Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

RUU Adminduk: NIK Jadi Identitas Tunggal

Komisi II DPR dan pemerintah membahas RUU Adminduk pada Senin (16/11): NIK jadi identitas tunggal dan fotokopi dokumen dilarang. Aturan ini masih rancangan.

Oleh 17 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang rapat Komisi II DPR membahas RUU Adminduk dengan layar bertuliskan NIK

DPR dan pemerintah melangkah ke pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) pada Senin (16/11/2026) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ketua Panja RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyampaikan sejumlah perubahan penting — yang paling menonjol: Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijadikan identitas tunggal untuk seluruh pelayanan publik. Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU itu kepada Komisi II dalam rapat yang sama. Penting dicatat: ini masih rancangan. Belum ada pengesahan, dan belum ada tanggal berlaku.

NIK sebagai identitas tunggal

Aria Bima menjelaskan, penerapan identitas tunggal dalam aturan yang berlaku saat ini belum berjalan optimal. Masyarakat masih menggunakan banyak nomor identitas — NIK, paspor, kartu keluarga, SIM, hingga BPKB — sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi dan ketidaksinkronan data. “Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, Single Identity Number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK,” ujar Aria Bima.

Pemerintah mempertahankan struktur RUU dalam 18 bab, tetapi jumlah pasal bertambah dari 150 menjadi 155 pasal dan jumlah butir DIM meningkat dari 949 menjadi 1.027 butir. Dari keseluruhan usulan itu, pemerintah mempertahankan 443 butir dan mengusulkan penyesuaian redaksional terhadap 336 butir. Dalam pemaparan substansi, pemerintah mengidentifikasi sembilan pokok perhatian, mencakup penguatan NIK, integrasi data lintas sektor, pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perlindungan data pribadi, serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurut Tito, pemerintah menempatkan NIK sebagai identitas tunggal agar masyarakat tidak terus dibebani identifikasi berulang dengan nomor yang berbeda-beda di setiap layanan. Pemerintah menyebut baru tiga layanan yang sudah memakai NIK sebagai basis nomor tunggal, salah satunya Ditjen Pajak.

Fotokopi KTP dilarang, verifikasi beralih ke digital

Ketentuan lain yang paling terasa bagi warga: RUU ini melarang penyelenggara layanan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan saat masyarakat mengakses layanan publik. Sebagai gantinya, penyelenggara layanan diwajibkan menyediakan perangkat pembaca digital untuk verifikasi identitas. Aria Bima menegaskan larangan itu harus diiringi kesiapan infrastruktur: “Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil.”

RUU ini juga mengatur penerapan prinsip stelsel aktif: pemerintah wajib mengambil inisiatif dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, bukan sekadar menunggu warga datang. “Stelsel aktif menuntut standar layanan, tolok ukur kerja, kemampuan jemput bola, terutama di wilayah 3T,” kata Aria Bima. Ia menambahkan, “Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak” — penegasan bahwa kanal digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka dan pendampingan petugas.

Data pribadi dan hal yang masih dibahas

Soal perlindungan data, pemerintah mengusulkan batas yang tegas: lembaga pengguna hanya boleh memanfaatkan data kependudukan untuk verifikasi dan validasi, dan dilarang menyimpan data yang telah diakses, memberikannya kepada pihak lain, atau memperjualbelikannya. RUU ini juga memuat pengaturan nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri, Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak di bawah 17 tahun yang belum kawin, serta IKD sebagai representasi digital KTP elektronik dan dokumen lainnya. Pengawasan internal dan eksternal terhadap keamanan data, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pendanaan melalui APBN, APBD, dan PNBP juga diatur, berikut sanksi administratif bagi penyelenggara maupun pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data melalui SIAK.

Mendagri Tito Karnavian juga mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD — dengan alasan kepemilikan IKD saat ini baru sekitar 11 persen, sehingga peralihan masyarakat perlu didorong bertahap. Wakil Ketua Komite I DPD RI Bahar Buasan menyampaikan Komite I DPD RI mendukung pembahasan tingkat pertama secara tripartit, dengan sejumlah catatan soal perlindungan data pribadi dan hak konstitusional masyarakat di daerah.

Latar belakangnya nyata: laporan Ombudsman mencatat keluhan warga soal prosedur pelayanan yang berbelit, lambatnya penerbitan dokumen, dan kesalahan data. Data Kemendagri mencatat 211.826.747 jiwa wajib memiliki KTP elektronik, dan 206.467.957 jiwa atau 97,47 persen telah melakukan perekaman, dengan ketersediaan blanko pada 2025 mencapai 26.318.136 keping. Kendalanya, menurut Aria Bima, ada pada gangguan jaringan server SIAK, kerusakan mesin pencetak, dan keterlambatan distribusi blanko.

Bagi pembaca, maknanya sederhana: bila RUU ini disahkan sesuai rancangan, urusan administrasi tidak lagi menuntut warga membawa dan menyerahkan fotokopi KTP ke mana-mana — tetapi janji itu hanya bermakna bila alat baca digital benar-benar tersedia sampai ke layanan kecil dan daerah 3T, dan bila batas akses data benar-benar ditegakkan. Sampai pengesahan, semua ini tetap rancangan yang masih bisa berubah dalam pembahasan.

Sumber: LensaHukum, “DPR Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal dalam RUU Adminduk”, 16 November 2026 (dibaca langsung — rapat tingkat I Senin 16/11, Aria Bima Ketua Panja, NIK sebagai identitas tunggal, kutipan SIN/NPWP/SIM, larangan fotokopi, stelsel aktif, angka perekaman KTP-el, pengawasan dan pendanaan APBN/APBD/PNBP, sanksi administratif); LensaHukum, “Pemerintah Serahkan DIM RUU Administrasi Kependudukan ke DPR”, 16 November 2026 (dibaca langsung — DIM 949 menjadi 1.027 butir, 150 menjadi 155 pasal, 443 dipertahankan + 336 penyesuaian redaksional, sembilan pokok perhatian, tiga layanan berbasis NIK); Ditjen Dukcapil Kemendagri (resmi), “Menuju Era Baru Identitas Digital: Dukcapil Matangkan Pembahasan RUU Adminduk” (dibaca langsung — 18 bab, stelsel aktif digital terintegrasi, larangan fotokopi KTP-el, perlindungan data pribadi); LiterasiHukum, “Mendagri Usulkan Hapus Denda Tak Bawa KTP atau IKD dalam RUU Adminduk”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — usulan hapus denda, kepemilikan IKD sekitar 11 persen); Daelpos, “Komite I DPD RI Dorong RUU Adminduk Tingkatkan Pelayanan Publik”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — dukungan Komite I DPD, Wakil Ketua Bahar Buasan); Journalarta, “RUU Adminduk Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — batas akses data: verifikasi dan validasi, larangan menyimpan/memberikan/memperjualbelikan); OtonomiNews, “Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — apresiasi Tito, batas akses data); CNN Indonesia, “Aria Bima PDIP Jadi Ketua Panja RUU Adminduk di Komisi II DPR”, 16 November 2026 (judul + URL — Aria Bima Ketua Panja; halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik