Pada hari yang sama DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan siapa saja yang menjadi sasaran berikutnya. Bukan hanya koruptor. Bandar judi online, penipu kripto, pelaku investasi bodong, hingga biro perjalanan umrah nakal — semuanya, kata Dasco, bisa kehilangan hartanya lewat undang-undang baru ini.
“Bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), seusai Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 mengesahkan RUU tersebut. “Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online, itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset.”
Pernyataan itu penting karena selama ini UU Perampasan Aset dibicarakan hampir semata-mata sebagai senjata antikorupsi. Dasco justru menaruh penekanan pada kejahatan yang korbannya rakyat kecil. “(UU Perampasan Aset) ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” katanya.
Apa yang sebenarnya bisa disita
Cakupan undang-undang ini memang lebih luas dari korupsi. Selain tindak pidana korupsi, ada enam kelompok tindak pidana lain yang asetnya dapat dirampas: narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Kategori terakhir inilah yang menampung judi online, penipuan investasi, dan penipuan aset kripto, sebagaimana tercantum dalam penjelasan undang-undang. Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan hal yang sama pada Jumat (20/11/2026), mengacu Pasal 4 ayat (3) butir (f): kasus yang bisa dikenai perampasan antara lain “tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto”.
Undang-undang ini juga membuka jalur perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction-based forfeiture), antara lain bila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen — dengan ambang nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah ia masuk daftar pencarian orang. Dasco menekankan poin ini: “Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita.”
Yang paling relevan bagi korban adalah soal pengembalian. Pada Jumat (30/10/2026), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa putusan perampasan aset dapat mengarahkan aset yang dirampas untuk dimasukkan ke kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak — usulan penguatan Pasal 38 ayat (3) RUU Perampasan Aset. Ia mencontohkan perkara Binomo: pada tingkat pertama, aset sitaan diputus dirampas untuk negara, sehingga korban harus berjuang membentuk paguyuban dan menempuh jalur hukum berlapis hanya untuk meminta kembali uang mereka sendiri. Pada Kamis (5/11/2026), seusai rapat kerja dengan pemerintah, ia menegaskan: “Tapi aset dalam tindak pidana investasi apa yang merugikan masyarakat banyak, seperti kemarin itu kan ada yang Binomo, lalu travel umrah ya. Kita akan atur agar langsung disita, dirampas, dibagikan secara langsung kepada para korban.”
Janji yang belum bisa ditagih besok
Di sinilah pernyataan Dasco perlu dibaca dengan jeda. Meski sudah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku. Pasal 74 mengatur undang-undang ini mulai berlaku setelah lewat 12 bulan sejak pengundangan dan setelah Badan Pengelola Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset terbentuk. Undang-undang ini juga tidak berlaku surut: hanya tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku yang dapat dikenai perampasan aset.
Artinya, tidak ada harta bandar judol atau penipu investasi bodong yang bisa “langsung disita” besok pagi lewat undang-undang ini. Yang bisa disita hari ini tetap memakai instrumen hukum yang sudah ada — dan PPATK mencatat Rp588,62 miliar dana judi online memang sudah disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di luar dana yang masih diblokir penyidik.
Legitimasi proses pembentukan undang-undang ini pun masih digugat. ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset sudah mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026), dengan dugaan pelanggaran etik karena draf RUU tidak disebarluaskan — aduan yang masih berupa dugaan dan belum diputus MKD (UlasPolitik, post 2032). Koalisi juga menyiapkan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Kritik substansi lain: ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar tidak masuk dalam naskah yang disahkan (UlasPolitik, post 1918).
Mengapa judol jadi contoh pertama
Pilihan Dasco menjadikan bandar judi online sebagai contoh bukan kebetulan. PPATK mencatat perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun — turun sekitar 20 persen dari Rp359,81 triliun pada 2024, penurunan pertama sejak 2017. Skalanya tetap raksasa: ratusan triliun rupiah berputar dalam ratusan juta transaksi, dengan jutaan pemain. Di sisi investasi ilegal, OJK melalui Satgas PASTI menerima 3.170 pengaduan investasi ilegal sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli 2026.
Secara politik, pernyataan Dasco juga membaca peta: UU Perampasan Aset adalah kemenangan legislasi yang dikaitkan dengan agenda antikorupsi Presiden Prabowo Subianto setelah penantian 18 tahun, dan Gerindra — partai Dasco — berkepentingan menampilkan undang-undang ini sebagai alat yang menyentuh kejahatan sehari-hari, bukan sekadar urusan elite. Frasa “rakyat-rakyat kecil” yang ia pakai adalah bahasa yang sama dengan yang dipakai pemerintah dalam membingkai pemberantasan judi online.
Ujian sesungguhnya bukan pada pidato pengesahan, melainkan pada tiga hal: apakah Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas benar-benar terbentuk dalam 12 bulan ke depan; apakah mekanisme pengembalian kepada korban yang terverifikasi berjalan tanpa kembali menempatkan korban di antrean paling belakang, seperti yang terjadi pada korban Binomo; dan apakah Mahkamah Konstitusi kelak mempertahankan undang-undang ini setelah gugatan formil dan materiil diajukan. Sampai tiga jawaban itu ada, pernyataan Dasco adalah janji politik yang sah — tetapi janji yang tanggal berlakunya masih jauh.
Sumber: InvestorTrust (19/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) dan IDNFinancials (19/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) serta ValidNews (19/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Dasco; Antara (berita 5866715, dibaca langsung) untuk pernyataan Anggota Komisi III Abdullah soal cakupan Pasal 4 ayat (3) butir (f); PPATK (ppatk.go.id, dikutip dari hasil pencarian) untuk angka perputaran dana dan penyitaan judi online; OJK (ojk.go.id, dikutip dari hasil pencarian) untuk pengaduan Satgas PASTI; NTV News dan Seketika (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Habiburokhman 30 Oktober 2026 soal Binomo dan Pasal 38 ayat (3); TVBangsa (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Habiburokhman 5 November 2026; DJKN Kemenkeu dan InvestorTrust (dikutip dari hasil pencarian) untuk syarat perampasan tanpa putusan pidana. Latar pengesahan ada di UlasPolitik post 1903, illicit enrichment di post 1918, dan aduan ICW ke MKD di post 2032.