Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Gedung, Ada yang Menunggu

Foto Gibran mulai diturunkan dari sejumlah gedung pemerintahan setelah ia mundur. Namun tidak semua instansi bergerak secepat itu — sebagian masih menunggu MPR.

Oleh 14 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi bingkai foto kosong di dinding kantor pemerintahan

Sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026), foto resminya mulai diturunkan dari dinding sejumlah gedung pemerintahan — dari Banten sampai Bima, dari ruang kerja ketua DPRD sampai lobi gedung dewan. Fenomena itu terjadi hampir bersamaan di banyak daerah, sebagian atas inisiatif instansi sendiri, sebagian atas desakan warga dan politisi daerah. Namun tidak semua bergerak secepat itu. Sebagian memilih menunggu keputusan resmi MPR — dan perbedaan sikap itulah yang paling menarik dari gelombang pencopotan ini.

Dari Banten sampai Bima: yang Sudah Mencopot

Di Banten, Pemerintah Provinsi mencopot foto Gibran dari Pendopo Kantor Gubernur di Kota Serang, Jumat (13/11). Berdasarkan pantauan Detikcom, ruangan itu kini hanya menampilkan foto Presiden Prabowo dan lambang Garuda Pancasila. Foto Gibran juga disingkirkan dari aula pertemuan, yang kini hanya menampilkan foto Presiden Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan menyatakan pencopotan itu diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan berlaku pula di lingkungan sekolah-sekolah di Banten. Di Kabupaten Kuningan, Ketua DPRD Nuzul Rachdy mencopot foto Gibran dari ruang kerjanya pada Kamis (12/11) dengan alasan Gibran sudah kehilangan legitimasi seiring bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PDIP Azmi Maulidy menurunkannya di ruang Komisi II pada hari yang sama, dengan alasan foto seorang pejabat tidak semestinya tetap dipajang bila yang bersangkutan sudah menyatakan mundur. Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bima mencopotnya dari ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Bima saat aksi demonstrasi, Kamis (12/11) — koordinator lapangan Hamka menyebutnya ekspresi simbolik perlawanan dan kekecewaan, karena tidak ada satu pun pimpinan DPRD yang menemui massa. Anggota DPRD Sumatera Barat Nofrizon menurunkannya dari ruang kerja di Padang dan menyimpannya di lemari sebagai kenang-kenangan. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya turunkan foto Gibran ini karena hari ini beliau sudah mengundurkan diri,” katanya. DPRD Kota Malang pun menurunkan foto Gibran dari lobi gedungnya, Jumat (13/11) siang. Di Bandung, Ketua Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat Iwan Hermawan menuntut Gibran diproses hukum atas dugaan pemalsuan dokumen pendidikan — tuduhan itu belum terbukti dan Gibran bukan tersangka dalam perkara apa pun; tuntutan tersebut dicatat di sini sebagai tuntutan Iwan Hermawan, bukan sebagai fakta hukum. Pencopotan di Grahadi Surabaya, Graha Sawala Jakarta, dan ruang Banggar DPRD Jawa Barat sudah diberitakan UlasPolitik pada 13 November.

Yang Masih Menunggu: Menanti Hitam di Atas Putih

Tidak semua daerah bergerak secepat itu. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku tidak ingin gegabah menurunkan foto Gibran dari Balai Kota Malang. “Kita tunggu semuanya karena ada mekanisme. Kita ini daerah tentu harus ada hitam di atas putih untuk bisa menurunkan ini,” katanya, Jumat (13/11). “Jangan ujug-ujug hanya berdasarkan berita kemarin, kita turunkan tanpa ada dasar. Nanti kita juga bisa salah,” tegasnya. Ia menegaskan proses ketatanegaraan terkait pengunduran diri Gibran masih berjalan dan pihaknya menunggu surat resmi dari pusat. Sikap serupa diambil Dinas Pendidikan Jawa Barat, yang belum menginstruksikan sekolah untuk menurunkan foto Gibran karena masih menunggu kepastian keputusan MPR — foto Gibran pun masih terpasang di sejumlah SMA dan SMK di Jawa Barat. Di luar pemerintahan, instruksi justru datang dari partai. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan memerintahkan seluruh DPC, PAC, hingga anak ranting untuk menurunkan foto Gibran di kantor masing-masing, Jumat (13/11). “Status Gibran sebagai wakil presiden telah berakhir. Dengan demikian seluruh protokol pemerintah berakhir terhadap Gibran,” kata Sutrisno dalam rilis tertulis. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai penurunan foto Gibran sebagai penyesuaian yang wajar setelah perubahan status jabatannya — tetapi mengingatkan agar prosesnya tetap dilakukan secara etis dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Status Formal: Kursi Kosong, Paripurna 2 Desember

Secara prosedural, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.20 WIB, dan menyerahkan surat yang sama kepada Presiden Prabowo. Ia menjadi wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatan — yang pertama adalah Mohammad Hatta, yang berhenti pada 1 Desember 1956. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi wakil presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur. MPR telah menetapkan sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026. Sampai paripurna itu digelar, dinding-dinding yang tadinya memajang foto Gibran akan tetap kosong — Airlangga menyebut kekosongan itu bisa berlangsung hingga 60 hari, batas waktu yang dimiliki MPR untuk mengisi jabatan tersebut.

Analisis: Foto Turun, Sinyal Politik Naik

Foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan bukan sekadar hiasan dinding. Itu penanda siapa yang sedang memegang legitimasi — dan menurunkannya adalah pernyataan politik yang paling murah sekaligus paling terlihat. Karena itu, gelombang pencopotan ini layak dibaca lebih dari sekadar urusan protokoler. Perpecahan sikapnya justru yang paling menarik. Kubu yang mencopot cepat membaca pengunduran diri sebagai fakta politik yang sudah selesai: surat sudah diserahkan, presiden sudah menerima, Ketua MPR sudah menyatakan kursi kosong. Kubu yang menunggu membaca proses ketatanegaraan yang belum selesai: pemberhentian baru tuntas setelah paripurna MPR, dan tanpa instruksi pusat, menurunkan foto bisa dianggap mendahului keputusan resmi. Keduanya punya dasar — dan perbedaan itu menunjukkan betapa belum ada satu tafsir tunggal yang mengikat soal kapan tepatnya seorang mantan wakil presiden berhenti “mejeng” di dinding. Latar belakangnya pun tidak bisa dilepaskan dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, serta HMP yang bergulir di DPR. Namun perlu ditegaskan: itu latar, bukan dasar hukum pencopotan. Pencopotan foto adalah urusan administratif dan protokoler, bukan vonis. Tuduhan pemalsuan dokumen yang dilontarkan di Bandung tetap tuduhan — belum ada proses hukum yang menetapkannya. Yang patut ditunggu sekarang ada dua. Pertama, apakah pemerintah pusat akan mengeluarkan instruksi seragam soal pencopotan foto, atau membiarkan tiap daerah memutuskan sendiri — yang akan memperpanjang ketidakseragaman ini. Kedua, paripurna MPR 2 Desember: sampai ada wakil presiden baru, bingkai kosong di Graha Sawala dan gedung-gedung lain akan tetap menjadi pengingat visual bahwa kursi nomor dua itu sedang lowong.

Sumber: CNN Indonesia; Detikcom; detikJatim; BBC News Indonesia; Liputan6; Tribunnews; Ketik.com; Keadilan.co.id; Publica.id, “Foto Gibran Rakabuming Dicopot dari Kantor Gubernur Banten”, 14 November 2026; Radar Cirebon, “Ketua DPRD Kuningan Copot Foto Gibran dari Ruang Kerja”, 13 November 2026; TotalBanten, “Foto Gibran Diturunkan dari Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Serang”, 13 November 2026; SumbawaPost, “Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan”, 13 November 2026; LensaHukum, “Nofrizon Turunkan Foto Gibran dari Ruang Kerja di Padang”, 13 November 2026; Ketik.com, “Tak Mau Asal Copot, Foto Gibran Masih Nangkring di Gedung Balai Kota Malang”, 13 November 2026, dan “Beda Sikap, DPRD Kota Malang Pilih Copot Foto Gibran dari Lobi Gedung”, 13 November 2026; MDNPedia, “PDI Perjuangan Sumut Perintahkan Kader Turunkan Foto Gibran”, 13 November 2026; JurnalMetro, “Foto Gibran di Kantor DPRD Jawa Barat Diturunkan Rakyat, Minta Diproses Hukum”, 13 November 2026; KitaIndonesiaSatu, “Bima Arya Ingatkan Etika Penurunan Foto Gibran”, 13 November 2026; Zoaharian, “70 Years Pass, Bung Hatta’s History Repeating?”, 12 November 2026. Latar: post 1265 UlasPolitik (pencopotan di Grahadi, Graha Sawala, DPP PKB, DPRD Jabar, DPRD Riau, dan Disdik Jabar). Halaman CNN Indonesia dan Detikcom tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); substansi diverifikasi lewat republication dan kutipan di atas.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik