Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat finalisasi pembahasan kepegawaian lintas kementerian bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, ini termasuk lintas profesi ya,” kata Prasetyo dalam konferensi pers tersebut.
Rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta perwakilan Kementerian Keuangan.
Siapa Saja yang Masuk Kebijakan Ini
Perluasan ini adalah perubahan penting dari rencana awal. Sebelumnya, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu baru difokuskan pada tenaga pendidik atau guru. Kini, menurut Prasetyo, kebijakan itu mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan atau tenaga medis, serta tenaga teknis, tenaga pelayanan, dan tenaga pelaksana lainnya.
Sebagai latar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 8 Oktober 2026 menyebut sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan beralih menjadi PPPK penuh waktu, dengan dukungan anggaran Rp23 triliun pada tahun anggaran 2027 untuk guru. Angka itu khusus guru — pemerintah belum merinci jumlah keseluruhan PPPK paruh waktu lintas profesi yang akan diangkat.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa PPPK yang sudah berstatus penuh waktu akan diberi kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027, sebagai jalur untuk menjadi PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang Masih Menggantung: Jumlah dan Mekanisme
Keputusan politiknya sudah diketok, tetapi detail pelaksanaannya belum lengkap. Pemerintah belum mengumumkan tahapan pengangkatan per sektor, jadwal peralihan status untuk masing-masing profesi, maupun mekanisme administrasinya — hal-hal yang masih menunggu penjelasan teknis dari pemerintah.
Mengapa Ini Penting — dan Apa yang Perlu Diawasi
Bagi ratusan ribu pekerja pelayanan publik, ini adalah kepastian status yang sudah lama ditunggu: dari paruh waktu — dengan jam kerja, gaji, dan jaminan yang terbatas — menjadi penuh waktu sebagai ASN. Secara politik, keputusan ini juga menunjukkan koordinasi DPR dan pemerintah yang berjalan, setelah pembahasan yang menurut Prasetyo berlangsung dalam beberapa kali pertemuan.
Ujiannya ada di pelaksanaan. Anggaran guru sudah disiapkan, tetapi pemerintah belum membuka hitungan anggaran untuk dosen, damkar, Satpol PP, dan nakes. Tanpa rincian jumlah dan tahapan yang transparan, janji 1 Januari 2027 berisiko menjadi pengumuman yang pelaksanaannya tersendat di daerah. Pembaca yang berstatus PPPK paruh waktu sebaiknya menunggu pengumuman resmi tahapan dari kementerian terkait, bukan sekadar kabar di media sosial.
Sumber: Antara; Holopis; Owrite.