Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Poliran Dinilai Bisa Cegah TPPO, Ini Cara Kerja Programnya

Poliran dinilai bisa menekan perdagangan orang dengan membuka akses pelatihan dan kerja legal. Ini cara kerja program andalan Kapolri Suyudi Ario Seto.

Oleh 21 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi ruang pelatihan vokasi pada pagi hari

Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang diusung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai bisa membantu mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penilaian itu disampaikan mantan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah, sebagaimana dilaporkan Antara pada Sabtu, 21 November 2026. Ayub kini duduk di Dewan Pertimbangan Organisasi APJATI.

“Penempatan pekerja migran secara nonprosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi,” kata Ayub dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pencegahan TPPO lewat Poliran merupakan upaya Polri dalam mengedepankan pendekatan humanis. Selain itu, dia menilai program itu juga bisa menekan angka kriminalitas dan deteksi dini. Logikanya sederhana: orang yang punya keterampilan dan akses kerja legal lebih sulit dijerat calo yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri tanpa prosedur resmi.

Apa Itu Poliran dan Bagaimana Cara Kerjanya

Poliran adalah program quick win Kapolri yang diluncurkan secara nasional di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu, 11 November 2026. Program ini berawal dari pengalaman Suyudi saat menjabat Kapolda Banten, ketika ia melihat pengangguran menjadi pintu masuk berbagai persoalan keamanan.

Mekanismenya dikenal sebagai 3M: Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa mendata warga yang menganggur, peserta dilatih di Balai Poliran, lalu disalurkan ke perusahaan mitra. Program ini menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri (melalui Balai Latihan Kerja/BLK), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Penutupan pelatihan angkatan ke-7 di Polda Banten pada Jumat, 20 November 2026, diikuti 502 peserta yang dibekali keterampilan dalam 13 bidang, antara lain pengelasan, kelistrikan, perikanan, peternakan, hidroponik, pengolahan sampah, manufaktur, tata boga, hingga layanan kebersihan. Pelatihan berlangsung selama lima hari, 16–20 November 2026, dan para lulusan dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi. Program ini juga diperluas ke kelompok disabilitas hingga nelayan.

Suyudi menegaskan Poliran bukan bertujuan mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pelatihan dan kesempatan kerja melalui kolaborasi dengan pemerintah serta dunia usaha. Ia juga berharap semua lulusan Poliran langsung bekerja dan berpenghasilan, lalu terus dimonitor perkembangan kariernya agar benar-benar bekerja dengan baik.

Konteksnya nyata: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional sebesar 4,75 persen atau 7,38 juta jiwa pada Agustus 2026 (dirilis 5 November 2026). Angka itu menjadi latar mengapa Polri menilai perlu turun tangan di luar tugas penegakan hukum semata.

Mengapa Dikaitkan dengan TPPO

Kaitannya bukan sekadar klaim. Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran menangani 207 laporan polisi terkait TPPO selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan itu, sebanyak 238 tersangka diamankan dan 510 korban diselamatkan — 448 orang dewasa dan 62 anak-anak.

Modus yang ditemukan didominasi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran. Salah satu modus yang diungkap adalah perekrutan warga negara Indonesia untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia.

Di sisi pencegahan, Polri mengintensifkan program Rise and Speak: selama periode 13–19 November 2026 tercatat 279 kegiatan edukasi dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, pencari kerja, dan warga di wilayah rawan TPPO. Pada aspek perlindungan, Polri bersama instansi terkait memulangkan 84 korban dan memberikan pendampingan melalui LPSK, Dinas Sosial, DP3A, serta BP2MI/KemenP2MI.

Ayub mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran yang menangani ratusan laporan itu. Menurut dia, kasus-kasus tersebut tak luput menimbulkan korban penyiksaan bahkan hingga meninggal dunia. “Perkara itu menjadi perhatian serius bagi kita semua,” kata Dewan Pertimbangan Organisasi APJATI itu.

Untuk itu, dia berharap kepada Kapolri agar memberantas sindikat dan mafia TPPO yang selama ini melakukan penempatan pekerja migran secara nonprosedural atau ilegal. Dia menilai mereka selama ini telah menggurita dalam menjalankan praktiknya dan menguasai embarkasi. Dia juga menghimbau pemerintah segera mencari solusi pembukaan kembali penempatan PMI ke Timur Tengah dengan perlindungan yang ketat, serta meminta pemerintah memiliki semua data pekerja migran demi mitigasi.

Di lapangan, Poliran sudah dipakai sebagai sarana edukasi anti-TPPO. Polres Indramayu memberikan edukasi kepada calon PMI mengenai bahaya TPPO, penipuan digital, hingga pemerasan online melalui program Poliran di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Diamond Indramayu, Kamis (19/11/2026). Di Binjai, Kepala BP3MI Sumatera Utara Kombes Pol Budi Novijanto menilai Poliran sebagai langkah positif untuk mencegah TPPO, khususnya terhadap masyarakat yang mencari pekerjaan, dan menyatakan kesiapan BP3MI untuk mendukung dan berkolaborasi. Polri bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memperkuat kerja sama perlindungan anak dari TPPO dalam pertemuan di Mabes Polri pada Jumat, 6 November 2026.

Catatan: Pelatihan Bukan Lapangan Kerja

Penilaian Ayub dan data KRYD menunjukkan Poliran punya pijakan yang masuk akal sebagai program pencegahan: ia menyasar kerentanan ekonomi yang selama ini dimanfaatkan perekrut. Namun ukuran keberhasilannya harus penempatan kerja, bukan jumlah peserta. Data penempatan 502 lulusan angkatan ke-7 perlu dipublikasikan secara berkala agar klaim pencegahan ini bisa diuji.

Penindakan terhadap perekrut juga harus jalan beriringan. Dalam sepekan saja, 207 kasus TPPO terungkap — angka yang menunjukkan betapa besarnya pasar gelap penempatan ilegal. Tanpa penindakan yang konsisten terhadap sindikat dan mafia yang menguasai embarkasi, pelatihan saja tidak akan cukup memutus rantai perdagangan orang.

Baca juga: Kapolri Tutup Poliran Banten, 502 Lulusan Siap Kerja — Kapolri Luncurkan Poliran, Perintahkan Tindak Tegas Calo Kerja — KSP: Cegah TPPO dari Desa Binaan, Tambah Atase Imigrasi

Sumber: Antara 5869563, ‘Ayub Basalamah nilai Poliran yang diusung Kapolri Suyudi cegah TPPO’, 21 November 2026 (dibaca langsung) untuk penilaian Ayub + jabatan + dua kutipan verbatim + data KRYD + harapan Ayub; TribrataNews Polri, ‘Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan’, 20 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk rincian KRYD + 448 dewasa + 62 anak + 42 persen PMI nonprosedural + 38 persen eksploitasi seksual dewasa; Periskop.id, ‘Polri Pulangkan 84 Korban TPPO dan Edukasi 47.550 Orang Sepekan Terakhir’, 20 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk Rise and Speak + 84 korban dipulangkan; iNews + NTVNews + BeritaNasional (dikutip dari hasil pencarian) untuk koroborasi data KRYD + Rise and Speak; FaktaKalbar, ‘Kapolri Jelaskan Program Poliran, Tegaskan Bukan Mengambil Alih Tugas Kementerian dan Pemda’, 20 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk penegasan Suyudi + 502 peserta + 13 bidang + mekanisme 3M; TribrataNews Polres Indramayu, ‘Cegah TPPO dan Penipuan Digital, Polres Indramayu Edukasi Calon Pekerja Migran’, 19 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk edukasi di LPK Diamond Indramayu; MediaPatriot + BBSNews, 12 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk penilaian Kepala BP3MI Sumatera Utara Budi Novijanto; TribrataNews Polri, ‘Polri dan KPAI Perkuat Kerja Sama Lindungi Anak dari TPPO dan Kekerasan’, 7 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk pertemuan Polri–KPAI 6 November 2026; AsatuNews + LensaHukum (dikutip dari hasil pencarian) untuk data BPS Agustus 2026 (TPT 4,75 persen / 7,38 juta jiwa, dirilis 5 November 2026); post 2076 + 1002 (UlasPolitik) untuk peluncuran Poliran + penutupan angkatan ke-7. Catatan: kutipan Suyudi dalam draf worker (‘Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian…’ + ‘Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan…’) TIDAK bisa diverifikasi verbatim — artikel ini memparafrasekan kedua pernyataan itu. Angka BPS dalam draf worker (‘Agustus 2024’) DIKOREKSI menjadi Agustus 2026 — TPT Agustus 2024 adalah 4,91 persen. Hero adalah ilustrasi hasil generate (ruang pelatihan vokasi pada pagi hari) — foto asli yang diusulkan worker (potret resmi Kapolri Suyudi Ario Seto, 2026, domain publik) sudah dipakai sebagai hero (media 293, 500, 570) sehingga tidak boleh dipakai ulang.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik