Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Bareskrim Jadikan Putusan MK dan MA Acuan Usut Ijazah Gibran

Bareskrim Polri memastikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi bahan referensi dalam mengusut aduan soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, aduan itu masih dalam tahap pendalaman — belum ada kesimpulan hukum apa pun.

Oleh 06 NOV 2026 3 menit baca
Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden 2024

Bareskrim Polri memastikan penanganan aduan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan mengikuti prosedur hukum, dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dijadikan bahan referensi oleh penyidik. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan hal itu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), saat menjawab pertanyaan wartawan soal kelanjutan laporan dugaan ijazah palsu Gibran setelah MA membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA-nya. “Laporan yang diterima oleh Bareskrim, tentunya akan dilaksanakan tahapan-tahapan bagian daripada pemrosesan satu laporan, ya secara prosedural pasti,” kata Isir.

Apa yang Disampaikan Polri

Isir menegaskan penyidik tidak akan melompat ke kesimpulan. Setiap laporan, kata dia, harus ditelaah satu per satu — mulai dari pemenuhan alat bukti hingga argumentasi yuridisnya. “Tadi disampaikan, ada putusan dari MK, itu menjadi bahan-bahan referensi. Karena satu peristiwa dugaan pidana, tentunya perumusan untuk kaitan sama pemenuhan alat bukti, argumentasi-argumentasi yuridisnya juga harus kemudian ditelaah satu per satu,” ujar Isir. Bareskrim juga memastikan akan melibatkan ahli untuk memperkuat pembuktian, termasuk ahli hukum pidana dan ahli lain yang relevan. Aduan yang dimaksud disampaikan oleh Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa, terkait suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dua Putusan yang Jadi Rujukan

Ada dua putusan pengadilan yang kini menjadi rujukan penyidik, dan keduanya perlu dibaca dengan hati-hati agar tidak disimpulkan berlebihan. Pertama, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penggugat bernama Subhan dalam perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran. Kedua, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan 6 Oktober 2026, dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan setara SMA. MK juga menilai certificate of attendance yang menjadi salah satu dasar penerbitan suket hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan. Namun, penting dicatat: MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Dengan demikian, putusan MK itu bukan putusan yang menyatakan ijazah Gibran palsu, dan bukan pula putusan yang membatalkan kedudukannya sebagai Wakil Presiden.

Apa Artinya bagi Gibran dan Proses Politik

Di luar ruang penyidikan, polemik ini sudah merambat ke arena politik. Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan mendesak DPR dan MPR menindaklanjuti putusan MA dan pertimbangan MK, termasuk lewat hak menyatakan pendapat hingga Sidang Istimewa MPR. Desakan itu adalah klaim politik dari Kornas, bukan keputusan lembaga negara mana pun. Jokowi sendiri, menanggapi putusan MA soal ijazah putranya, menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Bagi pembaca, garis yang perlu dipegang sederhana: Bareskrim sedang mendalami aduan, bukan menghakimi. Putusan MK dan MA adalah bahan referensi untuk menguji alat bukti — apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, itu baru akan terjawab setelah penyidik memeriksa bukti dan keterangan ahli. Sampai ada keputusan resmi penyidik atau pengadilan, Gibran tetap berstatus sebagai pihak yang diadukan, dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh. Perkembangan ini juga menjadi ujian bagi Polri: menangani laporan yang menyangkut wakil presiden yang sedang menjabat, di tengah sorotan publik yang terbelah, tanpa terlihat memihak ke arah mana pun. Cara Bareskrim mengelola perkara inilah — prosedural, transparan, dan berbasis bukti — yang akan dinilai publik, sama seperti substansi perkaranya.

Sumber: NTV News; Investor Trust; Kedai Pena; Inibalikpapan; Rakyat Bekasi.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik