Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Yusril: Belum Ada Nama Cawapres Diserahkan Presiden

Yusril Ihza Mahendra memastikan Presiden Prabowo belum menyerahkan nama calon wapres pengganti Gibran ke MPR. Semua nama yang beredar masih sebatas bursa.

Oleh 17 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi ruang sidang paripurna MPR dengan dua kursi yang masih kosong

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan, hingga Selasa (17/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Artinya, semua nama yang beredar di ruang publik — termasuk Sufmi Dasco Ahmad — masih sebatas bursa dan spekulasi, bukan calon resmi. “Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR,” kata Yusril kepada wartawan usai kegiatan penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan paling lambat 25 November Presiden harus menyerahkan dua nama itu. MPR sendiri, lewat Ketua MPR Ahmad Muzani, mengonfirmasi masih menunggu dua nama dari Presiden setelah rapat gabungan pada Senin (16/11/2026). Belum disampaikannya nama berkaitan dengan prosedur formal pencalonan dan padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri — KTT ASEAN di Manila, lalu KTT APEC di Shenzhen. “Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu,” kata Yusril. “Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024,” katanya. Keputusan akhir sepenuhnya hak prerogatif Presiden. “Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegas Yusril.

Bolehkah dari luar koalisi?

Pertanyaan yang belakangan mengemuka — apakah Prabowo bisa mengusulkan dua calon wapres dari luar partai koalisi — jawabannya masih diperdebatkan para ahli hukum. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam 60 hari. Tidak ada satu pun ketentuan di pasal itu yang mengharuskan kedua nama itu berasal dari partai koalisi pengusung. Namun Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 berbunyi lain: “Pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.” Yusril sendiri, pada Kamis (12/11), menekankan penjelasan itu: sosok cawapres yang diusulkan Prabowo nantinya harus berasal dari partai koalisi pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. “Sepanjang yang diatur oleh undang-undang bahwa calon itu memang mempertimbangkan, ya, partai pengusung, satu partai ataupun gabungan partai pengusung ketika dilakukan pilpres sebelumnya pada 2024,” ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta. Di sisi lain, dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Yoppy Adhi Hernawan berpendapat Penjelasan Pasal 4 huruf e itu bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penjelasan, kata Yoppy, bukanlah norma hukum dan tidak boleh menjadi sumber norma baru yang berdiri sendiri — Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 186 huruf b, melarang penjelasan memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma dalam batang tubuh. “Prabowo tidak harus membatasi pilihan calon Wakil Presiden pada partai-partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2024. Presiden dapat mengusulkan calon dari partai koalisi awal, partai yang bergabung kemudian, partai di luar koalisi, bahkan tokoh nonpartai,” kata Yoppy kepada CNN Indonesia, Selasa (17/11). Jadi, secara konstitusi ruang gerak Prabowo luas; menurut Penjelasan UU MD3 ruang itu menyempit; apakah penyempitan itu mengikat, masih diperdebatkan.

Sikap partai-partai sejauh ini memperkuat arah itu. Koalisi Indonesia Maju yang dulu mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sepakat untuk tidak mengajukan kader mereka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partai koalisi sepakat dua nama cawapres berasal dari Gerindra. “Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra,” ujar Zulhas dalam video yang diterima CNN Indonesia, Minggu (15/11). Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama potensial jadi cawapres sebagai bahan pertimbangan, bukan nominasi: Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono — ketiganya dari Gerindra — lalu Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). DPD, yang sempat disebut-sebut akan mengajukan nama, justru menyerahkan pilihan ke Presiden dan tidak mengajukan nama. Artinya, ruang gerak formal Prabowo memang luas. Yang patut dicatat, ruang gerak formal yang luas tidak sama dengan ruang gerak politik yang bebas. Koalisi tetap menjadi pertimbangan: dukungan 23 DPD Gerindra untuk Dasco, misalnya, adalah sinyal politik yang sulit diabaikan begitu saja, meski keputusan tetap di tangan Presiden. Di sinilah tarik-menariknya: konstitusi memberi kebebasan, politik memberi harga.

Jadwal: dua nama paling lambat 25 November

MPR sudah menetapkan jadwal barunya. Sidang paripurna untuk memilih sekaligus melantik Wakil Presiden pengganti Gibran diundur dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Sebagai konsekuensinya, Prabowo diminta mengajukan dua nama paling lambat Rabu, 25 November 2026. Dalam rapat gabungan 13 November 2026, MPR sebelumnya menetapkan sidang pada 2 Desember dengan tenggat pengajuan calon 18 November; perubahan itu menggeser jadwal sidang dan tenggat pengajuan calon masing-masing satu pekan. Prabowo memberi waktu sepekan kepada partai koalisi untuk mendiskusikan calon yang akan diusulkan. Yusril menambahkan, setelah dua nama resmi diserahkan paling lambat 25 November, tim verifikasi MPR akan bekerja selama dua minggu untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebelum sidang pemilihan pada 9 Desember — jendela verifikasi 25 November sampai 8 Desember. Yusril menyebut pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup; Muzani sendiri belum merinci mekanisme pemilihan, termasuk apakah akan menggunakan pemungutan suara. Dengan kata lain, pekan depan adalah pekan penentuan. Jika Prabowo benar-benar memanfaatkan waktu hingga 25 November, maka delapan hari ke depan akan diisi lobi koalisi, penjajakan nama, dan verifikasi administratif — dan publik sebaiknya menahan diri: sampai surat Presiden sampai di meja MPR, semua nama masih sebatas dugaan.

Analisis: bursa boleh ramai, yang resmi hanya surat Presiden

Pernyataan Yusril hari ini memutus rangkaian klaim yang belakangan beredar seolah-olah dua nama sudah mengerucut. Belum ada. Yang ada adalah bursa, kesepakatan koalisi untuk tidak mengajukan kader, dan perdebatan hukum soal apakah calon harus berasal dari partai pengusung. Perdebatan itu penting karena menentukan seberapa luas pilihan Prabowo: bila Penjelasan UU MD3 mengikat, pilihannya menyempit ke partai pengusung 2024; bila tidak, ia bisa menunjuk siapa pun, termasuk tokoh nonpartai. Politiknya pun jelas: kesepakatan koalisi dan dukungan 23 DPD mengarah ke nama Gerindra, tetapi prerogatif tetap di tangan Presiden. Ujian sesungguhnya ada pada tenggat 25 November — apakah dua nama itu tiba tepat waktu, apakah verifikasi berjalan bersih, dan apakah paripurna 9 Desember berjalan tanpa sengketa prosedur.

Sumber: Antara, “Yusril sebut belum ada nama calon Wapres diserahkan oleh Presiden”, 17 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Yusril, kutipan prerogatif, tujuh partai pengusung, rapat Istana Bogor, verifikasi dua minggu, pemungutan suara tertutup); CNN Indonesia, “Apakah Prabowo Bisa Usulkan 2 Cawapres dari Luar Partai Koalisi?”, 17 November 2026 (dibaca langsung — analisis luar koalisi, kutipan Yusril 12/11, argumen Yoppy Adhi Hernawan, klaim Zulhas 15/11, delapan nama Doli Kurnia, waktu sepekan); KosongSatu, “MPR Undur Pemilihan Wapres ke 9 Desember”, 17 November 2026 (dibaca langsung — pengumuman Muzani 16/11, tenggat 25 November, pergeseran satu pekan, paripurna 9 Desember, panitia ad hoc). Latar: UlasPolitik post 1570 (paripurna 9 Desember), 1576 (tenggat 25 November), 1609 (tim verifikasi), 1273 (delapan nama Doli Kurnia), 1597 (DPD tidak mengajukan nama), 1588 + 1591 (23 DPD Gerindra untuk Dasco).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik