Pemerintah resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) kepada Komisi VI DPR RI, Senin (16/11/2026). Usulan intinya: memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas keanggotaan Kadin hingga ke pengusaha mikro. RUU ini merupakan RUU usul inisiatif DPR — rapat paripurna pada Selasa (22/9/2026) menyetujui revisi UU Kadin menjadi RUU inisiatif DPR, dan Badan Legislasi menyelesaikan pengharmonisasian pada Senin malam (21/9/2026). Penyerahan DIM menandai masuknya revisi UU Kadin ke tahap pembahasan substansi antara pemerintah dan DPR — bukan lagi sekadar wacana.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan DIM tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta.
Kemitraan dan keanggotaan gratis jadi usulan inti
Pemerintah mengusulkan penambahan peran Kadin untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM. Logikanya sederhana: perusahaan besar yang sudah menjadi anggota Kadin didorong ikut membina usaha kecil agar naik kelas, bukan sekadar menjadi anggota dalam satu organisasi yang sama.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengusulkan perluasan keanggotaan Kadin bagi pengusaha mikro. Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada 3 November lalu menjelaskan, pelaku usaha mikro yang bergabung sebagai anggota Kadin tidak akan dikenakan iuran keanggotaan. Skema yang disiapkan: pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) otomatis tercatat sebagai anggota Kadin setelah revisi UU selesai.
Keanggotaan itu, menurut pemerintah, bukan sekadar kartu anggota. Tujuannya membuka akses pembinaan, pendanaan, pasar, dan teknologi bagi pengusaha paling kecil — kelompok yang selama ini paling jauh dari jaringan bisnis formal.
Merevisi UU yang berusia 39 tahun
Revisi ini mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri — regulasi yang sudah berusia 39 tahun. Kadin sendiri telah menyampaikan 12 usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja penyusunan RUU Kadin bersama Komisi VI DPR pada 2 September 2026, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan organisasinya ingin merangkul sekitar 60 juta pelaku usaha, yang sekitar 97 persennya adalah UMKM. Pemerintah menempatkan pembaruan aturan ini dalam konteks target pertumbuhan ekonomi 8 persen — sebuah target yang, menurut pemerintah, membutuhkan dunia usaha yang lebih inklusif.
Yang perlu diuji dari revisi ini
DIM baru permulaan. Yang menentukan bukan bunyi pasal tentang kemitraan, melainkan apakah kemitraan itu punya insentif dan sanksi yang jelas — atau hanya menjadi imbauan yang mudah diabaikan perusahaan besar.
Ada dua hal yang patut dicermati. Pertama, keanggotaan gratis bagi pengusaha mikro bisa menjadi sekadar angka: jutaan anggota baru di atas kertas, tanpa perubahan nyata pada akses pembiayaan dan pasar mereka. Kedua, salah satu dari 12 usulan Kadin adalah posisi Kadin sebagai satu-satunya induk dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Usulan itu perlu dibahas terbuka, karena menyangkut kebebasan pelaku usaha untuk berserikat dan memilih wadahnya sendiri.
Singkatnya, revisi UU Kadin ini menjanjikan jembatan antara usaha besar dan usaha mikro. Apakah jembatan itu benar-benar dibangun, baru terlihat dari pasal-pasal hasil pembahasan DIM — dan dari aturan turunannya nanti.
Sumber: Antara, “RUU Kadin atur penguatan kemitraan usaha besar dengan UMKM”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; fakta dikoroborasi sumber-sumber di bawah ini); NewsHive, “Pemerintah Usulkan Penguatan Peran Kadin dalam RUU”, 16 November 2026; Feedberry + InvestorTrust (3/11/2026, skema NIB + 60 juta pelaku usaha + target 8 persen); NWartaPedia (12 usulan Kadin, RDPU 2 September 2026); InvestorTrust (9/10/2026, RUU inisiatif DPR 22/9/2026).