Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

RUU Perampasan Aset Masuk Timus-Timsin, Segera Tuntas?

Pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahap akhir: ratusan DIM selesai, Timus-Timsin dibentuk. Namun perumusan bukan pengesahan — paripurna yang menentukan.

Oleh 17 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap akhir. Ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi materi pembahasan bersama pemerintah telah diselesaikan dan kini berlanjut pada tahap perumusan serta sinkronisasi substansi dan redaksi. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, yang ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (10/11/2026), menyebut pembahasan berjalan “lancar, sangat kondusif, sangat dinamis, dan penuh pengayaan baik dari pemerintah maupun dari DPR RI itu sendiri”. Sebagai tindak lanjut, Komisi III dalam waktu dekat akan membentuk tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) — dijadwalkan dalam satu hingga dua hari ke depan — untuk memastikan seluruh substansi yang telah disepakati dituangkan secara tepat dalam rumusan pasal maupun redaksi RUU. Perlu ditegaskan satu hal: masuk Timus-Timsin bukan berarti RUU sudah disahkan. Timus dan Timsin bertugas memastikan substansi yang disepakati dituangkan secara tepat dalam rumusan pasal dan diksi. Setelah itu masih ada tahapan legislasi berikutnya, termasuk pengambilan keputusan tingkat I dan pengesahan di rapat paripurna. Klaim “segera tuntas” karena itu harus dibaca sebagai target politik, bukan fakta hukum yang sudah terjadi.

Dari mana RUU ini berangkat

RUU ini disepakati menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026 — disampaikan kepada Presiden melalui surat Ketua DPR RI nomor T/13900/LG.01.01/10/2026 tanggal 6 Oktober 2026. Pemerintah kemudian menyerahkan 397 DIM kepada Komisi III pada Kamis (5/11/2026), yang diserahkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej — yang juga memaparkan pokok-pokok pemikiran Presiden Prabowo Subianto terkait substansi dan urgensi RUU ini. Ke-397 DIM itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Pada kesempatan itu pula disepakati perubahan nomenklatur menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (diusulkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Dhahana Putra saat membacakan DIM nomor satu). Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan target pengesahan pada November 2026 — “Kami sangat berharap kita harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan November ini di masa sidang ini, jadi mendahului tenggat 15 Desember” — lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang sebelumnya disampaikan (dan tenggat yang sama yang menjadi janji pengunduran diri Dasco dan Saan Mustopa bila RUU ini tidak disahkan, per post 1226). Pada 11 November, Timus dan Timsin melakukan pencermatan serta perapian rumusan pasal hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja). Sehari kemudian, pembahasan menyoroti transparansi penjualan aset rampasan untuk mencegah manipulasi nilai atau under valuation. Pimpinan rapat Timus-Timsin, Soedeson Tandra, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak masyarakat yang beritikad baik.

Yang masih jadi taruhan

Substansi yang paling disorot dari RUU ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based), yang diatur dalam Pasal 3 huruf b. Mekanisme itu berlaku untuk lima kategori pelaku: tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau pelakunya tidak diketahui keberadaannya. Pemerintah mengusulkan mekanisme itu hanya untuk aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar — tercantum dalam DIM Nomor 66, dibahas dalam rapat Timus-Timsin Rabu (11/11/2026), dan telah disetujui tim perumus (dibenarkan Dirjen PP Kemenkum Dhahana Putra). Prosesnya melalui penelusuran, pemblokiran dan penyitaan aset, pemberkasan, pengajuan permohonan perampasan aset, pemanggilan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, pelaksanaan putusan, hingga upaya hukum. Panja juga menyepakati ketentuan baru Pasal 6A — perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana si pelaku — serta batas waktu pemeriksaan pengadilan paling lama 60 hari, menurut anggota Komisi III Rikwanto, agar penegakan hukum punya kepastian durasi dan restitusi korban dipercepat (harta rampasan wajib dikembalikan langsung kepada korban, bukan semata-mata masuk ke kas negara). Soedeson Tandra menegaskan mekanisme NCB harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan diterapkan secara terbatas, dan setiap penyitaan maupun perampasan tetap harus melalui pengadilan: “sita, perampasan, atau apapun harus lewat pengadilan.” RUU ini juga akan mengamanatkan pembentukan dua lembaga khusus yang berada langsung di bawah Presiden: Badan Pengelola Aset (mengelola, memelihara, hingga melelang barang rampasan) dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset.

