Jumlah tersangka dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani di Jember bertambah menjadi sembilan orang. Laporan Antara pada Selasa (17/11/2026) menyebut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam perkara KUR Mikro di BNI Cabang Jember periode 2021–2023 — perkara yang menurut audit BPKP Perwakilan Jawa Timur merugikan negara Rp41,48 miliar. Hingga artikel ini ditulis, identitas dan peran keempat tersangka tambahan belum dirinci dalam sumber terbuka yang dapat kami verifikasi; Kejati Jawa Timur terakhir mengumumkan jumlah tersangka sebanyak lima orang pada 17 September 2026.
Dari lima tersangka pada September, kini sembilan
Perkara ini ditangani Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur. Lima tersangka yang sudah diumumkan adalah MFH selaku pimpinan BNI Cabang Jember, AM dan IIS selaku collection agent, HN selaku collection agent PT Niram, dan SH selaku collection agent PT Ternak Maharani dan PT Berlian. SH ditetapkan sebagai tersangka kelima pada 17 September 2026 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP-1270/M.5/Fd.2/09/2026, lalu ditahan 20 hari di Cabang Rutan Kejati Jatim.
Penetapan SH kala itu menambah panjang daftar setelah sebelumnya HN ditetapkan pada 9 Juli 2026, dan AM serta IIS ditahan pada 8 Juli 2026. MFH sendiri belum ditahan karena sedang menjalani pidana perkara lain di Lapas Jember. Jika laporan Antara benar, maka dalam dua bulan terakhir penyidik menetapkan empat tersangka lagi. Kejati Jatim belum mengumumkan secara terbuka siapa keempat orang itu dan apa peran masing-masing — publik berhak menunggu penjelasan resmi, bukan sekadar angka.
Modus: identitas petani dipakai untuk kredit fiktif
Modus yang diungkap penyidik tergolong licik dan korbannya adalah petani. Menurut Kejati Jatim, para tersangka menyalahgunakan skema penyaluran KUR Mikro dengan pola channeling: identitas warga — termasuk petani — dihimpun untuk diajukan sebagai debitur fiktif. Warga diminta menandatangani dokumen tanpa dijelaskan isinya, lalu diberi imbalan Rp1 juta dengan dalih menerima bantuan sosial. Foto calon debitur bahkan disebut dilakukan di kandang kambing dan ladang pribadi milik SH. Setelah pinjaman cair, buku rekening dan kartu ATM debitur dikuasai SH melalui Agen BNI 46 milik anaknya.
Melalui PT Ternak Maharani, SH mengajukan 98 debitur dengan nilai pencairan Rp4,25 miliar; melalui PT Berlian, 37 debitur dengan pencairan Rp1,89 miliar. Seluruh kredit itu berakhir macet. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.04.03.SR-180/PW13/5.1/2026 tanggal 7 April 2026, perbuatan SH sendiri merugikan negara Rp6,14 miliar dari total kerugian perkara ini sebesar Rp41.487.138.481. Penyidik juga menyita uang tunai Rp1,5 miliar dari tersangka IIS serta satu unit sepeda motor Keeway Benda 250V Fi milik MFH dari tangan SH. Para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a/c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor. Perkara ini sendiri bermula dari laporan BNI sebagai bentuk komitmen perusahaan memberantas fraud di lingkungan perbankan.
Yang masih harus dijawab Kejati
Kenaikan jumlah tersangka dari lima menjadi sembilan adalah perkembangan penting, tetapi angka saja tidak cukup. Tiga hal masih harus dijawab Kejati Jatim. Pertama, siapa empat tersangka baru itu dan apakah mereka berada di rantai pengawas — pada Juli 2026 penyidik menyebut account officer penyelia diminta untuk “proses saja” agar pengajuan segera cair. Kedua, apakah penyidikan merambah ke pihak lain yang ikut bertanggung jawab, yang menurut penyidik masih terus ditelusuri. Ketiga, bagaimana nasib ratusan petani yang identitasnya dipakai — pada Juli 2026 penyidik menyebut jumlah penerima KUR yang masih ditelusuri mencapai sekitar 900 orang.
KUR adalah program negara yang disubsidi untuk rakyat kecil. Ketika kredit petani fiktif dicairkan puluhan juta rupiah per nama lalu macet, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara Rp41,48 miliar, melainkan juga petani yang namanya tercatat sebagai debitur bermasalah. Status para tersangka masih dugaan dan asas praduga tak bersalah berlaku. Namun bagi publik Jember dan Jawa Timur, yang ditunggu bukan hanya bertambahnya angka tersangka — melainkan tuntasnya pengusutan sampai ke siapa pun yang menikmati aliran dana itu.
Sumber: Antara, “Tersangka korupsi KUR petani Jember bertambah jadi sembilan orang” (video), 17 November 2026 (dibaca langsung — empat tersangka baru, total sembilan); Kejati Jawa Timur (situs resmi Kejaksaan), “Perluas Penyidikan Kasus KUR BNI Jember, Kejati Jatim Tetapkan Satu Tersangka Baru Menjadi Total 5 Orang”, 18 September 2026 (dibaca langsung — lima tersangka, modus channeling, audit BPKP, pasal yang disangkakan, penyitaan); WartaTransparansi, “KUR Jember Dibongkar: Warga Difoto di Kandang Kambing, SH Jadi Tersangka Kelima”, 18 September 2026 (melalui hasil pencarian — SH tersangka kelima); BisnisJatim, “Kejati Jatim Ungkap Dugaan Korupsi KUR BNI Jember, Collection Agent Jadi Tersangka, Kerugian Rp6,14 Miliar”, 18 September 2026 (melalui hasil pencarian — rincian pencairan); Lingkar.news (Antara), “Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi KUR BNI Jember, Total Jadi 5 Orang”, 18 September 2026 (melalui hasil pencarian — lima tersangka). Catatan: Kejati Jatim belum mengumumkan nama keempat tersangka baru; angka sembilan bersumber dari Antara.