Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Rieke Desak Dua Perpres Imipas, Soroti Tunjangan Petugas

Rieke Diah Pitaloka mendesak dua Perpres untuk menata keimigrasian dan pemasyarakatan, dengan bab khusus SDM — sambil menyoroti tunjangan risiko petugas.

Oleh 17 NOV 2026 5 menit baca
Rieke Diah Pitaloka berbicara di depan mikrofon

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah menerbitkan dua Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengintegrasikan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan nasional, disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) dan bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026). Dua Perpres itu masing-masing tentang sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi dan sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi — lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Dalam dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini, saya merekomendasikan ada dua peraturan presiden,” kata Rieke usai FGD tersebut. Ia menilai perjalanan dua tahun Kemenimipas sebagai kementerian baru — pecahan Kementerian Hukum dan HAM — bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan konsolidasi dan pembentukan budaya institusi. Meski terdapat sejumlah pencapaian, tata kelola kementerian itu dinilai harus ditingkatkan dengan tidak bekerja sendiri.

Urusan keimigrasian dan pemasyarakatan berkaitan erat dengan berbagai instansi lain — dari administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait ruang siber untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga pemerintah daerah. Kehadiran dua Perpres ini, menurut Rieke, akan memperjelas pembagian tugas antar-instansi dengan tetap berdasarkan pada kebijakan Satu Data Indonesia, dengan Kemenimipas tetap berperan sebagai wali data keimigrasian dan pemasyarakatan. “Itu dua poin yang menurut saya dari sisi politik legislasi harus kita sama-sama perjuangkan, karena nanti akan berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusianya, juga pemenuhan anggaran yang terancang, terukur, dan tepat sasaran,” ucapnya.

FGD bertema “Menguatkan Fondasi, Mengakselerasi Kinerja, Menghadirkan Dampak Nyata melalui Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” itu dibuka Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Maulana Bungaran di Aula Jusuf Adiwinata, Gedung Kemenimipas, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta. Maulana dilantik sebagai Wamen Imipas pada 15 Oktober 2026 menggantikan Silmy Karim. Dalam FGD itu, materi menyoroti digitalisasi layanan melalui M-Paspor dan All Indonesia — tercatat 18,6 juta deklarasi kedatangan melalui All Indonesia — serta pencegahan perdagangan orang melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).

1.200 Warga Binaan Dijaga 9 Petugas

Di Depok, 1.200 warga binaan dijaga sembilan petugas per hari. Rieke menyebut catatan rasio petugas keamanan terhadap penghuni berada di sekitar 1 banding 64 pada 2023. Secara nasional, 499 lapas dan rumah tahanan dengan kapasitas 140.424 orang kini menampung 274.176 orang. “Jangan sampai ini jadi keranjang sampah saja, nanti ada masalah main dimaki-maki, padahal enggak mikir di Depok saja kemarin 1.200 warga binaan dijaga hanya 9 orang per hari. Apa enggak gila?” kata Rieke.

Dua Perpres dan Bab Khusus SDM

Bab SDM harus memuat kebutuhan petugas pergiliran dan pemerataan tenaga pengamanan, penguatan Bapas, kompetensi deteksi narkotika, serta perlindungan hukum dan keselamatan kerja. Bukan baru: Juni 2026 Rieke sudah menyampaikan enam rekomendasi termasuk Perpres Tata Kelola Keimigrasian Nasional, di tengah dugaan korupsi penerbitan izin tinggal WNA (tetap dugaan, tanpa vonis, tanpa menyimpulkan siapa pun bersalah). Rieke juga menekankan perspektif administrasi kependudukan yang menyeluruh dari lahir hingga wafat, di mana pun WNI berada — seiring dimulainya penyerahan DIM Revisi UU Adminduk ke Komisi II DPR. Tanpa integrasi Satu Data Indonesia, kata Rieke, muncul berbagai persoalan di lapangan, seperti adanya warga binaan di lapas yang tidak memiliki NIK — menyulitkan penelusuran keluarga hingga pemenuhan hak warga binaan.

Tunjangan Risiko Belum Terealisasi

Tunjangan risiko yang diperjuangkan belum terwujud, padahal petugas berisiko di lapas dan pos perbatasan termasuk 3T. Rieke mengkritik komite khusus tunjangan dan remunerasi bentukan PermenPANRB — menurut Rieke diketuai Wakil Presiden, MenPANRB sebagai sekretaris — dan meminta aturannya dicabut. “Kami DPR RI akan berjuang untuk mendesak bahwa tunjangan dan remunerasi jangan disamaratakan, ditinjau beban kerja dan risikonya,” kata Rieke.

Tekanan Juga Datang dari Istana

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyampaikan empat rekomendasi strategis sebagai tolok ukur penguatan kinerja Kemenimipas dalam FGD yang sama, Senin (16/11/2026). Plt Deputi I KSP Heru Kreshna Reza — yang hadir mewakili Kepala KSP Ariyo Windutomo yang berhalangan hadir — menyampaikan: pertama, setiap program aksi Kemenimipas perlu dilengkapi indikator hasil yang terukur jelas, bukan hanya capaian keluaran, melainkan juga dampak berdasarkan skala prioritas; kedua, pembinaan produktif warga binaan harus ditopang standar premi atau upah yang jelas serta hilirisasi produk melalui koperasi dan kemitraan; ketiga, sinkronisasi data kependudukan wajib dilakukan sejak tahanan pertama kali diregistrasi guna mencegah hambatan pemenuhan layanan dasar seperti BPJS Kesehatan; keempat, KSP berkomitmen terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan berbagai program strategis di lingkungan Kemenimipas.

“Kami dari KSP menaruh penghargaan yang sangat tinggi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga menjadi benchmarking (tolak ukur) bagi kementerian-kementerian lain yang sudah mengurusi tupoksinya, tetapi juga ikut serta dalam menopang program prioritas Presiden,” kata Heru. KSP sebelumnya mengapresiasi capaian Kemenimipas setelah verifikasi langsung ke sejumlah lokasi kerja — antara lain program ketahanan pangan yang pada 2025 melibatkan 12.146 warga binaan di lahan seluas 442 hektare, termasuk budidaya ikan sidat dan udang di Pulau Nusakambangan.

Ujian konkretnya apakah dua Perpres benar-benar terbit dan tunjangan diubah, atau berhenti sebagai bahan diskusi. Dua rekomendasi — dari DPR dan dari Istana — kini mengarah ke tempat yang sama: Kemenimipas tidak bisa menata dirinya sendiri tanpa aturan yang mengikat kementerian dan daerah lain. Yang belum terjawab adalah jadwalnya: kapan Perpres itu diterbitkan, dan kapan tunjangan risiko yang diperjuangkan sejak lama itu benar-benar sampai ke petugas.

Sumber: Antara, “Anggota DPR rekomendasi dua Perpres integrasi tata kelola Imipas”, 16 November 2026 (dibaca langsung — dua Perpres, Satu Data Indonesia, wali data, NIK warga binaan, kutipan Rieke); Antara, “KSP sampaikan empat rekomendasi penguatan kinerja Kemenimipas”, 17 November 2026 (dibaca langsung — empat rekomendasi, kutipan Heru Kreshna Reza, program ketahanan pangan 12.146 warga binaan/442 hektare); Journalarta, “Rieke Desak Tunjangan Risiko Petugas Imipas Tak Disamaratakan”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — rasio Depok 1.200/9, 1:64 pada 2023, kapasitas 140.424/penghuni 274.176, komite tunjangan, kutipan tunjangan dan kutipan “keranjang sampah”); Garda.id, “Kemenimipas Bahas Dampak Transformasi bagi Layanan Publik”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — FGD dibuka Wamen Maulana Bungaran, tema, M-Paspor dan All Indonesia 18,6 juta deklarasi); SuaraPemerintah, “Rieke Diah Pitaloka: Negara Tak Boleh Kalah oleh Mafia Perizinan Imigrasi”, 7 Juni 2026 (melalui hasil pencarian — enam rekomendasi, Perpres Tata Kelola Keimigrasian Nasional). Latar: UlasPolitik post 1626 (RUU Adminduk).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik