Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Andi Widjajanto: Hasil Sadap Prabowo Diedarkan via Kurir

Andi Widjajanto meyakini hasil penyadapan Prabowo dicetak lalu diantar kurir, bukan lewat kanal digital. Klaim itu belum dikonfirmasi BIN maupun Bareskrim.

Oleh 20 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi seorang kurir motor pada senja hari membawa dokumen tersegel, dengan gedung perkantoran di latar belakang

Pengamat pertahanan Andi Widjajanto meyakini hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diedarkan lewat kurir, bukan kanal digital. Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara di siniar Akbar Faizal, Kamis (19/11/2026) malam, yang diberitakan CNN Indonesia, Jumat (20/11/2026). Klaim yang sama sebenarnya sudah ia sampaikan lebih dulu kepada Afu.id, Selasa (17/11/2026). Andi adalah mantan Sekretaris Kabinet, mantan Gubernur Lemhannas, dan kini Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan.

Menurut Andi, data yang diduga berasal dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, lalu dicetak menjadi dokumen fisik. Alasannya, setiap aktivitas di server LIMS terekam dalam log secara permanen, sehingga pengiriman digital justru mudah diaudit. “Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi kepada Afu.id, Selasa (17/11/2026).

Apa yang diklaim Andi Widjajanto

Para pelaku diduga menghindari aplikasi pesan terenkripsi dan ruang digital agar tidak meninggalkan jejak elektronik. Sebagai gantinya, data yang disedot dari server LIMS diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, kemudian dicetak menjadi dokumen fisik. Pemindahan secara manual ini terpaksa dilakukan mengingat teknologi LIMS selalu merekam jejak aktivitas (log) secara mutlak pada server. Andi tidak menyebut nama kota tujuan — ia hanya menyebut “kota X dan Y”.

Lebih jauh, Andi mengaitkan dugaan operasi tersebut dengan apa yang ia sebut deep state atau negara dalam negara. Menurutnya, Kantor Staf Presiden (KSP) tidak pernah memiliki wewenang maupun perangkat penyadapan, sehingga infrastruktur yang diduga dipakai dalam perkara ini — klaim Andi — dibawa dari jabatan Listyo sebelumnya di kepolisian. “Ketika Pak Sigit membawa dan melaksanakan ini sebagai Kepala Staf Presiden, itu deep state-nya bekerja, infrastruktur bawaan dari jabatan sebelumnya,” kata Andi. Perlu dicatat: “deep state” adalah penilaian Andi, bukan kesimpulan hukum. Istilah itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan keterlibatan siapa pun tanpa alat bukti.

Andi juga meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri sudah mengantongi identitas pihak yang diduga berada di atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara ini. Namun ia tidak menyebut nama siapa pun, dan tidak merinci bukti yang mendasari keyakinan itu.

Andi: polisi sudah tahu, tetapi ada pertimbangan politik

Dalam wawancara di siniar Akbar Faizal, Kamis (19/11/2026) malam, Andi menegaskan operasi penyadapan justru mudah dibongkar begitu jejaknya diikuti. “Operasi sadap, operasi paling ruwet. Tapi juga operasi paling mudah dibongkar,” kata Andi. “Print out ada kurir. Kurirnya yang kemudian bisa dilacak. Penyadapan ini ruwet dilakukan tapi begitu dibongkar dia sangat mudah,” katanya. CNN Indonesia telah mendapat izin mengutip hasil wawancara itu.

Oleh karena itu, Andi meyakini kepolisian telah membongkar dan mengetahui penggunaan hasil penyadapan tersebut. Namun, kata dia, ada pertimbangan politik sehingga Bareskrim belum mengungkapnya secara gamblang. “Pertimbangan politik intelijen keamanan mengatakan, di level ini, pada saat kita harus melakukan pemilihan wakil presiden baru, sebaiknya eskalasinya sampai ke mana. Itu kayaknya yang harus diputuskan oleh pemerintah,” kata Andi. Ini adalah penilaian Andi, bukan pernyataan resmi lembaga mana pun — dan ia tidak merinci siapa yang membuat pertimbangan itu.

Yang sudah terverifikasi — dan yang belum

Terverifikasi: kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memang sedang ditangani. Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan, dan menggeledah enam lokasi di Bogor dan Tangerang terkait TK dan IM. Namun hingga kini belum ada tersangka makar yang diumumkan — empat jenderal yang diperiksa berstatus saksi dalam perkara makar, bukan tersangka. Ekspose gabungan Bareskrim–Kejagung atas perkara makar yang sedianya digelar Jumat (20/11/2026) ditunda ke pekan depan. Sidang etik Listyo Sigit juga dijadwalkan pekan depan. Listyo sendiri bukan lagi Kapolri sejak 1 Oktober 2026, dan diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Presiden pada 4 November 2026. DPN juga sudah mengumpulkan BSSN, TNI, dan Polri untuk membahas tata kelola penyadapan.

Belum terverifikasi: klaim soal kurir, USB, dan dokumen cetak itu sendiri — hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari BIN maupun Bareskrim yang mengonfirmasi secara independen seluruh klaim tersebut. Begitu pula keyakinan Andi bahwa identitas “dalang” sudah dikantongi aparat: itu adalah keyakinan Andi, bukan pernyataan resmi lembaga mana pun. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak yang disebut dalam perkara ini, termasuk Listyo Sigit. Pada Jumat (20/11/2026), politikus PDIP Guntur Romli menyoroti klaim Andi dalam video di akun Instagram pribadinya dan menambahkan dugaan dokumen itu sampai ke Solo — tetapi identitas kurir tetap belum terkonfirmasi, dan sebutan “kurir Boyolali” yang beredar di media sosial adalah satire, bukan fakta.

Jika klaim Andi benar, rantai distribusi fisik justru menjadi titik lemah operasi: kurir meninggalkan jejak — siapa yang mengirim, ke mana, kapan, dan siapa penerimanya. Dokumen kertas memang tidak meninggalkan log server, tetapi manusia, kendaraan, dan tanda terima meninggalkan jejak yang bisa diikuti penyidik. Di titik inilah logika Andi berdiri: pola manual lebih mudah ditelusuri daripada pesan terenkripsi yang baik. Sebaliknya, jika klaim ini tidak terbukti, ia tetap menjadi analisis seorang pengamat pertahanan — bukan fakta penyidikan. Publik patut menahan diri dari menyimpulkan siapa pemesan atau siapa penerima akhir sebelum penyidik mengumumkannya. Yang patut ditunggu pekan depan ada tiga: ekspose Bareskrim–Kejagung atas perkara makar, sidang etik Listyo Sigit, dan — yang paling menentukan — apakah BIN atau Bareskrim mengonfirmasi atau membantah soal jalur kurir ini. Sampai salah satu dari ketiganya terjadi, cerita kurir tetap berada di wilayah klaim: menarik, masuk akal secara teknis, tetapi belum terbukti.

Sumber: CNN Indonesia (berita 1429596, dibaca langsung) untuk wawancara siniar Akbar Faizal, Kamis (19/11/2026) malam, dan pertimbangan politik; Afu.id (dibaca langsung) untuk pernyataan 17 November 2026, kutipan kurir, dan poin deep state; JMNpost dan TerkiniJambi (dikutip dari hasil pencarian) yang menguatkan pernyataan Afu.id; Tribun Video (dikutip dari hasil pencarian) untuk video Instagram Guntur Romli, Jumat (20/11/2026); arsip UlasPolitik (post 2049, 2071, 2023) untuk status perkara. Catatan: hero adalah ilustrasi hasil generate — foto asli Andi Widjajanto saat menjabat Gubernur Lemhannas (10 Agustus 2022, domain publik) tidak dapat diunduh (HTTP 429); lisensinya terverifikasi via API Commons.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik