Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Bareskrim Sita Rp28 Miliar dari TPPU Judi Online

Bareskrim menyita aset Rp28,01 miliar dari dugaan pencucian uang hasil judi online dan memblokir 322 rekening. Pemilik manfaat dana itu masih ditelusuri.

Oleh 16 NOV 2026 4 menit baca
Tumpukan uang rupiah pecahan Rp100.000

Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp28.010.228.458 dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas judi online. Sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga menjadi penampung hasil perjudian daring itu juga diblokir.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Suhasto menyampaikan pengungkapan itu dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Situs ‘A’, server luar negeri, dan 322 rekening

Menurut Suhasto, perkara ini bermula dari patroli siber yang dilakukan Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sejak 2025. Patroli itu menemukan sebuah situs perjudian online berinisial “A”, yang kemudian didalami pola operasional dan transaksi keuangannya. Surat perintah penyidikan diterbitkan pada 26 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik meningkatkan status perkara ke penyidikan dan memblokir 322 rekening perbankan. Total aset yang disita mencapai Rp28.010.228.458 — dan menurut Suhasto, angka itu belum final karena penyidikan masih dikembangkan.

Situs tersebut menawarkan berbagai permainan, dari hot game, live casino, balapan, togel olahraga, crash game, arcade, poker, hingga promosi e-sport. Transaksinya menggunakan QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa. Servernya berada di luar negeri, yakni di Finlandia dan Amerika Serikat.

Bareskrim sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan situs itu telah dimasukkan ke dalam database Trustpositif. Namun pemblokiran itu belum menghentikan aktivitas situs tersebut — situs masih berpotensi diakses lewat VPN karena servernya berada di luar negeri. Identitas situs sengaja tidak diungkap ke publik karena diduga masih beroperasi.

Yang paling penting: penyidik masih menelusuri pemilik manfaat (beneficial owner) dari dana yang ditemukan di rekening-rekening tersebut. Hingga konferensi pers ini, belum ada penetapan tersangka terhadap pemilik manfaat itu. Penyidik juga akan mengonfirmasi masing-masing pemilik rekening yang telah diblokir untuk memastikan keterlibatan mereka; rekening yang menggunakan identitas nominee akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dana dalam rekening yang memenuhi ketentuan penyitaan akan ditempatkan di rekening penampungan Bareskrim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.

Pasal yang dijerat dan komitmen Asta Cita

Penyidik menjerat perkara ini dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c dan/atau Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp5 miliar.

Suhasto menegaskan pemberantasan judi online merupakan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto — yang diimplementasikan Kapolri dalam Pripim 8 tentang penegakan hukum terkait pemberantasan judi online. Pesan itu penting: pengungkapan ini diposisikan bukan sekadar operasi rutin, melainkan bagian dari agenda penegakan hukum pemerintahan.

Yang belum terjawab

Ada tiga hal yang menentukan apakah pengungkapan ini berdampak atau hanya menjadi tumpukan uang di meja konferensi pers.

Pertama, situsnya masih hidup. Selama server berada di luar yurisdiksi Indonesia, pemblokiran akses dan pemblokiran rekening hanya memotong satu jalur — operator bisa membuka situs baru dan rekening baru. Kedua, pemilik manfaatnya belum ditemukan. Tanpa membongkar siapa yang menikmati hasil perjudian itu, penegakan hukum berhenti di perantara. Ketiga, nilai sitaan Rp28 miliar adalah uang yang terlacak di rekening, bukan ukuran perputaran judi online secara keseluruhan.

Satu hal yang juga perlu dijaga: semua pihak yang rekeningnya diblokir masih berstatus diduga. Pemblokiran rekening bukan vonis, dan asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan.

Dalam liputan foto yang sama, Antara juga menyebut pengungkapan TPPU penyelewengan BBM bersubsidi. Namun, hingga artikel ini ditulis, rincian perkara tersebut belum dapat diverifikasi dari sumber kredibel kedua, sehingga UlasPolitik tidak memuatnya sebagai fakta.

Sumber: Antara, “Bareskrim Polri bongkar kasus judi online hingga TPPU penyelewengan BBM bersubsidi” (foto, 16/11/2026 — halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; fakta dikoroborasi sumber-sumber di bawah ini); Detik via Lensahukum, “Bareskrim Sita Rp28 Miliar dalam Kasus Pencucian Uang”, 16 November 2026 (dibaca penuh); NTVNews, “Bareskrim Bongkar TPPU Judi Online, Sita Aset Rp28 Miliar dan Blokir 322 Rekening”, 16 November 2026 (dibaca penuh); Validnews, “Bareskrim Sita Rp28 Miliar Dari Cuci Uang Judol”, 16 November 2026; MetroTV (16/11/2026).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik