Presiden Prabowo Subianto menetapkan garis baru dalam pengelolaan kekayaan alam: minimal 70 persen hasil dari setiap izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati negara. Instruksi itu ia sampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang, minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo, seperti dikutip Detik Finance dan Beritasatu.
Arahan tersebut secara khusus ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Prabowo menegaskan investor tetap boleh masuk menanamkan modal, tetapi setelah modal kembali, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia. Ia juga menyebut ekspor harus dilaporkan sesuai volumenya agar lebih transparan.
Prabowo mengaitkan kebijakan itu dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. “Saya bertekad, sisa mandat saya akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyinggung politik uang. Menurutnya, demokrasi tidak boleh bisa dibeli dan dikuasai oleh mereka yang punya uang — bahkan ia menyebut adanya upaya membeli pengaruh pejabat, dari menteri, jenderal, hingga presiden. Klaim soal upaya membeli pengaruh itu disampaikan Prabowo tanpa menyebut nama maupun bukti spesifik.
Bukan pertama kali angka 70 persen muncul
Angka 70 persen ini bukan gagasan yang lahir kemarin sore. Reuters melaporkan, awal tahun ini sejumlah media lokal — mengutip Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung — memberitakan bahwa pemerintah membahas skema gross split di sektor mineral dan batu bara, dengan 70 persen hasil untuk pemerintah dan 30 persen untuk operator tambang. Namun menurut Reuters, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Juni lalu menyatakan usulan itu sudah dibatalkan setelah berkonsultasi dengan Prabowo. Artinya, angka yang sama kini muncul kembali — kali ini langsung dari mulut Presiden, dalam forum publik, sebagai instruksi.
Istana kemudian memberi klarifikasi, seperti dilaporkan Reuters: angka 70 persen yang dimaksud Presiden merujuk pada hasil dari pengelolaan izin pertambangan. Klarifikasi itu penting, karena pidato aslinya tidak merinci apakah yang dimaksud adalah 70 persen dari pendapatan kotor, keuntungan, atau setelah pengembalian modal investor.
Yang masih harus dibuktikan
Di sinilah jarak antara pidato dan kebijakan terlihat. Hingga berita ini ditulis, belum ada peraturan pelaksana yang diumumkan — belum ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM, maupun skema bagi hasil yang menjelaskan bagaimana 70 persen itu dihitung dan diterapkan pada IUP yang sudah berjalan maupun yang baru diterbitkan. Pertanyaan kuncinya ada tiga. Pertama, 70 persen dari apa — dan apakah perhitungannya berlaku surut untuk kontrak yang sudah ada? Kedua, seberapa jauh negara akan mengambil saham perusahaan tambang, dan dengan dana dari mana? Ketiga, bagaimana respons investor — sebab pesan “terbuka untuk investor, tapi keuntungan mayoritas untuk rakyat” hanya akan dipercaya pasar bila aturan mainnya tertulis dan konsisten.
Prabowo menutup pidatonya dengan menyatakan kesiapannya menghadapi tekanan. Itu pernyataan sikap, bukan jaminan kebijakan. Ukuran sesungguhnya dari janji di Palu ini bukan kerasnya pidato, melainkan aturan yang menyusul — dan apakah angka 70 persen itu bertahan sampai menjadi regulasi.
Sumber: BSI News, “Prabowo Tetapkan 70 Persen Hasil Tambang untuk Rakyat” (14 November 2026, mengutip Detik Finance); KomentarNews, “Presiden Prabowo Instruksikan Menteri ESDM, 70 Persen Hasil Tambang Wajib untuk Negara” (14 November 2026, mengutip Beritasatu); NewsHive, “Prabowo Minta Negara Nikmati 70 Persen Hasil IUP” (14 November 2026); Reuters, “Indonesian president orders greater share of mining benefits for the state” (14 November 2026); Liputan6, “Prabowo Instruksikan 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Ini Pesannya ke Bahlil” (14 November 2026). Halaman Antara tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); substansi diverifikasi lewat republication dan kutipan di atas. Latar: post 1351 (pidato pembukaan Tanwir — kritik HGU/IUP/HTI), post 1363 (pidato yang sama — politik uang).