Advokat Subhan Palal mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (19/11/2026) terkait laporannya terhadap konsultan pendidikan Ina Setiawati Liem, yang dikenal sebagai Ina Liem. Laporan itu menyangkut keterangan Ina sebagai saksi ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 26 Oktober 2026. Polda Metro Jaya membenarkan Subhan hadir pada Kamis (19/11) untuk gelar perkara awal atas laporannya, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto. Hingga berita ini ditulis, Ina Liem berstatus sebagai terlapor, bukan tersangka.
Namun, permintaan klarifikasi terhadap Subhan selaku pelapor belum dilakukan, karena pelapor masih akan melengkapi bukti permulaan terlebih dahulu. “Selanjutnya, penyelidik akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Budi.
Tudingan Subhan: kesaksian bertentangan dengan putusan MA
Subhan menuding Ina melanggar Pasal 373 KUHP tentang larangan memberikan keterangan palsu di atas sumpah saat bersaksi di persidangan. Pasal 373 adalah ketentuan KUHP baru (UU 1/2023, berlaku sejak 2 Januari 2026) yang menggantikan Pasal 242 KUHP lama untuk keterangan palsu di atas sumpah. Subhan menyebut ketentuan tersebut memiliki ancaman hukuman tujuh tahun penjara.
Menurut Subhan, keterangan Ina di MK bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan MA itu, diputuskan Jumat (30/10/2026), mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan menengah Gibran — Nomor 9149/D.D1/KS/2019, diterbitkan 6 Agustus 2019 — tidak sah dan batal demi hukum. Dalam pertimbangan putusan sengketa hasil pemilu pada Oktober 2026, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah setara SMA milik Gibran.
Subhan mengklaim keterangan Ina membentuk opini publik seolah-olah Gibran memenuhi syarat pendidikan dan bisa memperjuangkan perkara itu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini, apa? Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN,” kata Subhan pada Kamis (19/11).
Bantahan Ina Liem: keterangan sesuai kewenangan ahli
Ina Liem membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan keterangan yang disampaikannya di persidangan MK sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai saksi ahli. Ia juga menegaskan tidak akan mencabut kesaksiannya. “Saya tidak mencabut keterangan ahli yang saya berikan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya bertanggung jawab atas keterangan itu berdasarkan keahlian profesional saya dan sumber informasi yang saya gunakan,” kata Ina dalam sebuah video di akun Instagram-nya pada Kamis (19/11/2026).
Menurut Ina, kehadirannya di MK adalah untuk memberikan pendapat profesional mengenai sistem pendidikan luar negeri, bukan untuk membuktikan ijazah seseorang. Ia menyatakan bertanggung jawab atas keterangan itu berdasarkan keahlian profesionalnya dan sumber informasi yang digunakannya, serta meminta publik membedakan antara pernyataannya yang sebenarnya di persidangan dan narasi yang dibuat pihak ketiga.
Sebelumnya, Subhan telah melayangkan somasi kepada Ina pada 12 Oktober 2026, memintanya mencabut keterangan di MK dalam waktu 5 x 24 jam, dengan ancaman laporan pidana bila tidak dipenuhi.
Analisis: dari sah tidaknya suket ke kredibilitas saksi ahli
Perkara ini menggeser arena pertarungan ijazah Gibran. Soal sah tidaknya surat keterangan penyetaraan sudah diputus MA — dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencabut suket itu pada 12 November 2026 sebagai pelaksanaan putusan. Gibran sendiri mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026.
Yang kini diuji adalah hal yang berbeda: apakah seorang saksi ahli bisa dipidana karena keterangannya di persidangan. Di sini perlu dibedakan dengan tegas. Putusan MA adalah putusan tentang keabsahan administratif sebuah surat keterangan, bukan vonis bahwa Ina Liem berbohong. Menyamakan keduanya adalah lompatan logika yang belum dibuktikan.
Beban pembuktian kini ada pada penyidik: mereka harus menunjukkan bahwa keterangan Ina tidak sekadar berbeda tafsir atau keliru, melainkan sengaja palsu di atas sumpah. Itu standar yang tinggi, dan memang seharusnya tinggi — sebab bila kesaksian ahli mudah dikriminalisasi, efeknya akan mendinginkan siapa pun yang diminta bersaksi dalam perkara sensitif.
Di sisi lain, laporan ini juga bukan tanpa makna politik. Ia menjaga bara perkara ijazah tetap menyala setelah Gibran mundur, dan mengalihkan sorotan dari penerbit suket ke pihak yang membela keabsahannya di MK. Sidang DKPP terhadap anggota KPU soal pencalonan Gibran, yang dijadwalkan Senin 23 November pukul 09:00 WIB, akan menjadi panggung berikutnya dari rangkaian yang sama.
Sumber: CNN Indonesia 1429219 (dibaca langsung) untuk laporan Subhan, LP/B/8115/X/2026, gelar perkara awal, Pasal 373 KUHP, ancaman tujuh tahun, dan pernyataan Budi Hermanto; buletin10.id, radaraktual.com, korankota.co.id, dan lapor.co.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk Putusan MA 742 K/TUN/2026 dan pencabutan suket; Tribun video dan afu.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk bantahan Ina Liem dan somasi 12 Oktober; jawawa.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk Pasal 373 KUHP dan LP/B/8115/X/2026; pasalbaru.id dan Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (dikutip dari hasil pencarian) untuk Pasal 373 UU 1/2023 sebagai pengganti Pasal 242 KUHP lama; UlasPolitik post 1849 untuk sidang DKPP 23 November.