Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Komisi X: Aturan Penyetaraan Masuk Revisi UU Sisdiknas

Komisi X DPR akan memasukkan aturan penyetaraan ke revisi UU Sisdiknas usai polemik suket Gibran. Aturannya juga menyasar santri dan pelajar di luar negeri.

Oleh 15 NOV 2026 2 menit baca
Ilustrasi ruang rapat DPR

JAKARTA — Komisi X DPR akan memasukkan aturan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Hal itu diumumkan Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani di Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu,” kata Lalu, seperti dikutip Holopis.

Yang ia maksud adalah polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang memicu perdebatan soal tafsir aturan penyetaraan pendidikan di Indonesia.

Menurut Lalu, revisi UU Sisdiknas akan menjadi payung hukum yang kuat bagi aturan penyetaraan, sementara aturan teknisnya diatur kemudian lewat peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen).

Payung Hukum, Bukan Pengakuan Otomatis

Aturan penyetaraan yang disiapkan Komisi X tidak hanya menyasar polemik ijazah pejabat. Lalu menegaskan aturan itu juga melindungi lulusan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan, serta pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

“Ini tidak hanya melindungi para santri lulusan pesantren atau satuan pendidikan keagamaan, tetapi juga para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri,” kata Lalu, seperti dikutip Daulat Rakyat.

Dengan payung UU, kata dia, lulusan dari berbagai jalur pendidikan punya kepastian hukum yang sama saat ijazahnya disetarakan — tidak lagi bergantung pada tafsir surat keterangan per kasus.

Yang Masih Belum Diputuskan

Meski arahnya sudah diumumkan, sejumlah hal masih belum diputuskan. Lalu belum memberi kepastian apakah certificate of attendance — surat keterangan pernah mengikuti pendidikan — bisa menjadi dasar penyetaraan ijazah.

Pembahasan dengan para pakar pendidikan masih akan berjalan, dan tanggapan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atas usulan revisi ini juga belum tersedia.

Yang perlu dijaga: rencana ini masih berupa usulan revisi undang-undang, bukan undang-undang yang sudah disahkan. Aturan penyetaraan yang baru berlaku setelah revisi UU Sisdiknas disahkan DPR dan pemerintah.

Latar: Polemik Suket Gibran

Usulan ini muncul setelah polemik panjang soal suket penyetaraan ijazah Gibran. Kemendikdasmen telah mencabut suket tersebut, dan PTUN memutuskan gugatan terkait suket itu gugur. Mahkamah Agung juga telah merilis putusan lengkap yang membatalkan suket SMA Gibran.

Pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden — yang menurut pernyataannya sendiri bukan karena persoalan dokumen pendidikan — adalah perkara terpisah dari rencana revisi UU Sisdiknas ini.

Sumber: Holopis (13/11/2026); Daulat Rakyat (13/11/2026); Lingkar.news (13/11/2026); SuarKabar (13/11/2026); Berita898 (13/11/2026); PosBali (13/11/2026).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik