Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Eks Kapolres Bima Kota Dituntut Penjara Seumur Hidup

Jaksa menuntut mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar atas dugaan permufakatan jahat peredaran sabu.

Oleh 15 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi gedung pengadilan, timbangan keadilan, dan palu sidang

Di Pengadilan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bima menuntut mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dengan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Tuntutan itu dibacakan JPU Syahrurrahman dalam sidang pada Kamis (12/11/2026).

Tuntutan yang sama juga dijatuhkan kepada Erwin Iskandar alias Koh Erwin, serta dua terdakwa lain, Abdul Hamid alias Boy Dara dan Akhsan. Keduanya disebut sebagai kaki tangan sekaligus bandar sabu dalam jaringan Koh Erwin. “Perkara para terdakwa ini terpisah. Tapi tuntutan mereka sama, yakni penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar,” jelas Syahrurrahman.

Perkaranya adalah dugaan permufakatan jahat peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Bima, dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut JPU, Didik diduga menerima Rp2,8 miliar dari mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, yang bersumber dari bandar narkoba, ditambah setoran rutin dari bawahan dan bagian dari proyek pemerintah daerah.

JPU menyatakan tidak ada hal yang meringankan. “Tidak ada yang meringankan bagi kedua terdakwa ini,” ujar Syahrurrahman dalam persidangan. Khusus terhadap Didik, JPU menilai perbuatannya sebagai anggota Polri merupakan hal yang memberatkan — bertolak belakang dengan tugas kepolisian melindungi masyarakat dan tidak sejalan dengan program Asta Cita Presiden. JPU juga menyoroti sikap Didik selama persidangan yang dinilai tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif. Apabila denda Rp1 miliar tidak dibayarkan, JPU meminta harta benda disita dan dilelang, atau diganti dengan kurungan 190 hari.

Pembelaan: Bukti Belum Cukup

Penasihat hukum Didik, Muhammad Azan, SH, menyatakan JPU belum menghadirkan pembuktian yang cukup untuk menyatakan kliennya terlibat sebagaimana dakwaan. “Ada sebuah adagium yang ingin kami sampaikan. Lebih baik membebaskan seseorang yang belum terbukti kesalahannya daripada menghukum seseorang yang tidak terbukti kesalahannya,” tegas Azan. Ia menegaskan Didik belum terbukti bersalah. Ketua majelis hakim, Rifai, memberi waktu satu minggu bagi para terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi.

Kasat Narkoba Sudah Lebih Dulu Dituntut

Sebagai konteks, AKP Malaungi sendiri sudah lebih dulu dituntut penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar pada 5 November 2026, dengan sidang pembacaan putusan dijadwalkan pada 20 November 2026. Didik sebelumnya juga sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri terkait perkara ini.

Tuntutan Bukan Vonis

Yang harus dijaga di sini adalah batasnya: tuntutan adalah permintaan jaksa kepada majelis hakim, bukan vonis. Didik dan para terdakwa lain tetap berstatus terdakwa dan berlaku asas praduga tak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber: Lariti News, “Mantan Kapolres Bima Kota dan Koh Erwin Dituntut Penjara Seumur Hidup” (12/11/2026); Detik/DetikBali via Jawawa, “Former Bima City Police Chief Received Payments from Meth Dealer and Local Government Projects” (13/11/2026); Beritantb, “Penasehat Hukum Didik Nilai JPU Tak Miliki Bukti Cukup, Tegaskan Kliennya Belum Terbukti Bersalah” (13/11/2026); NTV News, “Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota Dituntut Penjara Seumur Hidup” (5/11/2026); Literasi Hukum, “Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Malaungi Dituntut Penjara Seumur Hidup” (6/11/2026); Latar News, “Mantan Kasat Narkoba Bima Kota Dituntut Penjara Seumur Hidup” (6/11/2026). Latar: post 1065, post 1101 dan post 1172 sudah membahas LP makar dari kasus penyadapan — bagian itu tidak diulang di artikel ini.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik