Sehari setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang, Komisi III DPR membela proses penyusunan aturan itu. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman — yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset — mengatakan pihaknya sudah melakukan yang terbaik. Pembelaan itu muncul di tengah kritik yang belum reda: sehari sebelumnya, Kamis (19/11), ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dengan tuduhan draf RUU tidak pernah disosialisasikan sebagaimana diatur undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hingga artikel ini ditulis, belum ada respons MKD atas laporan tersebut.
“Tidak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ucap Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/11/2026), seperti dikutip Antara. Soal keterbukaan proses, ia balik bertanya: “Jadi kurang terbuka apa lagi?”
Apa yang diklaim Komisi III
Fakta proses yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan resminya di DPR — dan dimuat E-Media DPR — adalah sebagai berikut: Panja membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Komisi III mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat, serta kunjungan kerja di 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan. Rancangan yang semula 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal, dan judulnya disempurnakan dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”.
Habiburokhman juga menegaskan proses penyusunan dilakukan secara terbuka, dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja, hingga tim perumus dan tim sinkronisasi, dan menyebut RUU ini sebagai upaya menghadirkan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan wewenang. “RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikannya dalam laporan DPR RI. UU itu sendiri disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11), dipimpin Puan Maharani, dengan 361 dari 573 anggota hadir dan seluruh fraksi menyetujui tanpa catatan.
Aturannya mencakup enam jenis tindak pidana, mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based) dengan ambang Rp1 miliar, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, dan pembentukan badan pengelola serta badan pengawas aset. Undang-undang baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah kedua badan itu terbentuk (Pasal 74).
Jawaban atas tuduhan tak disosialisasikan
Menanggapi tuduhan draf tidak pernah disosialisasikan, Habiburokhman menyampaikan jawaban langsung: draf awal RUU telah diunggah melalui laman resmi DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan di tingkat panja, dan proses pembahasan itu diliput media massa serta disiarkan secara langsung melalui saluran media DPR. Terkait tidak dilibatkannya ICW sebagai narasumber, ia mengatakan Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan. Menurut dia, terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber, namun Komisi III hanya dapat mengakomodasi 87 pihak karena keterbatasan waktu, sedangkan pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis. “Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tetapi belum sempat diundang,” ujarnya. ICW, tambahnya, juga tidak mengirimkan masukan tertulis terkait pembahasan RUU tersebut.
Di sinilah pembelaan Komisi III diuji: klaim “sudah yang terbaik” bersandar pada banyaknya RDPU dan DIM yang dibahas, sementara kritik ICW mempersoalkan keterbukaan drafnya kepada publik. Dua hal itu bisa sama-sama benar secara prosedural — rapat internal memang banyak — tanpa menjawab pertanyaan apakah publik sempat membaca dan mengoreksi draf sebelum disahkan. Jawaban atas pertanyaan itu kini berada di tangan MKD dan, kelak, Mahkamah Konstitusi.
Kritik ICW dan laporan ke MKD belum terjawab
Di sisi lain, kritik substantif terhadap prosesnya belum dijawab secara resmi. ICW dan koalisi advokasi menyebut penelusuran mereka di kanal resmi DPR pada 10 September–12 November 2026 tidak menemukan draf resmi RUU, naskah akademik, maupun DIM yang dipublikasikan. Atas dasar itu mereka menilai undang-undang tersebut “palsu” — penilaian mereka, bukan fakta yang sudah diputus lembaga mana pun — dan menyiapkan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Yang dipersoalkan antara lain dihapusnya illicit enrichment, ambang Rp1 miliar untuk perampasan tanpa putusan pidana, sifat non-retroaktif, dan badan pengelola yang dibentuk melalui Perpres.
MKD sendiri belum merespons laporan itu — CNN telah menghubungi Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin tanpa jawaban. Sementara itu, UU Perampasan Aset sudah mulai dibingkai sebagai alat penegakan hukum: sehari setelah pengesahan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan harta bandar judi daring dan penipu investasi bodong bisa disita berdasarkan undang-undang ini (post 2044). Apakah MKD akan memeriksa laporan ICW, dan apakah koalisi benar-benar mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi, menjadi kelanjutan yang patut diikuti.
Sumber: Antara (berita 5867387, dibaca langsung) untuk pembelaan Habiburokhman dan kutipan verbatim; E-Media DPR RI (19/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk laporan Habiburokhman dan fakta proses (397 DIM, 87+ RDPU, 67 menjadi 74 pasal); InvestorTrust dan Topik.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk koroborasi fakta proses; arsip UlasPolitik post 1903 (pengesahan), post 2032 (laporan ICW ke MKD), dan post 2044 (pernyataan Dasco soal judol). Catatan: ada dua angka ‘87’ yang berbeda dan tidak boleh dicampur — 87+ kegiatan RDPU (E-Media DPR) dan 87 narasumber yang diakomodasi dari sekitar 90 pendaftar (Antara). Hero adalah ilustrasi hasil generate: tidak ada foto legal yang cocok (foto arsip DPR adalah media 488, daftar tolak tetap; foto MPR/DPR/DPD di Wikipedia hanya 640×425 px, di bawah syarat 1.200 px).