Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Ketua DPD Sambut Tambahan Anggaran Daerah Prabowo

Sultan Baktiar Najamudin menyambut rencana Prabowo menambah anggaran daerah Rp100 miliar per ibu kota provinsi, dengan syarat daerah menyiapkan belanja modal.

Oleh 16 NOV 2026 5 menit baca
Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran bagi pemerintah daerah. Apresiasi itu ia sampaikan melalui keterangan resmi pada Sabtu (14/11/2026), menyusul pengumuman Presiden dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah.

Sultan — senator asal Bengkulu yang pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu — menilai kebijakan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Dalam pengumuman di Palu, Prabowo menyatakan pemerintah akan menambah Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten dan kota. Daerah dengan kebutuhan pembangunan lebih besar, termasuk ibu kota kabupaten, berpeluang mendapat tambahan di atas angka tersebut. Menurut Presiden, dana itu sudah disiapkan dan akan dikucurkan dalam waktu dekat — tanpa menyebut tanggal pasti.

“Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal kepada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat terhadap pembangunan daerah,” ujar Sultan, Sabtu (14/11/2026).

Sultan Minta Dana Diarahkan ke Belanja Modal

Sambutan itu datang dengan syarat. Sultan mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota agar menyiapkan perencanaan penggunaan anggaran secara matang sebelum dana turun. Prioritas belanja, menurutnya, sebaiknya diarahkan pada belanja modal dan kegiatan produktif yang manfaatnya nyata bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah,” kata Sultan.

Pernyataan itu penting karena menempatkan DPD bukan sekadar penonton. Sebagai lembaga yang mewakili daerah, DPD menuntut agar tambahan dana tidak sekadar ditransfer, melainkan dikaitkan dengan rencana belanja yang sudah disiapkan daerah. Dengan kata lain: uangnya dari pusat, tetapi arahnya harus ditentukan oleh kebutuhan daerah yang terdokumentasi.

Dana dari Efisiensi, Tanpa Tanggal Pasti

Prabowo mengaitkan tambahan anggaran ini dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Dalam pidato yang sama di Palu, ia menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dengan sekitar 30 persen diperkirakan hilang akibat penggelembungan harga dan korupsi. Menurut perkiraannya, pembenahan sistem pengadaan dapat menghemat sekitar Rp400 triliun — angka yang ia sampaikan sebagai klaim Presiden, bukan hasil audit yang sudah dipublikasikan. Secara aritmetika, 30 persen dari Rp1.200 triliun adalah Rp360 triliun, bukan Rp400 triliun — angka Rp400 triliun adalah hitungan Presiden sendiri.

Presiden juga menyatakan akan mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati dalam waktu dekat untuk membahas pengaturan anggaran tambahan itu. “Gubernur, bupati, dalam waktu dekat akan saya tambah biaya, tetapi biayanya harus diarahkan,” ujarnya.

Yang belum terjawab: kapan tepatnya dana dikucurkan, melalui mekanisme apa, dan bagaimana proposal belanja daerah — seperti yang diminta Sultan — akan dinilai. Sampai rincian itu diumumkan, janji Rp100 miliar per ibu kota provinsi masih berstatus rencana yang diumumkan, bukan transfer yang sudah berjalan.

DPD Juga Mengusulkan Tambahan TKD 2027

Dukungan Sultan ini sejalan dengan langkah DPD di jalur anggaran formal — tetapi usulan itu lebih tua dari pekan ini. DPD pertama kali mengusulkan penambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 sebesar Rp45,22 triliun — dari alokasi Rp735 triliun menjadi Rp780,22 triliun — dalam sidang paripurna luar biasa pada Selasa (16/9/2026), disampaikan Sultan sendiri kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi mengulanginya pada Kamis (12/11/2026) dalam dialog publik “Senator Menyapa” di Studio 2 CNN Indonesia, Jakarta. Usulan itu, menurut Nawardi, disusun berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bappenas serta aspirasi pemerintah daerah, dan diklaim tidak memengaruhi defisit anggaran — menurutnya, tambahan itu bisa bersumber dari pos belanja cadangan pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp616,77 triliun. Sebagai pembanding, TKD 2026 tercatat Rp693 triliun.

Namun usulan itu sudah pernah ditolak sekali: Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati pada 29 September 2026 bahwa TKD 2027 tetap Rp735 triliun — usulan DPD tidak diakomodasi. Dua jalur itu — insentif tambahan dari Presiden dan usulan kenaikan TKD dari DPD — menunjukkan satu tarikan yang sama: daerah menuntut ruang fiskal lebih besar. Bedanya, usulan TKD dibahas dalam mekanisme APBN yang terukur (dan sudah ditolak sekali), sementara tambahan Rp100 miliar masih menunggu kejelasan skema penyalurannya.

Bagi pembaca di daerah, ujiannya sederhana: apakah dana itu benar-benar sampai, tepat sasaran, dan bisa diaudit publik — atau berhenti sebagai pengumuman di atas panggung.

Sumber: CNN Indonesia, “Ketua DPD RI Sambut Baik Rencana Prabowo Tambah Anggaran Daerah”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; fakta diverifikasi lewat PekanbaruTV, InfoNasional, Reporter.id, DaelPos dan NewsHive); PekanbaruTV, “DPD RI Apresiasi Prabowo Tambah Anggaran Daerah, Ibu Kota Provinsi Dapat Rp100 Miliar”, 14 November 2026; InfoNasional, “Prabowo Siapkan Tambahan Rp100 Miliar untuk Tiap Provinsi”, 14 November 2026; Investor.id, “Presiden Prabowo Geram APBN Hangus Rp400 Triliun Akibat Mark Up”, 14 November 2026; Lapor.co.id, “Prabowo Ungkap Potensi Kebocoran Anggaran Rp400 Triliun”, 14 November 2026; MajalahEditor (catatan aritmetika Rp360 triliun); Biskom, “DPD RI Upayakan Semua Daerah Dapat Pemerataan Anggaran lewat Serap Aspirasi Kepala Daerah”, 13 November 2026; SudutKota, “DPD RI Perjuangkan Tambahan TKD Rp45,22 Triliun”, 12 November 2026; BKAD Kepri (paripurna luar biasa 16 September 2026 + rapat perdana bersama Menkeu); Ortax (Banggar DPR menetapkan TKD 2027 tetap Rp735 triliun, 29 September 2026). Latar: UlasPolitik post 1371 (pengumuman Prabowo di Palu — dibaca penuh; tidak memuat respons DPD/Sultan).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik