Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Banpres Rp48,35 Miliar: Bank Sumut Salurkan ke 16.118 UMKM

Pemprov Sumut dan Bank Sumut menyalurkan Banpres Rp48,35 miliar kepada 16.118 UMKM terdampak bencana, masing-masing Rp3 juta — tahap pertama dari 117.169 UMKM.

Oleh 13 NOV 2026 4 menit baca
Langit Kota Medan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp48,35 miliar kepada 16.118 pelaku usaha mikro terdampak bencana. Setiap penerima memperoleh bantuan hibah tunai Rp3 juta sebagai modal untuk memulihkan dan mengembangkan kembali usaha yang terdampak bencana.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor bersama Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, di Kantor Cabang Bank Sumut Kampung Lalang, Jalan Gatot Subroto No. 556 AB, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (13/11/2026). Seremoni juga digelar di Kantor Cabang Ngumban Surbakti.

Bank Sumut mendapat kepercayaan dari Kementerian UMKM sebagai salah satu bank penyalur Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Tahap I Tahun 2026, bersama Bank BRI. Pada tahap pertama ini, bantuan disalurkan kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sumut, meliputi Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Program bantuan presiden ini merupakan langkah strategis sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya bagi pelaku usaha mikro agar dapat kembali bangkit dan produktif,” kata Heru Mardiansyah.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menyerahkan bantuan Presiden kepada 9.393 pelaku UMKM terdampak banjir di 16 kecamatan se-Kabupaten Langkat, di Bank Sumut Cabang Stabat, Rabu (11/11/2026). Pimpinan Cabang Bank Sumut Stabat Sopian Sauri menyebut bank memberikan kemudahan bagi penerima, antara lain pembebasan biaya administrasi ATM dan setoran awal.

Timur Tumanggor berharap bantuan itu menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit. “Kami memahami bantuan ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Namun, kami berharap bantuan ini menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah terdampak bencana,” katanya. Salah seorang penerima, Efendi Julianto, warga Desa Paya Geli, mengaku usaha makanan ringan dan makanan bekunya terhenti setelah banjir menggenangi rumah dan tempat usahanya setinggi dada orang dewasa — kulkas dan kompornya rusak parah.

Baru Tahap Pertama

Skala program ini perlu dibaca dengan jujur. Pascabencana yang terjadi pada 2025, tercatat sebanyak 117.169 pelaku UMKM di Sumut terdampak, tersebar di 13 kabupaten/kota yang mencakup 1.143 desa dan kelurahan. Artinya, 16.118 penerima tahap pertama baru mencakup sekitar 14 persen dari total yang terdampak. Sisanya masih menunggu tahap berikutnya — dan kecepatan penyaluran tahap lanjutan akan menentukan apakah program ini benar-benar memulihkan, atau sekadar menjadi seremoni.

Secara nasional, Kementerian UMKM mencatat 112.849 usaha mikro di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah ditetapkan sebagai penerima tahap pertama, dengan target penyaluran tuntas sebelum Desember 2026 dan sekitar 200.000 usaha sebagai sasaran, dengan anggaran pemulihan Rp618,88 miliar pada 2026. Sebagai bentuk keterbukaan, Bank Sumut menyediakan fasilitas pengecekan data penerima Banpres melalui situs resmi www.banksumut.co.id. Daftar penerima yang bisa diperiksa publik adalah pengaman penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

Yang Perlu Diawasi

Ada tiga hal yang layak dikawal. Pertama, transparansi daftar penerima: warga yang merasa berhak tetapi belum terdata harus punya jalur pengaduan yang jelas, bukan sekadar tautan pengecekan. Kedua, kecukupan bantuan: Rp3 juta adalah modal awal, bukan pemulihan penuh — karena itu dukungan pelengkap seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga 0 persen bagi UMKM terdampak bencana, yang disiapkan Bank Sumut, menjadi penting. Skema KUR itu berlaku 0 persen hingga Desember 2026, lalu 3 persen pada 2027, dan hanya bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Ketiga, penyaluran lewat bank pembangunan daerah: Bank Sumut punya jangkauan lokal yang kuat, tetapi konsistensi pencairan hingga ke rekening penerima di 13 kabupaten/kota tetap harus diverifikasi, bukan hanya diukur dari seremoni penyerahan simbolis.

Banpres ini adalah ujian nyata kehadiran pemerintah pascabencana. Nilainya bukan pada angka Rp48,35 miliar semata, melainkan pada apakah 16.118 pelaku usaha itu benar-benar kembali berdagang — dan apakah 100 ribu lebih sisanya segera menyusul.

Sumber: Diskominfo Provinsi Sumatera Utara (13/11/2026, dibaca langsung); Sibayak News (13/11/2026); Mimbar Rakyat (13/11/2026); Formappel (12/11/2026); medankinian.com (11/11/2026); kabarmerpati.id (11/11/2026); patriotpost.id (26/10/2026, KUR 0 persen). (Angka per-kabupaten tahap pertama tidak dipakai: dua sumber berbeda menyebut 9.393 dan 9.396 penerima untuk Langkat — selisih tiga nama belum terjelaskan; yang dipakai hanya total resmi 16.118 dari Diskominfo.)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik