Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan jalan di sekitar 600 desa pada 2027. Target itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh bupati dan wali kota se-Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026). Rakor tersebut, menurut rilis resmi Pemerintah Provinsi Lampung, menjadi momentum konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama program yang menyentuh masyarakat hingga tingkat desa.
Setiap desa sasaran ditargetkan memperoleh penanganan jalan sepanjang sekitar 700 meter hingga satu kilometer. Dengan hitungan itu, panjang jalan yang ditangani pada 2027 berpotensi mencapai 420 hingga 600 kilometer dalam satu tahun.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa pada 2027 mendatang,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Sabtu. “Untuk 2027 kita sudah sepakat. Pemerintah provinsi akan membantu bersama kabupaten serta kota. Kita akan secara masif memperbaiki jalan-jalan di desa. Ada sekitar 600 desa yang akan kita perbaiki,” ucap dia.
Program ini merupakan pengembangan dari model perbaikan jalan desa yang telah diuji coba pada 2026 di sekitar 30 desa. Mirza menargetkan kegiatan berlanjut hingga 2029: dengan sasaran 600 desa setiap tahun, sebanyak 2.400 desa diharapkan memperoleh penanganan jalan dalam empat tahun. “Kalau 600 desa satu tahun, berarti dalam empat tahun ada 2.400 desa. Dan sebelum 2030 seluruh desa sudah tertangani jalan desanya, minimal satu kilometer per desa,” kata dia.
Skema Swakelola dan Karya Bakti TNI
Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, dengan mengoptimalkan pola swakelola serta melibatkan Karya Bhakti TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Menurut Gubernur Mirza, pola swakelola diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih efisien sehingga panjang jalan yang ditangani bisa lebih optimal.
“Kita bekerja sama dengan TMMD, dengan cara swakelola supaya lebih murah dan lebih panjang,” jelasnya. Penentuan lokasi perbaikan akan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten/kota, dengan memprioritaskan jalan desa yang mendukung aktivitas ekonomi, keterhubungan antarkawasan, serta pengembangan hilirisasi di desa.
Keterlibatan TNI lewat TMMD bukan hal baru dalam pembangunan desa, tetapi skala yang dibidik kali ini jauh lebih besar: dari 30 desa uji coba menjadi 600 desa dalam setahun. Di titik inilah janji ini akan diuji — bukan pada seremoni rakor, melainkan pada kesiapan personel, material, dan pengawasan di lapangan.
Konteks Rakor: Program Pusat Ikut Dievaluasi
Dalam rakor yang sama, Gubernur Mirza juga mengevaluasi program-program pemerintah pusat di Lampung. Berdasarkan laporan para kepala daerah, sejumlah program disebut telah berjalan dengan baik, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Kampung Nelayan Merah Putih.
Mirza mengklaim keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih mulai berdampak positif terhadap pendapatan nelayan. Menurutnya, di sejumlah lokasi nilai jual hasil tangkapan ikan mengalami peningkatan hingga hampir dua kali lipat, sementara biaya produksi nelayan mulai berkurang. Klaim tersebut berasal dari Gubernur dan belum disertai data per lokasi dalam rilis resmi yang diperiksa — karena itu dicatat sebagai klaim, bukan fakta terverifikasi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan monitoring dan evaluasi, mengingat banyaknya program pemerintah yang tersebar hingga tingkat desa sehingga membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang lebih intensif agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Analisis: Target Besar, Ujian Ada di Anggaran dan Pengawasan
Secara politik, janji jalan desa adalah janji yang paling mudah diuji publik: aspal dan beton tidak bisa disembunyikan di balik laporan. Jika 600 desa benar-benar tertangani pada 2027, Mirza memegang modal politik yang konkret dan terukur untuk sisa masa jabatannya. Jika tidak, angka 600 itu akan berubah menjadi catatan janji yang tak ditepati — dan lawan politiknya tidak perlu bersusah payah mencarinya.
