Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Prabowo: Diserang Buzzer Tiap Malam, Uang Besar Membiayainya

Prabowo mengaku diserang buzzer setiap malam dan menyebut ada uang besar di baliknya. Ia tak menyebut siapa pendananya, dan tudingan itu belum terbukti.

Oleh 14 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ponsel dengan notifikasi media sosial

Presiden Prabowo Subianto mengaku diserang buzzer setiap malam dan menyebut ada uang besar yang membiayai semua itu. Keluhan itu ia sampaikan dalam pidatonya pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), seperti dilaporkan CNN Indonesia.

Pernyataan tersebut adalah klaim Prabowo sendiri. Sejauh yang diberitakan, ia tidak menyebut nama pihak tertentu sebagai pendana serangan itu, dan tidak ada bukti yang ditunjukkan kepada publik dalam kesempatan tersebut. Karena itu, siapa yang membiayai serangan buzzer terhadap Presiden — dan apakah serangan itu terkoordinasi atau sekadar kritik yang ramai di media sosial — masih belum terbukti.

Apa yang Dikatakan Prabowo di Palu

Keluhan soal buzzer itu merupakan satu bagian dari pidato panjang Prabowo tentang rusaknya sistem politik oleh uang. Dalam pidato yang sama, ia menyebut biaya menjadi bupati di beberapa daerah bisa menembus Rp100 miliar tanpa jaminan menang, sementara ongkos menjadi anggota DPR diperkirakan Rp40 miliar sampai Rp50 miliar. Ia juga melontarkan kalimat yang sudah diberitakan sebelumnya: “Menteri dibeli, jenderal dibeli. Presiden mau dibeli.”

Nada pidatonya konsisten: demokrasi yang ia inginkan adalah demokrasi yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa disandera oleh pemilik uang, termasuk uang yang didapat dengan cara tidak halal. Dalam kerangka itu, serangan buzzer setiap malam ia tempatkan sebagai bagian dari upaya menggoyang pemerintahannya — sesuatu yang menurutnya tidak akan membuatnya gentar.

Buzzer Memang Ada, tapi Pendana Serangan Ini Belum Terbukti

Yang bisa dipastikan adalah fenomena buzzer politik memang nyata di Indonesia. Riset Monash University Indonesia, SAFEnet Indonesia, dan Tempo tentang “Analisis Keresahan Ekonomi-Sosial Masyarakat di Pemerintahan Presiden Prabowo” (2026) menemukan pengerahan buzzer dan pemengaruh yang terkoordinasi, dengan estimasi belanja setidaknya Rp40,6 miliar selama Januari 2025 hingga Agustus 2026 di empat platform — X, Instagram, YouTube, dan Facebook. Riset itu juga mencatat pelabelan terhadap pengkritik pemerintah, antara lain dengan sebutan “antek asing”.

Namun riset tersebut meneliti operasi pengaruh yang umumnya bekerja untuk membela pemerintah dan mendisiplinkan kritik, bukan serangan terhadap Presiden. Riset itu tidak membuktikan siapa yang membayar serangan terhadap Prabowo, berapa besar biayanya, atau siapa yang mengoordinasikannya. Dua hal itu tidak boleh dicampur: keberadaan industri buzzer adalah fakta yang terdokumentasi, sementara pendana serangan terhadap Presiden adalah klaim yang masih menunggu bukti.

Analisis: Keluhan Presiden dan Beban Pembuktian

Ketika seorang presiden mengeluhkan serangan buzzer, ada dua hal yang terjadi sekaligus. Pertama, ia sedang membangun narasi: pemerintahannya sedang diganggu oleh kekuatan berduit, dan karena itu kritik yang beredar patut dicurigai motifnya. Kedua, ia sedang menaikkan ekspektasi publik bahwa ada sesuatu yang perlu diusut.

Masalahnya, narasi tanpa bukti justru melemahkan dirinya sendiri. Jika memang ada jaringan berbayar yang menyerang Presiden setiap malam, pemerintah memiliki aparat dan perangkat untuk membuktikannya — melacak pola akun, aliran dana, dan koordinatornya — lalu menyampaikannya secara terbuka. Tanpa itu, keluhan ini mudah dibaca sebagai retorika defensif: setiap kritik bisa dilabeli “buzzer bayaran” tanpa perlu dijawab substansinya.

Publik juga berhak membedakan tiga hal yang sering dicampuradukkan: kritik yang tulus, hujatan anonim yang memang merajalela di media sosial, dan serangan terkoordinasi yang dibayar. Ketiganya sama-sama terasa tidak nyaman bagi yang dikritik, tetapi hanya yang ketiga yang merupakan serangan berbayar. Menyamakan ketiganya berarti menutup ruang kritik yang sah — dan justru itulah yang selama ini dikhawatirkan oleh riset tentang operasi pengaruh di atas.

Sumber: CNN Indonesia, “Prabowo Curhat Diserang Buzzer Tiap Malam: Uang Besar Biayai Itu Semua” (14 November 2026); InformasiRaja, “Biaya Jadi Bupati Tembus Rp100 Miliar, Presiden Prabowo Siap Rombak Sistem Politik Nasional” (14 November 2026, mengutip CNBC Indonesia); InvestorTrust, “Cari Wapres Pengganti Gibran, Prabowo: Harus Dapat Bisikan Yang di Atas” (14 November 2026); Magdalene, “Apa Itu Influence Operation yang Melibatkan Buzzer?” (mengutip riset Monash University Indonesia, SAFEnet Indonesia, dan Tempo, 2026); Radaraktual, “Pengamat: Oligarki Tak Tinggal Diam, Prabowo Dihadapkan pada Serangan Opini dan Manuver Politik” (8 November 2026, mengutip pidato Prabowo 6 Oktober 2026). Halaman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); klaim buzzer diatribusikan ke CNN Indonesia dan pendana serangan dinyatakan belum terbukti. Latar: post 1351 (pidato pembukaan Tanwir — “menteri dibeli”), post 1357 (potongan pidato yang viral).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik