Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Eko Hadi Diduga Perintahkan Sadap, Setujui Hapus File

Irjen Eko Hadi Santoso diduga memberi perintah menyadap sekaligus menyetujui penghapusan file hasil sadapan. Sidang etiknya digelar hari ini di Divpropam Polri.

Oleh 17 NOV 2026 3 menit baca
Gerbang Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo

Irjen Eko Hadi Santoso diduga memberi perintah menyadap sekaligus menyetujui penghapusan file hasil sadapan, dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri — baik saat menjabat kepala bagian itu maupun ketika menjadi pelaksana tugasnya. Itulah inti dugaan yang dihadapi Eko dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Divpropam Polri hari ini, Selasa (17/11/2026). Tuduhan itu masih harus dibuktikan dalam persidangan; Eko masih berstatus tersangka dan asas praduga tak bersalah berlaku.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkara pidananya kini disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan Eko Hadi — yang memimpin Bagmon Robinopsnal Bareskrim.

Sidang hari ini

Sidang KKEP terhadap Eko dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua dan tiga anggota majelis lainnya (susunan lengkapnya diulas di post 1639). Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan majelis adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) — sanksi yang sudah dijatuhkan kepada Ahrie Sonta pada 10 November lalu, dan Ahrie mengajukan banding. Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo dan Slamet masih belum dijadwalkan (post 1639).

Yang masih harus dibuktikan

Hasil sidang Eko belum diketahui saat artikel ini ditulis. Yang pasti, apa pun putusannya, ia menyangkut etik profesi — bukan vonis pidana. Di saat yang sama, DPR membahas RUU tentang Penyadapan; Senin kemarin Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam pengendalian dalam RUU itu, termasuk pencatatan penggunaan alat sadap yang tidak boleh dihapus dan diaudit berkala (post 1552). Aturan untuk masa depan dan sanksi untuk masa lalu kini berjalan beriringan — dan publik akan membaca hasil sidang Eko sebagai sinyal apakah penegakan etik ini akan sampai ke puncak atau berhenti di tengah jalan.

Sumber: Surabaya Inside, “Hari Ini Sidang Etik Irjen Eko Hadi soal Dugaan Penyadapan Presiden Dipimpin Komjen Hendro Pandowo”, 17 November 2026 (dibaca langsung — perintah menyadap + persetujuan hapus file, “sejak 2025”, Dittipidsiber, Slamet mantan Kadiv TIK, Ahrie mantan Kadiv Hukum); IndoWarta, “Sidang Etik Eko Hadi Santoso Digelar Besok, Sanksi PTDH Mengintai Tersangka Penyadap Prabowo”, 16 November 2026 (dibaca langsung — perintah menyadap + persetujuan hapus file, empat mantan jabatan); LensaHukum (Detikcom), “Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi pada 17 November”, 16 November 2026 (dibaca langsung — “sejak 2025”, Slamet mantan Kadiv TIK, Slamet belum ditahan karena pemulihan kesehatan); Antara via InvestorTrust, “Besok, Irjen Eko Hadi Disidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Prabowo”, 16 November 2026 (dibaca langsung — susunan majelis, Pasal 13 ayat (1) PP 1/2003). Latar: UlasPolitik post 1639 (sidang Eko hari ini + Listyo belum berjadwal), post 1552 (enam pengaman RUU Penyadapan), post 314 (Slamet tersangka keempat).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik