JAKARTA — Komisi X DPR akan memasukkan aturan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Hal itu diumumkan Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani di Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu,” kata Lalu, seperti dikutip Holopis.
Yang ia maksud adalah polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang memicu perdebatan soal tafsir aturan penyetaraan pendidikan di Indonesia.
Menurut Lalu, revisi UU Sisdiknas akan menjadi payung hukum yang kuat bagi aturan penyetaraan, sementara aturan teknisnya diatur kemudian lewat peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen).
Payung Hukum, Bukan Pengakuan Otomatis
Aturan penyetaraan yang disiapkan Komisi X tidak hanya menyasar polemik ijazah pejabat. Lalu menegaskan aturan itu juga melindungi lulusan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan, serta pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.
“Ini tidak hanya melindungi para santri lulusan pesantren atau satuan pendidikan keagamaan, tetapi juga para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri,” kata Lalu, seperti dikutip Daulat Rakyat.
Dengan payung UU, kata dia, lulusan dari berbagai jalur pendidikan punya kepastian hukum yang sama saat ijazahnya disetarakan — tidak lagi bergantung pada tafsir surat keterangan per kasus.
Yang Masih Belum Diputuskan
Meski arahnya sudah diumumkan, sejumlah hal masih belum diputuskan. Lalu belum memberi kepastian apakah certificate of attendance — surat keterangan pernah mengikuti pendidikan — bisa menjadi dasar penyetaraan ijazah.
Pembahasan dengan para pakar pendidikan masih akan berjalan, dan tanggapan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atas usulan revisi ini juga belum tersedia.
Yang perlu dijaga: rencana ini masih berupa usulan revisi undang-undang, bukan undang-undang yang sudah disahkan. Aturan penyetaraan yang baru berlaku setelah revisi UU Sisdiknas disahkan DPR dan pemerintah.
Latar: Polemik Suket Gibran
Usulan ini muncul setelah polemik panjang soal suket penyetaraan ijazah Gibran. Kemendikdasmen telah mencabut suket tersebut, dan PTUN memutuskan gugatan terkait suket itu gugur. Mahkamah Agung juga telah merilis putusan lengkap yang membatalkan suket SMA Gibran.
Pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden — yang menurut pernyataannya sendiri bukan karena persoalan dokumen pendidikan — adalah perkara terpisah dari rencana revisi UU Sisdiknas ini.
Sumber: Holopis (13/11/2026); Daulat Rakyat (13/11/2026); Lingkar.news (13/11/2026); SuarKabar (13/11/2026); Berita898 (13/11/2026); PosBali (13/11/2026).