Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Gibran vs Bung Hatta: Sama Mundur, Beda Alasan

Bung Hatta mundur karena prinsip pada 1956; Gibran mundur di tengah putusan pengadilan pada 2026. Persamaannya hanya satu: berhenti sebelum masa jabatan habis.

Oleh 16 NOV 2026 5 menit baca
Mohammad Hatta bersama Soekarno dan Sultan Hamengkubuwana IX pada 1949

Sejarah ketatanegaraan Indonesia kini mencatat dua wakil presiden yang mengundurkan diri: Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956 dan Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Jarak keduanya tujuh puluh tahun. Selebihnya, hampir semua berbeda — cara naik ke kursi itu, alasan mundur, dan konteks politik yang melingkupinya.

Perbandingan keduanya langsung ramai setelah Gibran mundur. Namun sejumlah pengamat mengingatkan agar keduanya tidak disamakan begitu saja. Ulul Azmi, alumni Universitas Bung Hatta, menegaskan bahwa nama besar Bung Hatta adalah simbol integritas dan keteguhan prinsip, dan kedua peristiwa itu harus ditempatkan dalam konteks sejarah, hukum, dan politik yang berbeda. Nurudin, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, menulis hal senada: sejarah tidak cukup mencatat siapa yang meninggalkan lapangan, melainkan juga mengapa ia pergi.

Hatta Mundur karena Prinsip

Hatta adalah wakil presiden pertama, menjabat sejak 18 Agustus 1945. Ia proklamator, intelektual, ekonom, dan pejuang yang pernah dipenjara dan diasingkan Belanda ke Digul dan Banda Neira jauh sebelum kemerdekaan. Ia memegang jabatan itu selama sebelas tahun.

Niat mundurnya ia umumkan sejak 1955 — ia akan mundur setelah DPR dan Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 terbentuk — lalu menyampaikannya secara formal lewat surat kepada Ketua DPR saat itu, Sartono, pada 20 Juli 1956. Surat itu tidak segera ditanggapi. Hatta kemudian menegaskan kembali lewat surat susulan pada 23 November 1956 bahwa ia akan berhenti terhitung 1 Desember 1956. DPR membahasnya pada 28–30 November dan menyetujuinya pada 30 November 1956, dan Presiden Soekarno mengukuhkannya lewat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian dengan hormat — ditetapkan 5 Februari 1957, berlaku sejak 1 Desember 1956.

Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia bersama sejarawan Erwin Kusuma, ada tiga alasan utama di balik keputusan itu. Pertama, perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno: Hatta pendukung demokrasi parlementer yang menekankan pembatasan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan kepada parlemen, sementara Soekarno mengusung Demokrasi Terpimpin yang menempatkan kepemimpinan presiden dalam posisi lebih kuat. Kedua, jabatan wakil presiden tidak lagi efektif karena dalam sistem parlementer pemerintahan dijalankan perdana menteri. Ketiga, Hatta kecewa terhadap praktik korupsi yang semakin merajalela dan ketidakmampuannya membendung keadaan itu.

Yang patut dicatat, Hatta memilih menunda pengunduran dirinya hingga DPR dan Konstituante hasil Pemilu 1955 terbentuk — sebagaimana ia tulis dalam suratnya. Ia meletakkan jabatan di saat posisinya secara konstitusional tidak tergoyahkan — tidak ada perkara hukum, tidak ada gugatan atas syarat jabatannya.

Gibran Mundur di Tengah Putusan Pengadilan

Gibran naik dengan jalan yang sama sekali berbeda. Ia Wali Kota Solo sejak Februari 2021 dan berusia 36 tahun ketika dicalonkan — belum memenuhi syarat usia minimal 40 tahun untuk capres-cawapres dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Jalan itu dibuka oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023, yang mengubah pemaknaan syarat usia menjadi 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Putusan itu diputus MK yang saat itu dipimpin Anwar Usman, paman Gibran melalui perkawinan. Majelis Kehormatan MK dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 pada 7 November 2023 kemudian menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Rangkaian putusan soal syarat pencalonan itu berlanjut pada 2026. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (5 Oktober 2026), dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat sekolah menengah atas. Permohonan itu sendiri dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon — putusan itu bukan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden. Tak berselang lama, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan pencabutannya.

Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Halim pada Rabu (11/11/2026) sore, lalu kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.15, setelah pertemuan sekitar 20 menit dengan Ketua MPR Ahmad Muzani. Prabowo secara resmi menerima pengunduran diri itu pada sore harinya. Gibran menyampaikan pengunduran dirinya sebagai keputusan pribadi dengan pertimbangan kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan. Ia tidak secara eksplisit menyebut kontroversi pendidikan sebagai alasannya.

Sama-Sama Mundur, Beda Warisan

Secara formal, persamaannya berhenti di situ: dua wakil presiden yang memilih berhenti sebelum masa jabatan habis. Selebihnya berbeda. Hatta mundur karena prinsip yang tidak bisa didamaikan, setelah sebelas tahun menjabat, tanpa satu pun perkara hukum yang membayangi. Gibran mundur setelah dua tahun menjabat (753 hari), di tengah persoalan legitimasi pencalonan dan kontroversi dokumen pendidikan yang masih dipersoalkan publik — dan tanpa pernah menyebut kontroversi itu sebagai alasan.

Perbandingan ini penting bukan untuk menentukan siapa yang lebih besar, melainkan untuk menguji standar yang ditinggalkan masing-masing. Hatta meninggalkan preseden bahwa seorang pemimpin boleh pergi demi prinsip, dan pergi dengan cara yang menjaga stabilitas negara. Gibran meninggalkan pertanyaan yang baru akan terjawab oleh proses penggantinya: MPR sudah menjadwalkan paripurna pemilihan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026. Cara kekosongan itu diisi — dan siapa yang akhirnya duduk di kursi nomor dua — akan menentukan apakah perbandingan dengan Hatta berhenti sebagai catatan sejarah, atau menjadi ukuran.

Sumber: CNN Indonesia, “Beda Gibran dan Bung Hatta soal Mundur dari Wapres”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir); BBC Indonesia, “Gibran mundur dari kursi wapres, siapa yang menggantikannya?”, 12 November 2026; Mediakarya, “Alumni Universitas Bung Hatta: Jangan Samakan Mundurnya Gibran dengan Mundurnya Bung Hatta, Fondasinya Beda”, 13 November 2026 (pernyataan tertulis Ulul Azmi, dibaca langsung); PWMU, “Hatta Mundur karena Prinsip, Gibran Mundur di Tengah Kontroversi”, 14 November 2026 (tulisan Nurudin, dibaca langsung); Arsip Nasional Republik Indonesia, “Mundurnya Bung Hatta Sebagai Wakil Presiden: Pelajaran Berharga Bagi Kepemimpinan Indonesia”, 4 Desember 2024 (bersama sejarawan Erwin Kusuma); Sigi24, Infosos, Medium (perbandingan Hatta–Gibran, 14–16 November 2026). Latar: UlasPolitik post 1513 (enam tahapan penggantian wapres), 1238 (paripurna 2 Desember).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik