Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Dari Martabak ke Istana: Jejak Gibran hingga Mundur dari Wapres

Dari pengusaha katering di Solo menjadi wakil presiden termuda, Gibran Rakabuming Raka mengakhiri jabatannya dengan surat pengunduran diri pada 12 November.

Oleh 13 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi gerobak martabak di jalanan Solo pada senja hari, dengan istana berkubah emas di kejauhan

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Langkah itu menutup masa jabatan yang baru berjalan dua tahun dari periode 2024–2029, dan membuka babak baru yang kini menjadi urusan Presiden Prabowo Subianto dan MPR: mencari pengganti. Niat mundur itu disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026), dalam pertemuan sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kemudian membenarkan kabar pengunduran diri tersebut dan menyebut surat diserahkan saat pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma. Sehari setelah surat itu masuk ke MPR, Prabowo dijadwalkan mengumpulkan ketua umum partai koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) pukul 16.00 WIB, untuk membahas calon pengganti.

Dari Katering ke Martabak: Bisnis Sebelum Politik

Gibran lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana. Ia menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore dan meraih gelar Bachelor of Science bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris. Jauh sebelum masuk politik, Gibran membangun usaha kuliner di Solo. Usaha pertamanya adalah Chilli Pari, perusahaan katering yang didirikan pada Desember 2010. Ia kemudian mengembangkan Markobar (Martabak Kota Barat) — perlu dicatat, Markobar bukan ia dirikan dari nol: usaha itu sudah berdiri sejak 1996 sebagai usaha keluarga Arif Setyobudi, yang mengembangkannya pada 2014 sebelum Gibran bergabung sebagai mitra pada 2015. Dalam wawancara dengan detikFinance pada Juli 2018, Gibran menyebut Markobar kala itu telah memiliki sekitar 35 gerai. Ia juga terlibat dalam usaha lain, antara lain Goola dan Mangkokku, yang terakhir dikembangkan bersama Kaesang Pangarep dan chef Arnold Poernomo. Citra pengusaha muda inilah yang menjadi modal awalnya: bukan politikus karier, melainkan anak muda yang “jualan dulu, baru berpolitik”.

Lompatan Politik: Solo, Lalu Istana

Gibran mendaftarkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan pada 23 September 2019. Setahun kemudian ia maju dalam Pilkada Surakarta 2020 berpasangan dengan Teguh Prakosa, memenangkannya dengan sekitar 86,53 persen suara, dan dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021, di usia 33 tahun. Tiga tahun kemudian lompatan terbesar terjadi. Pada Oktober 2023 ia diumumkan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, lalu pasangan itu mendaftarkan diri ke KPU pada 25 Oktober 2023. Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 dan dilantik pada 20 Oktober 2024. Gibran, 37 tahun saat dilantik, tercatat sebagai Wakil Presiden ke-14 sekaligus wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Hitungannya singkat: anggota partai pada 2019, wali kota pada 2021, wakil presiden pada 2024. Dalam lima tahun, seorang pengusaha katering menjadi orang nomor dua di republik. Kecepatan itu hanya mungkin dengan kombinasi modal nama besar keluarga, mesin partai, dan citra “anak muda” yang dipoles lewat bisnis kuliner.

Akhir yang Cepat dan Pertanyaan yang Tersisa

Pengunduran diri Gibran datang di tengah polemik dokumen pendidikan dan desakan politik di DPR. Menurut laporan media, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026) dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran. Urutan waktunya jelas — polemik memuncak, lalu surat pengunduran diri masuk — tetapi alasan persis Gibran mundur belum ia sampaikan secara terbuka dalam pernyataan resmi yang dikutip media, sehingga motifnya tidak bisa disimpulkan dari urutan waktu saja. Yang kini pasti adalah mekanismenya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR wajib bersidang memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi, dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR sudah menggelar rapat gabungan hari ini untuk membahas agenda pengisian kursi tersebut, sementara Prabowo mendengar partai koalisi di Bogor sore ini. Jejak Gibran menyisakan dua pelajaran. Pertama, politik Indonesia masih memberi jalan tercepat bagi figur dengan modal nama dan popularitas — tetapi jalan itu juga yang paling rapuh ketika fondasi administratifnya dipersoalkan di pengadilan. Kedua, ujian sesungguhnya kini bukan lagi pada Gibran, melainkan pada proses penggantinya: apakah kursi wapres kali ini diisi lewat pertimbangan rekam jejak dan kecakapan pemerintahan, seperti yang didesak banyak pihak, atau kembali lewat kalkulasi kekuasaan semata.

Daftar sumber: 1. goukm.id, “Markobar, Bisnis Martabak Milik Anak Presiden Jokowi”, 9 April 2018 (hasil pencarian — Markobar berdiri sejak 1996; Arif Setyo Budi mengembangkannya 2014; Gibran bergabung 2015) 2. wiratech.co.id, “Kelebihan Markobar, Martabak Premium Dengan Gaya Kekinian”, 3 Oktober 2018 (hasil pencarian — sejarah yang sama) 3. brilio.net, 11 November 2015 (hasil pencarian — Arif Setyobudi merintis Markobar di Jalan Kota Barat Solo pada 1996) 4. solopos.espos.id, 12 Februari 2020 (hasil pencarian — Markobar bukan bisnis baru; sudah dirintis sejak dekade 1990-an) 5. periskop.id, 12 November 2026 (hasil pencarian — puncak 37–40 gerai pada 2018–2019; kini sekitar 10) 6. trenasia.id, 13 November 2026 (hasil pencarian — profil dan pendidikan; Chilli Pari 2010; Markobar 2015; Mangkokku dan Goola bersama Kaesang; PDIP 2019; pengunduran diri 12 November). Latar: post 1086 (MA 742 K/TUN/2026, 30 Okt 2026; suket batal; Kep Dirjen 206/2026), post 1205 (rapat gabungan), post 1208 (pertemuan Bogor 16.00 WIB).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik