Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Paripurna DPR Hari Ini: RUU Pembentukan UU dan Statistik

DPR menggelar paripurna dengan agenda RUU Pembentukan UU dan perpanjangan pembahasan RUU Statistik. Keduanya tertunda sejak paripurna 12 November dibatalkan.

Oleh 17 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi ruang sidang paripurna DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna pada Selasa, 17 November 2026, dengan agenda legislasi: RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang (RUU Pembentukan UU) dan RUU tentang Statistik. Rapat dijadwalkan pukul 10.00 WIB di kompleks parlemen, Senayan. Paripurna akan meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pembentukan UU — usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR — dilanjutkan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR. Agenda kedua adalah pengambilan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.

Dua agenda itu sejatinya sudah dijadwalkan pada paripurna Kamis, 12 November 2026. Menurut e-Media DPR, agenda saat itu meliputi penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU Pembentukan UU, pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR, persetujuan perpanjangan pembahasan RUU Statistik — dan pengumuman usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Namun paripurna 12 November itu dibatalkan setelah Gibran resmi mengundurkan diri dari kursi wakil presiden pada hari yang sama. Dengan demikian, paripurna hari ini adalah kelanjutan agenda legislasi yang tertunda — bukan paripurna baru dengan agenda baru.

Apa yang diputuskan dan apa yang belum

Perlu dibedakan antara agenda dan hasil. Hingga artikel ini ditulis, yang terverifikasi adalah paripurna digelar hari ini dengan dua agenda tersebut. Hasil pemungutan suara — apakah RUU Pembentukan UU resmi menjadi RUU usul DPR dan apakah perpanjangan pembahasan RUU Statistik disetujui — belum terkonfirmasi dan harus diverifikasi dari keputusan resmi paripurna. Satu hal yang juga belum terkonfirmasi: apakah pengumuman usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi masih masuk agenda hari ini. Usulan HMP itu berkaitan dengan polemik ijazah Gibran, dan pengumumannya semula dijadwalkan pada paripurna 12 November. Judul laporan Antara hari ini hanya menyebut RUU Pembentukan UU dan RUU Statistik, tanpa HMP. Secara substansi, usulan itu pun kehilangan objeknya setelah Gibran mundur dan pengunduran dirinya diterima — tetapi itu penilaian politik, bukan keputusan resmi DPR, dan DPR belum mengumumkan sikap resmi soal nasib usulan HMP tersebut.

Mengapa dua RUU ini penting

RUU Pembentukan UU mengatur cara semua undang-undang dibuat — dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, hingga pengesahan. Revisi atas aturan ini menentukan seberapa terbuka proses legislasi terhadap partisipasi publik yang bermakna, isu yang berulang kali dipersoalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan uji formil. Menetapkannya sebagai RUU usul DPR adalah langkah pertama; pembahasan substansinya masih panjang. Sementara itu, perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik menandakan pembahasan revisi Undang-Undang Statistik berjalan lebih lambat dari jadwal. Di tengah agenda besar DPR pada masa sidang II periode 10 November–17 Desember 2026 — termasuk melanjutkan RUU Perampasan Aset, RUU Hak Cipta, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta RUU Perkoperasian, seperti disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat pembukaan masa sidang 10 November — paripurna hari ini menjadi penanda DPR kembali ke rutinitas legislasi setelah sepekan yang didominasi drama pengunduran diri wakil presiden.

Sumber: Antara, “DPR gelar Paripurna RUU Pembentukan UU hingga RUU Statistik hari ini”, 17 November 2026 (dibaca langsung — paripurna pukul 10.00 WIB, pandangan fraksi + pengambilan keputusan RUU Pembentukan UU, persetujuan perpanjangan RUU Statistik); e-Media DPR RI, “120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna”, 11 November 2026 (dibaca langsung — 120 anggota dari delapan fraksi, HMP masuk agenda paripurna 12 November, pengesahan RUU Pembentukan UU + perpanjangan RUU Statistik); Astakom, “Rapat Paripurna DPR Dibatalkan Usai Gibran Resmi Mundur dari Wapres”, 12 November 2026 (dibaca langsung — pembatalan paripurna 12 November pukul 14.00 WIB); Lapor.co.id (mengutip Antara), “Masa sidang dibuka, DPR lanjut bahas RUU Perampasan Aset-Hak Cipta”, 10 November 2026 (dibaca langsung — periode 10 November hingga 17 Desember 2026, RUU Lalin + RUU Perkoperasian, pernyataan Puan). Latar: UlasPolitik post 997 (HMP 120 anggota), post 883 (pembukaan Masa Sidang II), post 1238 (paripurna pilih Wapres 2 Desember).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik