Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Periksa Lagi Kadis PUPR Bengkulu soal Uang Rp4 Miliar

KPK kembali memeriksa Kadis PUPR Kota Bengkulu Noprisman sebagai saksi, Kamis (5/11/2026), dalam pengembangan dugaan korupsi di Pemkot Bengkulu. Hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan untuk klaster Pemkot — dan status saksi bukan vonis.

Oleh 06 NOV 2026 4 menit baca
Gedung KPK di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Noprisman, untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dijadwalkan pada Kamis (5/11/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi jadwal pemeriksaan itu. “Hari ini, Kamis, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu,” kata Budi, Kamis (5/11/2026). Dalam keterangan terpisah, KPK menyebut saksi yang diperiksa dengan inisial NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Ini bukan pemeriksaan pertama bagi Noprisman. Ia sebelumnya sudah pernah diperiksa penyidik KPK pada 3 Agustus 2026. Rumahnya di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, juga pernah digeledah tim KPK pada 25 Juli 2026. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang tunai sekitar Rp4 miliar, beserta sejumlah dokumen dan barang elektronik.

Saksi, bukan tersangka — dan uang Rp4 miliar itu apa?

Perlu ditegaskan: Noprisman diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan tersangka. Hingga Kamis (5/11/2026), KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam dua surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Bengkulu yang diterbitkan pada Juli 2026.

Pemeriksaan saksi maupun penyitaan uang tunai tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Uang Rp4 miliar yang disita dari rumah Noprisman adalah barang bukti yang masih didalami penyidik — sumbernya, alirannya, dan kaitannya dengan dugaan korupsi proyek di Pemkot Bengkulu masih menjadi materi penyidikan. Asas praduga tak bersalah berlaku: Noprisman tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Akar perkara: dari OTT Rejang Lebong ke Pemkot Bengkulu

Pengusutan di Pemkot Bengkulu adalah pengembangan dari perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perkara itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 9 Maret 2026, yang mengamankan 13 orang. KPK kemudian menetapkan lima tersangka, antara lain Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Kepala Dinas PUPRPKP Hary Eko Purnomo, serta tiga pihak swasta.

Menurut KPK, Fikri diduga meminta fee atau ijon sekitar 10–15 persen dari nilai proyek di Dinas PUPRPKP Rejang Lebong tahun anggaran 2026, yang total anggarannya mencapai Rp91,13 miliar. Pengembangan penyidikan itu meluas ke Kota Bengkulu: pada Juli 2026 KPK menerbitkan dua sprindik umum baru, lalu menggeledah sejumlah lokasi — termasuk rumah Noprisman — dan menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar.

Pada Oktober 2026, KPK menerbitkan sprindik baru lagi untuk mengusut dugaan penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Pemkot Bengkulu. Sejalan dengan itu, KPK memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni — Ketua DPC PKB Kota Bengkulu — sebagai saksi pada 29 Oktober 2026. Sementara itu, dalam pengembangan klaster Rejang Lebong, KPK mengumumkan dua tersangka baru pada 20 Oktober 2026. Dua jalur itu berbeda: yang sudah berujung tersangka adalah klaster Rejang Lebong, sedangkan klaster Pemkot Bengkulu masih berjalan tanpa tersangka yang diumumkan.

Yang masih menggantung

Lambannya kepastian hukum di klaster Pemkot Bengkulu mulai dipersoalkan publik Bengkulu. Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Masyarakat Bengkulu Bersatu (MPN OMBB), melalui Ketua Umum M. Diamin, mendesak KPK segera menentukan status hukum Noprisman bila alat bukti sudah cukup — atau memberi kejelasan bila belum. “Sudah hampir tiga bulan berlalu sejak uang Rp4 miliar itu disita dari rumah Kadis PUPR Bengkulu, namun sampai hari ini KPK belum juga menetapkan satu pun tersangka,” kata Diamin, awal Oktober 2026.

Desakan itu wajar dibaca sebagai dua hal sekaligus. Pertama, tuntutan akuntabilitas: uang tunai Rp4 miliar di rumah seorang pejabat publik adalah temuan yang besar, dan publik berhak tahu ujungnya. Kedua, ujian bagi KPK sendiri: membuktikan dugaan gratifikasi bukan sekadar soal menemukan uang, melainkan merangkai aliran dana, kaitan proyek, dan peran masing-masing pihak menjadi konstruksi perkara yang tahan di pengadilan. Pemeriksaan saksi berulang — termasuk pemanggilan Noprisman kali ini — adalah bagian dari rangkaian itu, bukan vonis.

Yang patut ditunggu berikutnya: apakah pemeriksaan saksi-saksi kunci ini berujung pada pengumuman tersangka di klaster Pemkot Bengkulu, atau justru menunjukkan bahwa temuan uang Rp4 miliar itu belum cukup diikatkan pada satu perbuatan pidana tertentu. Sampai KPK mengumumkan, semua pihak yang disebut tetap berstatus saksi — dan spekulasi soal siapa “dalang” di baliknya belum punya dasar untuk disimpulkan.

Sumber: Antara; Detikcom via BSI News; Sapuan Rakyat; Investor.id; Validnews; Holopis.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik