Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Dalami Pemberian Uang di Kasus Bupati Bolmut Nonaktif

KPK memeriksa tiga anggota Pokja Bolmut soal dugaan fee proyek untuk Bupati nonaktif Sirajudin Lasena, tersangka pemerasan dan gratifikasi Rp11,14 miliar.

Oleh 17 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi KPK mendalami dugaan pemberian uang dalam perkara Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pemberian uang dalam perkara yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) nonaktif Sirajudin Lasena. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal itu dengan memeriksa tiga anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolmut berinisial MAC, RM, dan NSS sebagai saksi pada 16 November 2026. “Ketiga saksi hadir, dan didalami atas pengetahuannya soal adanya pemberian fee (uang) proyek untuk kepentingan Bupati,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan terhadap Pokja pengadaan ini adalah langkah terbaru KPK — dan Pokja adalah pihak yang menurut konstruksi perkara KPK menerima 1 persen dari fee pengadaan.

Dari OTT September ke rangkaian saksi November

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (21/9/2026). KPK mengamankan 14 orang di sejumlah lokasi, termasuk Manado dan Jakarta. Sehari setelahnya, Selasa (22/9/2026), KPK menetapkan Sirajudin Lasena — yang saat itu masih menjabat Bupati Bolmut periode 2025–2030 — sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Ia langsung ditahan. Dalam OTT itu, penyidik menyita uang tunai Rp200 juta: Rp130 juta di kamar hotel di Jakarta, Rp50 juta dalam sebuah koper di rumah bupati, dan Rp20 juta di rumah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Bolmut. Uang Rp130 juta itu diduga bagian dari fee atas proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV senilai sekitar Rp1,9 miliar — dengan dugaan fee 10 persen, uang yang harus diserahkan diperkirakan sekitar Rp190 juta. KPK menduga Sirajudin memasang tarif fee sebesar 10 persen untuk setiap paket pengerjaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolmut, dengan pembagian 4 persen untuk Kepala Dinas PUPR dan 1 persen untuk kelompok kerja pengadaan. Dugaan itu, menurut KPK, berlangsung sejak ia menjabat Penjabat Bupati Bolmut periode 2023–2024 hingga menjadi bupati definitif periode 2025–2030.

Sejak 9 November 2026, KPK memanggil saksi secara beruntun. Pada Senin (9/11), yang dipanggil adalah YK selaku aparatur sipil negara (ASN) serta FAT, PP, dan RB dari kalangan swasta — dan sampai pukul 11.39 WIB, hanya RB yang memenuhi panggilan. Pada Selasa (10/11), giliran SM selaku Kepala Dinas Kesehatan Bolmut serta tiga pihak swasta berinisial AM, FOM, dan AFH — apakah keempatnya memenuhi panggilan, tidak diketahui. Pada Rabu (11/11) hingga Kamis (12/11), KPK memanggil sejumlah pejabat lain, termasuk Kepala Dinas Pertanian berinisial S, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu SNB, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat FTU, serta ASN Dinas PUPR berinisial MP. Perlu ditegaskan: para saksi itu berstatus saksi, bukan tersangka. Pemanggilan saksi tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.

Angka-angka yang didalami penyidik

Di luar dugaan pemerasan proyek, KPK mendalami dugaan gratifikasi yang diterima Sirajudin selama kurun 2023 hingga 2026, dengan total yang diduga mencapai Rp11,14 miliar. Salah satu penerimaan yang sudah diidentifikasi penyidik berasal dari seorang pejabat yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan dan kini menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bolmut, nilainya sekitar Rp350 juta. Sisa dugaan penerimaan sekitar Rp10,79 miliar masih ditelusuri penyidik. Total dugaan penerimaan dalam perkara ini mencapai Rp11,27 miliar — gratifikasi Rp11,14 miliar ditambah fee proyek Rp130 juta. Angka Rp11,14 miliar itu jauh lebih besar daripada Rp130 juta fee proyek Sangkub IV. Artinya, pusat perkara ini bukan lagi semata soal satu proyek jalan — melainkan soal pola penerimaan selama tiga tahun masa jabatan, dari penjabat bupati sampai bupati definitif. Konteks pencegahan juga patut dicatat. KPK menyebut pihaknya sudah lebih dulu mengingatkan Pemkab Bolmut soal kerentanan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Skor MCSP Kabupaten Bolmut di area pengadaan tercatat 75 pada 2024 (kategori kuning), lalu turun menjadi 58 pada 2025 (kategori merah); nilai MCP keseluruhan 2025 tercatat 76. Peringatan itu tidak ditindaklanjuti secara serius — dan OTT pun terjadi.

Analisis: pola tiga tahun, bukan satu proyek

Di sinilah pendalaman soal “pemberian uang” menjadi penting: penyidik perlu membuktikan siapa memberi, berapa, kapan, dan untuk apa. Pemeriksaan terhadap tiga anggota Pokja pengadaan adalah langkah yang tepat sasaran — Pokja adalah simpul yang menurut konstruksi KPK menerima bagian dari fee, sehingga keterangannya menyentuh langsung mekanisme fee itu sendiri. Sampai hari ini, Sirajudin Lasena berstatus tersangka, bukan terpidana. Asas praduga tak bersalah berlaku: dugaan pemerasan dan gratifikasi yang diumumkan KPK masih harus dibuktikan di pengadilan. Begitu pula, tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik soal siapa saja pihak lain yang terlibat — penyidik sendiri masih mendalami aliran uang itu lewat pemeriksaan saksi. Bila pendalaman KPK kali ini berhasil mengurai aliran Rp11,14 miliar itu sampai ke ujungnya, perkara Bolmut bisa menjadi contoh bagaimana OTT yang bermula dari satu proyek jalan berkembang menjadi pembongkaran pola korupsi di satu pemerintah daerah. Bila tidak, perkara ini berisiko berhenti sebagai angka besar tanpa ujung yang jelas.

Sumber: Antara, “KPK dalami pemberian uang buat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif”, 17 November 2026 (dibaca langsung — pemeriksaan Pokja 16/11, kutipan Budi Prasetyo, OTT, Rp200 juta, Rp130 juta, Rp11,14 miliar); Antara via Manadones, “KPK Mulai Panggil Saksi Kasus Bupati Bolaang Mongondow Utara Nonaktif”, 9 November 2026 (dibaca langsung — pemanggilan 9/11, hanya RB hadir); Antara via Lapor, “KPK panggil tiga pejabat Pemkab Bolaang Mongondow Utara sebagai saksi”, 11 November 2026 (dibaca langsung — pemanggilan 11/11, S/SNB/FTU/MP); Headline, “KPK Tetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara Tersangka Pemerasan Proyek”, 22 September 2026 (dibaca langsung — fee 10%/4%/1%, Rp350 juta, Rp10,79 miliar, MCSP 75/58, Sangkub IV Rp1,9 miliar, Rp20 juta di rumah Kepala BPKAD); Ekspose Times, “Kasus Korupsi Bupati Bolmut Rp11,14 Miliar, Kadinkes Dipanggil KPK”, 10 November 2026 (dibaca langsung — pemanggilan 10/11, SM + AM/FOM/AFH). Latar: UlasPolitik post 720 (pemanggilan 9/11, OTT, total dugaan penerimaan Rp11,27 miliar).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik