Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji diharapkan memperkuat investasi dana haji di sektor produktif. Harapan itu bertumpu pada sejumlah norma baru yang sudah disepakati DPR: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diberi ruang bergerak lebih luas dari sekadar menempatkan dana di deposito.
DPR resmi mengesahkan RUU tersebut sebagai RUU usulan inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3/2026), setelah Badan Legislasi menyetujui hasil harmonisasinya pada Rabu (18/2/2026). Pembahasan bersama pemerintah dimulai hari ini, Senin (16/11/2026), melalui Panitia Kerja — menurut Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang — dengan target revisi rampung pada 2026.
Apa yang Diubah RUU Ini
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, BPKH dapat membentuk usaha sendiri atau anak usaha untuk memperluas portofolio investasi — baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, khususnya pada ekosistem haji dan umrah. “Baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, khususnya pada bidang ekosistem haji dan umrah,” kata Puan.
Perubahan kuncinya, menurut catatan harmonisasi Baleg yang dipimpin Ketua Panja Iman Sukri: judul RUU diubah menjadi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji; asas nirlaba dihapus agar pengelolaan dana bisa dilakukan secara profesional; BPKH boleh membentuk anak usaha di berbagai bidang, tidak terbatas pada ekosistem haji; dan dibentuk cadangan modal dari sisa operasional sebagai penyangga risiko investasi, yang juga dapat diajukan ke DPR untuk dipakai sebagai modal investasi langsung.
RUU ini juga mengatur skema setoran angsuran bagi calon jemaah haji, melibatkan BPKH dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta menempatkan pengawasan atas penempatan dan investasi dana haji di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Peluang dan Risiko bagi Dana Jemaah
Tarauhannya besar. Dana haji yang dikelola BPKH mencapai sekitar Rp171 triliun — angka yang disebut Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid pada Maret 2025, saat ia menekan BPKH agar nilai manfaat naik dari sekitar 6 persen menjadi 10 persen, antara lain lewat investasi strategis di sektor perhotelan dan katering di sekitar Masjidil Haram. Total dana saat ini lebih besar lagi: sekitar Rp200 triliun, sebagian besar ditempatkan pada sukuk — dan hasil investasinya baru mampu menutup sekitar 38 hingga 40 persen kebutuhan subsidi jemaah berangkat, menurut Marwan Dasopang.
Peluangnya jelas: investasi langsung di sektor yang melayani jemaah sendiri — akomodasi, layanan kesehatan, logistik, katering — bisa memberi imbal hasil lebih tinggi daripada deposito, sekaligus mengurangi ketergantungan pada penyedia jasa di Arab Saudi. Menko PMK Sugiono, saat menerima audiensi Kepala Badan Pelaksana BPKH pada 29 Oktober 2026, juga mendorong optimalisasi investasi yang produktif dengan tetap mengedepankan kehati-hatian, mitigasi risiko, serta keamanan dan keberlanjutan dana jemaah. Ia mendukung audit forensik untuk memperkuat transparansi pengelolaan dana haji.
Namun ada satu catatan yang perlu dicermati pembaca. Panja harmonisasi menghapus ketentuan persetujuan Dewan Pengawas atas penempatan dan investasi (Pasal 14), dengan konsekuensi anggota Dewan Pengawas tidak lagi dikenai tanggung jawab renteng atas kerugian (Pasal 55). Dalihnya adalah efisiensi pengambilan keputusan. Tetapi penghapusan itu berarti satu lapis rem internal ikut dilepas — persis ketika BPKH diberi kewenangan lebih besar mengelola dana publik secara langsung. Penyeimbangnya kini bertumpu pada pengawasan OJK dan cadangan modal. Apakah itu cukup, baru akan terjawab saat pembahasan dengan pemerintah dan saat investasi langsung pertama benar-benar dilakukan. Sampai di situ, RUU ini adalah janji produktivitas yang masih menunggu pembuktian — dan pengawasan.
Sumber: ANTARA (16/11/2026 — halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; fakta dikoroborasi sumber-sumber di bawah ini); MNC Trijaya, “RUU Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH Diizinkan Kelola Bisnis dan Investasi Mandiri”, 12 Maret 2026; JDIH Setjen DPR RI (18/2/2026); DPR e-Media, “Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Targetkan Nilai Manfaat Lebih Besar”, 5 Maret 2025; RCTI+, “Bertemu BPKH, Sugiono Minta Optimalisasi Tata Kelola dan Pengelolaan Keuangan Haji”, 30 Oktober 2026; Kemenko PMK (29/10/2026); BeritaHaji, “DPR Bahas Revisi UU Keuangan Haji Pekan Depan”, 15 November 2026; Fraksi PKB, “Revisi UU BPKH Dimulai, DPR Kejar Untung 20n Triliun untuk Tekan Subsidi Jemaah Haji”, 15 November 2026. Latar: UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.