuran dokumen perusahaan, bukan angka resmi pemerintah, dan tidak boleh disajikan sebagai fakta resmi.
Yang Masih Harus Dibuktikan
Ada tiga hal yang belum terjawab dan menentukan ke mana perkara ini pergi. Pertama, bagaimana persisnya peran AK dalam perkara tata kelola nikel Sultra 2013–2025 — apakah sebagai pengendali perusahaan, penerima manfaat, atau pihak lain — belum diuraikan Kejagung dalam keterangan yang dikutip. Kedua, apakah perkara Jampidsus ini dan penertiban Satgas PKH menyasar perusahaan yang sama, atau dua rangkaian perusahaan yang berbeda dengan pengendali yang sama, belum dijelaskan secara resmi.
Ketiga, klaim tentang keterkaitan jaringan korporasi AK dengan oknum aparat penegak hukum masih berstatus verifikasi. Menurut Energi Juang News, Satgas PKH tengah memverifikasi hubungan hukum korporasi dengan oknum tersebut. Sampai ada pernyataan resmi yang lebih rinci, klaim itu adalah klaim yang sedang diverifikasi, bukan fakta.
Satu hal juga perlu diluruskan agar pembaca tidak mencampuradukkan perkara. Kejagung sebelumnya menangani perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT CNI periode 2017–2020, dengan kerugian negara Rp401.653.737.469,69 menurut perhitungan BPKP dan enam tersangka termasuk PT CNI sebagai tersangka korporasi, menurut situs resmi Kejaksaan pada 26 Oktober 2026. Itu perkara yang berbeda — periode, perusahaan, dan konstruksinya berbeda — dari perkara Sultra 2013–2025 yang diumumkan 6 November 2026. Angka Rp401,65 miliar itu bukan angka kerugian dalam perkara AK.
Ujiannya kini ada pada Kejagung dan Satgas PKH: membuktikan dugaan itu di pengadilan, membuka nama perusahaan dan peran masing-masing secara transparan, dan tidak berhenti pada penggeledahan yang spektakuler. Nikel adalah komoditas strategis Indonesia, dan setiap dugaan penyimpangan di sektor ini menyangkut penerimaan negara, tata kelola izin, dan kepercayaan publik. Penindakan yang hanya menyasar nama besar tanpa konstruksi perkara yang utuh justru akan melemahkan pesan yang ingin disampaikan pemerintah.
Sumber: Antara; Kompas TV; Owrite; Energi Juang News; Kejaksaan RI.