Analisis: janji, bukan jaminan

RUU ini sudah lama ditunggu publik dan masuk Prolegnas Prioritas 2025 — Komisi III mulai menyusun naskah akademik dan drafnya sejak Januari 2026 — tetapi riwayatnya panjang dan pernah molor bertahun-tahun. Target November yang disampaikan Habiburokhman — mendahului tenggat 15 Desember — adalah komitmen politik yang mudah diucapkan dan mudah pula dilupakan begitu masa sidang berganti. Nasir Djamil sendiri optimistis seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah disampaikan pimpinan DPR kepada masyarakat. Kalimat itu adalah janji, bukan jaminan. Yang menentukan apakah RUU ini benar-benar menjadi undang-undang pada November adalah paripurna — dan sampai paripurna itu digelar, publik berhak menagih, bukan sekadar menunggu. Latarnya: Panja sudah memangkas cakupan tindak pidana di luar korupsi dari 13 menjadi 6 jenis (post 1226) — RUU yang lebih sempit dan lebih aman secara politik, dan publik berhak menagih apakah kesempitan itu dibayar dengan ketajaman.

Sumber: e-Media DPR RI, “Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin”, 10 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Nasir Djamil, pembentukan Timus-Timsin); Lapor (CNBC Indonesia), “RUU Perampasan Aset: Tak Perlu Vonis, Harta Rp1 M Bisa Dirampas”, 12 November 2026 (dibaca langsung — ambang Rp1 miliar, DIM Nomor 66, rapat Timus-Timsin 11/11, Dhahana Putra, ultimum remedium Soedeson Tandra); Antara (melalui Lapor), “DPR terima DIM Perampasan Aset pemerintah dan segera bahas substansi”, 5 November 2026 (penyerahan 397 DIM oleh Wamenkum Eddy Hiariej, target November, surat Ketua DPR 6 Oktober); Informasiraja, “Pemerintah Serahkan DIM RUU Perampasan Aset ke Komisi III DPR, Target Tuntas November”, 5 November 2026 (pandangan Presiden Prabowo oleh Eddy Hiariej, kutipan target November Habiburokhman); Holopis, “Habiburokhman Targetkan RUU Perampasan Aset Sah November 2026”, 5 November 2026 (kutipan target November); IndonesiaLink, “RUU Perampasan Aset Masuk Babak Penentuan! DPR Terima 397 DIM dari Pemerintah, Target Selesai November 2026”, 5 November 2026 (paripurna 6 Oktober, penyerahan 397 DIM); JDIH DPR RI, “Rikwanto Usulkan 60 Hari Limit Waktu Proses Peradilan Perampasan Aset” (batas 60 hari, restitusi korban); ValidNews, “Pro Justitia Jadi Syarat Penegasan Perampasan Aset”, 10 November 2026 (Pasal 6A, Pasal 3 huruf b, lima kategori NCB, ambang Rp1 miliar); MatraNews, “ARUN Turun Gunung ke Senayan!”, 11 November 2026 (dibaca langsung — dua lembaga pengelola aset, RDPU ARUN); Meramu, “RUU Perampasan Aset Dikebut Sampai Lembur: Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Vonis?”, 12 November 2026 (target November, Pasal 3 huruf b, Pasal 6A, batas 60 hari); Espos, “DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset secara Maraton hingga Malam”, 10 November 2026 (target November, Pasal 6A, kutipan Dhahana Putra). Latar: UlasPolitik post 1226 (pemangkasan 13 menjadi 6, 13 November 2026) dan post 741 (pembahasan DIM substansi, 9 November 2026).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik