Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) membahas kondisi makroekonomi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Rapat digelar sehari setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR — dan pesannya jelas: pemerintah ingin menunjukkan ekonomi tetap berjalan normal.
Arahan Prabowo: pangan terkendali, petani tetap untung
Rapat turut membahas inflasi pangan bergejolak (volatile food), salah satu penyumbang inflasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden mengarahkan agar kondisi itu tetap dijaga dalam rentang terkendali — tanpa mengurangi kesempatan petani memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas pertanian. “Arahan Bapak Presiden, karena ini masih dalam range, ya kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai tukar yang sampai 133,” kata Airlangga seusai rapat. Angka 133 itu merujuk pada Nilai Tukar Petani (NTP), perbandingan antara harga yang diterima petani dan harga yang harus dibayarnya. Di atas 100 berarti daya beli petani membaik — dan pemerintah memilih tidak menekan harga pangan sampai menggerus angka itu. Di sektor energi, Prabowo meminta pemerintah mengkaji peluang penghematan dan efisiensi, baik pada bahan bakar minyak maupun kelistrikan, serta menyiapkan pilihan kebijakan yang dapat diambil. “Bapak Presiden minta ini untuk dilakukan pengkajian dan diusulkan kebijakan apa yang perlu diambil di sektor tersebut,” ujar Airlangga. Pada sektor pertanian dan peternakan, Presiden meminta percepatan sejumlah program untuk memperkuat pasokan dalam negeri, termasuk rencana operasional pabrik feedmeal oleh BUMN serta pengembangan peternakan ayam. Menurut Airlangga, program-program itu diperkirakan baru berproduksi tahun depan — dan Presiden meminta agar dipercepat. “BUMN diminta untuk menjelaskan kapan program pabrik feedmeal-nya itu bisa berproduksi, dan juga peternakan ayam dan yang lain yang tadi disampaikan diperkirakan itu di tahun depan. Beliau minta agar ini bisa dipercepat,” tutur Airlangga.
Angka-angka yang dibawa Airlangga
Airlangga menyampaikan sejumlah indikator yang menurutnya menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 tercatat 5,47 persen secara tahunan, dengan perkiraan hingga akhir tahun sekitar 5,45 persen. Inflasi berada di kisaran 3,3 persen — data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan, masih dalam sasaran Bank Indonesia 2,5 persen plus-minus satu poin. Cadangan devisa disebut aman untuk 5,3 bulan, sekitar US$146 miliar. Indeks keyakinan konsumen berada di atas 118, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur di level 54 — disebut Airlangga sebagai salah satu yang tertinggi. Di sisi lain, tekanan tetap terlihat. Rupiah pada Kamis (12/11/2026) ditutup melemah 90 poin atau 0,50 persen ke Rp18.239 per dolar AS, dari Rp18.149 sehari sebelumnya. Airlangga memastikan subsidi BBM tetap aman hingga akhir 2026: harga minyak mentah dunia berada di kisaran US$92–93 per barel, masih dalam rentang yang dapat ditahan APBN — yang menurutnya sudah diperhitungkan mampu menahan beban hingga rata-rata US$100 per barel. Sebagai catatan, asumsi makro APBN 2026 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70 per barel dengan kurs Rp16.500 per dolar AS. Soal ketenagakerjaan, BPS mencatat penyerapan tenaga kerja Agustus 2025–Agustus 2026 bertambah 1,443 juta orang. Dari angkatan kerja 155,37 juta orang, 147,99 juta bekerja dan 7,38 juta menganggur, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,75 persen.
Analisis: sinyal penenang di tengah kekosongan wapres
Ratas ini bukan sekadar agenda rutin. Ia digelar sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, dan pada hari yang sama Istana Bogor juga menjadi lokasi upacara penganugerahan Bintang Jasa serta pertemuan Presiden dengan para ketua umum partai koalisi pukul 16.00 WIB — dua agenda yang sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Dalam konteks itu, ratas ekonomi berfungsi ganda: mengurus substansi, sekaligus mengirim sinyal bahwa roda pemerintahan tidak berhenti. Airlangga berulang kali menekankan pemisahan antara dinamika politik dan aktivitas ekonomi. Klaim itu — bahwa ekonomi “decouple” dari riuh politik — adalah penilaian pemerintah, bukan fakta yang terverifikasi dari rapat itu sendiri. Yang terverifikasi adalah angkanya: pertumbuhan 5,47 persen, inflasi 3,23 persen, dan PMI 54 adalah data resmi; sementara “fundamental tetap kuat” adalah interpretasi. Ujian sesungguhnya ada pada dua hal. Pertama, arahan soal pangan mengandung tarik-menarik yang nyata: harga pangan yang tinggi menguntungkan petani (NTP 133), tetapi menekan daya beli konsumen kota. Menjaga keduanya sekaligus — inflasi pangan dalam koridor, petani tetap untung — menuntut intervensi pasokan yang presisi, bukan sekadar arahan. Kedua, ruang fiskal: minyak dunia di US$92–93 per barel sudah jauh di atas asumsi APBN US$70, dan rupiah di Rp18.239 menambah beban subsidi. Klaim subsidi aman hingga Desember bertumpu pada perhitungan APBN yang tahan hingga US$100 per barel — tetapi itu pernyataan Airlangga, dan realisasinya baru teruji pada akhir tahun. Untuk saat ini, yang bisa dicatat: pemerintah memilih merespons kekosongan wapres dengan menunjukkan angka, bukan dengan retorika. Apakah pasar percaya, akan terlihat dari pergerakan rupiah dalam beberapa hari ke depan — bukan dari keterangan pers seusai rapat.
Sumber: InvestorTrust (13/11/2026, dibaca langsung); one.news (13/11/2026); ValidNews (13/11/2026); Astakom (13/11/2026); BPS (5/11/2026, via BerimbangNews, Koridor, dan Pojok); Antara (14/11/2026 — tautan pemicu; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung, substansi diverifikasi lewat sumber-sumber di atas). Latar: post 1253 dan 1273 UlasPolitik (upacara Bintang Jasa dan pertemuan koalisi, Istana Bogor 13/11/2026).