Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Gibran Mundur, Bisakah Ia Maju Lagi di Pilpres 2029?

Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wapres, tetapi itu tidak menutup peluangnya di Pilpres 2029 — ganjalannya ada pada putusan MK dan MA soal ijazah.

Oleh 14 NOV 2026 7 menit baca
Suasana tempat pemungutan suara pada Pemilu 2024

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Surat yang sama, menurut Muzani, sudah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto — yang menemuinya pukul 10.15 WIB di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan sekitar 20 menit itu, Gibran meminta MPR segera memproses surat tersebut; surat itu menyatakan ia berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri, demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan. Prabowo menyatakan menerima pengunduran diri itu dengan berat hati. “Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan. Begitu surat itu diserahkan, pertanyaan yang muncul bukan lagi siapa pengganti Gibran — MPR punya waktu paling lama 60 hari berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden punya 14 hari untuk mengusulkan dua nama, dan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menargetkan prosesnya rampung sebelum akhir Desember 2026 — melainkan apakah Gibran masih bisa kembali bertarung di Pilpres 2029. Jawaban singkatnya: mundur saja tidak menutup pintu itu. Pintu itu ditentukan oleh hal lain.

Mundur Bukan Berarti Dilarang Maju

Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai Gibran tetap bisa mencalonkan diri pada Pemilu 2029. Menurut dia, syarat menjadi capres atau cawapres tidak berkaitan dengan status pengunduran diri dari jabatan wakil presiden, melainkan pada syarat formal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Mundur dari jabatan saat ini, kata Adi, tidak serta-merta menghapus peluang untuk kembali bertarung di pemilu berikutnya. Prinsip yang sama disampaikan pengamat isu sosial-politik asal Sumenep, Maryono: secara aturan hukum, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden saja tidak melarang seseorang maju sebagai capres, tetapi ia tetap harus memenuhi seluruh persyaratan pencalonan — dukungan partai politik atau gabungan partai sesuai aturan yang berlaku saat pendaftaran, syarat usia, syarat administrasi, hingga verifikasi kelayakan oleh KPU. Usia bukan masalah bagi Gibran: ia kini 39 tahun, sehingga pada 2029 sudah melewati batas minimal 40 tahun untuk capres-cawapres. Yang juga perlu ditegaskan: hingga kini Gibran belum menyatakan secara resmi akan maju sebagai capres pada 2029. Ajakan di media sosial agar Gibran maju menjadi RI-1 pada 2029 hanyalah sentimen warganet, bukan pernyataan atau pencalonan. Itu sinyal suasana, bukan fakta politik.

Sandungan Nyata: Putusan MK dan MA soal Ijazah

Jika mundurnya bukan penghalang, batu sandungannya ada di dokumen pendidikan — dan di sinilah perdebatan menjadi tajam. Mahkamah Konstitusi dalam perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada awal Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, tetapi dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Penting dicatat: MK tidak melarang Gibran mencalonkan diri di pemilu mendatang — dan MK tidak memeriksa pokok perkara soal keabsahan ijazah, karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima akibat kedudukan hukum pemohon. Temuan soal dokumen itu ada di pertimbangan, bukan di amar, dan MK tidak pernah memeriksa bukti dari pihak Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pertimbangan itu perlu dibaca utuh: MK tidak mendiskualifikasi Gibran, tetapi menyerahkan persoalan dokumen itu kepada lembaga yang berwenang. Mahkamah Agung kemudian melangkah lebih jauh. Melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), MA membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Padahal, tamat SMA atau sederajat adalah salah satu syarat formal pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemendikdasmen mengeksekusi putusan itu pada 11 November 2026 melalui Keputusan Direktur Jenderal 206/2026.

Mantan anggota KPU Putu Artha menilai celah pembuktian ini bisa menjadi hambatan administratif bila Gibran mendaftar lagi. Menurut dia, jalan paling sederhana adalah menempuh Program Paket C — jalur pendidikan nonformal penyetaraan SMA — atau menyelesaikan program luar negeri yang dapat diakui secara resmi sebagai setara SMA. Penilaian akhir, kata Putu, akan dilakukan penyelenggara pemilu berdasarkan dokumen yang diajukan dan aturan yang berlaku pada saat pendaftaran. Guru Besar Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menilai lebih keras: putusan MK praktis menutup jalan Gibran ke 2029. “Sudah terkunci itu karena dia tidak punya ijazah SMA,” kata Zainal — kecuali Gibran menunjukkan ijazah SMA atau menempuh Paket C. Tidak semua pihak sependapat bahwa pintu masih terbuka. Bambang Widjojanto, kuasa hukum para pemohon perkara MK tersebut, berpendapat Gibran tidak bisa lagi mencalonkan diri, dengan merujuk pada pertimbangan MK di halaman 373–375 dan Pasal 7A UUD 1945 tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden. Itu adalah tafsir Bambang atas putusan, bukan amar putusan MK — dan perlu dibaca sebagai pendapat salah satu pihak, bukan vonis pengadilan. Bambang sendiri menambahkan, Gibran bisa maju bila menempuh Paket C. Praktisi hukum Munarman bahkan mengklaim pada Agustus 2026 — sebelum kedua putusan itu dibacakan — bahwa Gibran “secara hukum tidak bisa nyalon di 2029” karena dokumen keterangannya bermasalah. Klaim soal pemalsuan itu belum dibuktikan lewat putusan pengadilan: MA membatalkan surat penyetaraan, yang bukan berarti menyatakan dokumen itu palsu. Gibran sendiri, seusai bertemu Prabowo, menyebut akan tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA. Namun, jalur itu sempit: Yusril menilai putusan MA sudah final dan tidak bisa diajukan PK; Gibran bukan pihak dalam perkara MA sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atau banding; dan Kemendikdasmen sebagai badan tata usaha negara tidak dapat mengajukan PK kecuali ada bukti baru atau putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan.

Yang Menentukan Bukan Mundurnya, tapi Tiga Hal Ini

Pertarungan menuju 2029, bila Gibran memang berminat, akan ditentukan oleh tiga hal. Pertama, apakah persoalan penyetaraan ijazah SMA itu berhasil ia bereskan dengan dokumen yang diakui secara sah sebelum pendaftaran — tanpa itu, KPU berpotensi menolak berkasnya. Kedua, kendaraan partai: pencalonan presiden mensyaratkan dukungan partai atau gabungan partai, dan peta koalisi masih bisa berubah hingga 2029. Ketiga, putusan hukum yang masih berjalan, termasuk langkah PTUN dan peninjauan kembali yang disebut akan ditempuh Gibran — meski sejumlah pakar menilai jalur itu sempit. Konteksnya juga penting. Jokowi di Solo menyatakan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo meski putranya mundur, sementara Prabowo menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya. Mundurnya Gibran memang menutup satu babak, tetapi babak berikutnya — apakah ia kembali sebagai capres, cawapres, atau justru membangun jalur politik lain — belum ditulis. Yang pasti, jawabannya tidak ada di surat pengunduran dirinya, melainkan di ruang sidang, di berkas pendaftaran KPU, dan di meja koalisi partai.

Sumber: CNN Indonesia, “Apakah Gibran Bisa Maju Lagi di Pilpres Usai Mundur?” (14 Nov 2026); Antara via InfoPublik, “Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI” (12 Nov 2026); Investor.id, “Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR” (12 Nov 2026); CNA, “Gibran mundur, hubungan Prabowo-Jokowi makin retak?” dan “Pengganti Gibran Ditargetkan Terpilih Sebelum Akhir 2026” (13 Nov 2026); Surya via portalnewsday, “Gibran Mundur dari Wapres, Peluang Maju di Pilpres 2029 Tetap Terbuka” (12 Nov 2026); TheKabarNews, “What the court ruling means for Gibran’s political future” (7 Okt 2026); KoranKota, “Bambang Widjojanto: Gibran tak Bisa Lagi Maju Pilpres”, “Tak Punya Ijazah SMA, Gibran Harus Kejar Paket C jika Ingin Nyalon di Pilpres 2029”, “Munarman: Saya Pastikan Gibran secara Hukum Tidak Bisa Nyalon di 2029”, dan “Mahfud MD: MK tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran” (Okt–Nov 2026); Suara.com, “Putusan MK Buat Gibran Tak Bisa Maju di 2029?” (7 Okt 2026); AFU.id, “Gibran Serahkan Surat Mundur, Bagaimana Nasib Rencana ‘Fight’ di PTUN dan PK ke MA?” (11 Nov 2026); ForensikNarasi, “Yusril Sebut Putusan MA Final, Jalan PK Gibran Menyempit” (11 Nov 2026); DelikMaluku29News, “Gibran & Hak Untuk Didengar” (Nov 2026); Globalindo, “Di Medsos Banyak Ajakan Gibran Maju Jadi RI-1 Tahun 2029” (13 Nov 2026). Latar: post 1139, 1199, dan 1241 UlasPolitik (pidato perpisahan Gibran, hak mantan wapres, dan surat MPR). Halaman CNN Indonesia dan Antara tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); substansi diverifikasi lewat pencarian dan sumber koroborasi di atas. Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ditulis “awal Oktober 2026” karena tanggal putusan (5 Oktober menurut amar MA) dan tanggal pembacaan (6 Oktober) berbeda-beda di sumber.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik