Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Paspampres Alihkan Pengawalan Gibran ke Grup D

Paspampres mengalihkan pengawalan Gibran dan istri dari Grup B ke Grup D setelah pemberhentiannya sebagai wapres berlaku efektif, mengikuti PP 59/2013.

Oleh 13 NOV 2026 2 menit baca
Presiden Prabowo menerima surat pengunduran diri Wapres Gibran

Paspampres mengalihkan pengawalan Gibran Rakabuming Raka beserta istri dari Grup B ke Grup D, berlaku sejak keputusan pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden berlaku efektif. Danpaspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengonfirmasi kepada media pada Jumat (13/11/2026), mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.

“Terhitung sejak keputusan pemberhentian Bapak Gibran Rakabuming Raka berlaku secara efektif, maka kewenangan pengamanan dan pengawalan beliau beserta istri, beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres, dengan fasilitas pengamanan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden RI,” kata Edwin.

Dari Grup B ke Grup D

Dalam struktur pengamanan Paspampres, Grup A bertugas mengawal presiden beserta keluarganya, sedangkan Grup B bertanggung jawab atas pengamanan wakil presiden dan keluarganya. Grup C menangani tamu negara setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara Grup D bertugas mengawal mantan presiden dan mantan wakil presiden Republik Indonesia. Prosesi serah terima dari unit-unit yang bertugas dari Grup B ke Grup D saat ini tengah berlangsung; perpindahan personel dari Grup B ke Grup D sifatnya opsional, tergantung kebutuhan organisasi dan komposisi personel yang ada.

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR Kamis (12/11/2026); Presiden Prabowo menerima pengunduran diri itu hari yang sama. Gibran menyebutnya keputusan pribadi dan membantah kaitan dengan polemik ijazahnya.

Pengamanan Seumur Hidup, Status Berubah

Pengalihan ini penanda formal perubahan status dari pejabat aktif ke mantan pejabat. PP 59/2013 memberi mantan wapres beserta pasangan pengamanan terbatas seumur hidup dari Paspampres berkoordinasi dengan TNI dan Polri. UU 7/1978 mengatur hak keuangan bagi mantan wapres yang berhenti dengan hormat, termasuk pensiun 100 persen gaji pokok terakhir — Rp20,16 juta per bulan untuk Gibran, menurut sejumlah laporan media.

Pengamanan adalah hak yang melekat pada jabatan yang pernah diemban, bukan penilaian kinerja; polemik ijazah (termasuk putusan MA yang membatalkan surat keterangan kesetaraan ijazah) adalah perkara hukum terpisah. Kursi wapres kini kosong; menurut UUD 1945, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diajukan presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan.

Sumber: Indonesia Defense Magz (13/11/2026); LensaHukum (13/11/2026, mengutip Detikcom); baratanews.id (13/11/2026). Latar: post 1099 (Prabowo menerima pengunduran diri), post 1139 (pidato lengkap Gibran), post 1199 (hak-hak mantan wapres). (Item CNN Indonesia, 13/11/2026, menjadi pemicu; laman CNN tidak dapat dibuka langsung, dan fakta-faktanya dikoroborasi sumber-sumber di atas.)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik