Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, melayani 241.796 penerima manfaat, menurut laporan Antara pada 5 November 2026. Namun di saat yang sama, 15 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten itu justru dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dua kabar itu datang beriringan — dan kontrasnya layak dicermati.
15 Dapur Disetop Sementara
BGN menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap 15 SPPG di Banjarnegara. Langkah ini diambil menyusul adanya problematika pada tata kelola keuangan internal yang menuntut perbaikan demi akuntabilitas program.
Kepala Satuan Tugas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Aloys, mengatakan penghentian tersebut merupakan bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dana MBG. “Ada 15 SPPG yang diberikan suspend oleh BGN terkait dengan masalah internal di SPPG sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BGN, sehingga BGN akhirnya memberikan sanksi berupa suspensi,” ujar Izak saat dikonfirmasi.
Dana yang dikelola setiap SPPG bukan dana kecil. Anggaran itu dipakai untuk membayar gaji karyawan, memenuhi kewajiban pembayaran kepada mitra, membeli bahan pangan, hingga membiayai pengolahan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Karena itu, menurut Izak, pembenahan tata kelola keuangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Hingga kini pihak Satgas mengaku belum menerima informasi pasti kapan sanksi penangguhan itu dicabut. Pembukaan kembali 15 dapur tersebut sangat bergantung pada kecepatan masing-masing pengelola membenahi sistem administrasi dan transparansi keuangan internal mereka. “Intinya tolong ini diperbaiki pengelolaan keuangannya, baru nanti akan kami buka suspend-nya untuk 15 SPPG ini,” kata Izak.
Perlu ditegaskan: sejauh ini tidak ada temuan pelanggaran hukum yang diumumkan, dan tidak ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Suspensi ini adalah sanksi administratif dalam rangka evaluasi — bukan vonis korupsi. Menyimpulkan lebih dari itu tanpa bukti dari penyelidik adalah spekulasi.
Skala Program di Banjarnegara
Berdasarkan data Satgas MBG Banjarnegara, terdapat 158 SPPG yang telah dibangun di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 108 dapur telah mengantongi izin operasional, dan 15 dapur kini menjalani penghentian sementara.
Angka 241.796 penerima manfaat yang dilaporkan Antara menunjukkan betapa besar jangkauan program ini di satu kabupaten. MBG adalah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan Banjarnegara adalah salah satu contoh bagaimana program sebesar itu beroperasi di tingkat daerah — dengan segala kerumitannya.
Yang Perlu Diawasi
Suspensi 15 dapur bisa dibaca dua arah. Di satu sisi, ini sinyal bahwa pengawasan internal BGN bekerja: ada evaluasi, ada sanksi, ada tuntutan perbaikan. Di sisi lain, ini juga sinyal bahwa masalah tata kelola sudah telanjur berjalan di dapur-dapur yang mengelola dana negara. Yang menentukan makna sebenarnya adalah tindak lanjutnya.
Pertama, apakah hasil evaluasi akan dipublikasikan? Publik berhak tahu apa yang sebenarnya ditemukan di 15 dapur itu — bukan hanya pengumuman sanksinya.
Kedua, bagaimana nasib penerima manfaat dari 15 dapur yang disetop? Apakah mereka dialihkan ke dapur lain, atau untuk sementara tidak menerima layanan? Hingga kini belum ada penjelasan resmi soal ini.
Ketiga, berapa lama suspensi berlangsung, dan apakah dapur-dapur lain di kabupaten lain menjalani evaluasi serupa? Jika Banjarnegara bukan kasus tunggal, publik perlu tahu seberapa luas evaluasinya.
Di tengah evaluasi itu, Satgas Banjarnegara juga mendorong pengelola SPPG memanfaatkan pangan lokal — kentang sebagai pengganti beras, salak, dan komoditas daerah lainnya — agar perputaran belanja bahan baku tetap menggerakkan ekonomi sekitar, termasuk UMKM.
Program sebesar MBG tidak bisa hanya dinilai dari jumlah porsi yang dibagikan. Ia juga harus dinilai dari seberapa tertib uang negara dikelola di balik dapur-dapurnya. Banjarnegara kini menjadi ujian kecil dari pertanyaan besar itu.
Sumber: Antara, Banyumas Ekspres, Joglo Jateng.