Ada tiga hal yang patut diawasi. Pertama, anggaran. Dalam sumber-sumber yang diperiksa, belum ada angka anggaran yang dipublikasikan untuk program 600 desa ini. Tanpa alokasi yang jelas dalam APBD 2027, target tersebut masih berupa kesepakatan politik, bukan rencana kerja yang terdanai. Kedua, pengawasan. Swakelola memang bisa menekan biaya, tetapi tanpa pengawasan mutu yang ketat, panjang jalan yang dilaporkan belum tentu sepadan dengan kualitasnya. Pengalaman program infrastruktur desa di berbagai daerah menunjukkan bahwa yang sering bermasalah bukan niatnya, melainkan konsistensi mutu dan ketepatan sasaran. Ketiga, skala. Melompat dari 30 desa menjadi 600 desa dalam setahun berarti meningkatkan kapasitas pelaksanaan hingga 20 kali lipat. Koordinasi tiga lapis pemerintahan plus TNI dalam waktu bersamaan adalah pekerjaan manajerial yang berat, dan keterlambatan di satu lapis bisa merembet ke seluruh jadwal.
Meski begitu, arah kebijakannya patut dicatat: pembangunan yang menyasar jalan desa, bukan hanya jalan provinsi dan kota, menjawab keluhan yang selama ini paling sering muncul dari pedesaan Lampung — akses hasil pertanian yang terhambat jalan rusak dan biaya logistik yang membengkak. Jika program ini berjalan, dampaknya langsung dirasakan di dapur warga, bukan sekadar di papan presentasi rakor.
Baca juga: DPR: Revitalisasi Way Kambas Jadi Motor Pariwisata Lampung — Sertifikat Gratis 1 Juta Rumah: Janji Besar, Ujiannya di Lapangan
Sumber: Antara 5869659, ‘Gubernur Lampung: Target pada 2027 jalan di 600 desa diperbaiki’, 21 November 2026 (dibaca langsung) untuk target 600 desa + 700 meter hingga satu kilometer per desa + skema swakelola + TMMD + dua kutipan verbatim Mirza + uji coba 30 desa + target hingga 2029 + 2.400 desa dalam empat tahun + prioritas lokasi; Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung, ‘Pemprov Lampung Konsolidasikan Program Pusat dan Daerah, Targetkan Perbaikan Jalan di 600 Desa pada 2027’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian; biroadpim.lampungprov.go.id mengembalikan HTTP 403 via curl) untuk Rakor Kamis (19/11/2026) + MBG + KDMP + Kampung Nelayan Merah Putih + klaim harga ikan hampir dua kali lipat + biaya produksi berkurang + penekanan monitoring dan evaluasi; Koranku, ‘Mirza Targetkan 600 Desa Diperbaiki Jalannya pada 2027’, 21 November 2026 (dibaca langsung) untuk kutipan TMMD/swakelola + 2.400 desa; Nomics.id, ‘2027, Lampung Mulai Bangun Jalan Desa, Buka Konektivitas Ekonomi’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk koroborasi 700 meter hingga satu kilometer + total 420-600 kilometer; ProdanKontra, ‘Sekda Tubaba Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Lampung, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk koroborasi Rakor + MBG + KDMP + Kampung Nelayan + klaim harga ikan. Catatan: Koranku menulis ‘500 meter hingga satu kilometer’ per desa — angka itu TIDAK dipakai karena rilis resmi + Antara (dibaca langsung) + Nomics + blogspot semuanya menulis 700 meter hingga satu kilometer. Hero adalah foto asli (jalan desa beraspal di Karang Tanjung, Kebumen, Jawa Tengah, SATELITBM/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; unduhan asli upload.wikimedia.org GAGAL HTTP 429, thumbnail 1920px dari thumb.wikimedia.org BERHASIL HTTP 200, 1920×1080; caption menyatakan lokasi sebenarnya secara jujur, bukan Lampung).