Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Prabowo Kumpulkan Ketum Koalisi di Bogor, Bahas Pengganti Gibran

Prabowo mengumpulkan ketua umum partai koalisi di Istana Bogor Jumat sore untuk membahas pengganti Gibran, setelah Demokrat dan Golkar tak mengajukan nama.

Oleh 13 NOV 2026 5 menit baca
Foto Istana Bogor, istana kepresidenan dengan kubah emas dan lambang Garuda

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum partai-partai koalisi di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore untuk membahas calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan itu dijadwalkan pukul 16.00 WIB. “Ya, insyaallah pukul 16.00 di Istana Bogor,” kata Presiden PKS Al Muzzammil kepada wartawan pada Jumat (13/11/2026), sebagaimana dikutip detikNews. Muzzammil memastikan dirinya akan hadir. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga mengonfirmasi pertemuan itu dan menyatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan hadir. CNN Indonesia sebelumnya melaporkan pertemuan sore ini, sehari setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Rencana konsultasi itu sendiri sudah disiapkan sejak Kamis (12/11/2026). Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, usai mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka, bahwa Presiden akan berbicara dengan partai-partai koalisi. “Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya,” kata Yusril mengutip Prabowo. Kapan persisnya, kata Yusril, sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.

Mekanisme dan Tenggat yang Sudah Berjalan

Pengisian kursi wakil presiden yang kosong diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR wajib bersidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi, dari dua calon yang diusulkan Presiden. Kekosongan terjadi pada Kamis (12/11/2026), sehingga batas 60 hari itu jatuh sekitar Senin (11/1/2027). Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama itu setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR. Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan Indonesia sudah memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027 — hitungan Said sendiri; hitungan MPR dari kekosongan (12 November) jatuh sekitar 11 Januari 2027. MPR sendiri menggelar rapat gabungan pada hari ini, Jumat, untuk membahas agenda pengisian kursi wakil presiden. Artinya, dua jalur berjalan bersamaan hari ini: MPR menyiapkan tahapan formal di Senayan, sementara Presiden mendengar partai koalisi di Bogor.

Koalisi Kompak Menyerahkan Nama ke Prabowo

Sejauh ini, sikap partai-partai koalisi menunjukkan pola yang sama: tidak ada yang berebut mengajukan nama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Demokrat tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran dan menyerahkan sepenuhnya proses penentuan kepada Presiden. AHY menyebut sikap itu sudah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat pagi melalui sambungan video. Ketua Fraksi Golkar di MPR Melchias Markus Mekeng menyatakan Golkar juga tidak akan menyodorkan nama. Menurutnya, tidak ada aturan yang mewajibkan pengganti Gibran berasal dari partai koalisi, dan pemilihan sosok sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. “Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas,” kata Mekeng di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat (13/11/2026). Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan PAN akan mengikuti keputusan koalisi di bawah komando Prabowo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai musyawarah dengan partai koalisi — terutama partai pengusung awal — sebagai langkah yang “elok dan elegan”, dan PKS menyerahkan pilihan kepada Presiden. Yusril menegaskan dasar hukumnya: Presiden berwenang penuh mengajukan dua nama ke MPR, boleh berkonsultasi dengan siapa pun atau tidak berkonsultasi sama sekali, dan UU MD3 menyebut konsultasi dengan partai koalisi. Perlu dicatat, ketentuan koalisi pengusung dalam UU MD3 tetap ada, tetapi Yusril pada 12 November 2026 menjelaskan tidak ada larangan tegas bagi Presiden untuk mengusulkan calon dari luar koalisi — keputusannya ada di tangan Presiden.

Analisis: Musyawarah yang Justru Memusatkan Keputusan

Pola “tidak mengajukan nama” dari Demokrat dan Golkar, ditambah sikap PAN dan PKS yang menyerahkan keputusan ke Presiden, membuat pertemuan di Bogor lebih berfungsi sebagai dengar pendapat dan penyeimbang politik ketimbang arena tawar-menawar jatah kursi. Itu mengurangi risiko tarik-menarik terbuka antarpartai di ruang publik, tetapi sekaligus berarti akuntabilitas atas dua nama yang akhirnya diajukan sepenuhnya melekat pada Prabowo. Di sisi lain, pertemuan sore ini belum tentu menghasilkan nama. Tenggat 14 hari bagi Presiden baru berjalan setelah surat resmi MPR diterbitkan, dan MPR masih menggelar rapat gabungan hari ini. Nama-nama yang beredar di ruang publik — antara lain Pramono Anung, Yusril Ihza Mahendra, Bahlil Lahadalia, dan AHY — sejauh ini hanya bursa spekulasi: belum ada satu pun yang diajukan secara resmi oleh partai mana pun. Yang perlu diawasi setelah pertemuan ini adalah dua hal: apakah ada nama yang keluar dari Bogor, dan kapan MPR mengirim surat resmi permintaan dua nama. Sampai dua hal itu terjadi, proses pengganti Gibran masih berada di tahap penjajakan, bukan penentuan.

Daftar sumber: 1. indonesianow.co (mengutip detikNews), “President Prabowo to Meet Party Leaders at Bogor Palace This Afternoon”, 13 November 2026 (dibaca lewat hasil pencarian — Al Muzzammil: pukul 16.00 di Istana Bogor; Hermawi Taslim: Surya Paloh hadir; kutipan Yusril) 2. CNN Indonesia, 13 November 2026 (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — pertemuan sore ini terverifikasi lewat detikNews) 3. lensahukum.co.id / pasundanekspres.co.id, 13 November 2026 (hasil pencarian — kutipan Yusril kata demi kata: kewenangan penuh; boleh berkonsultasi atau tidak; UU MD3; “Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya”) 4. indowarta.com / afu.id, 13 November 2026 (hasil pencarian — Mekeng: Golkar tak sodorkan nama; tidak ada aturan harus dari koalisi; Bahlil tidak dibahas) 5. indowarta.com, 13 November 2026 (hasil pencarian — Mardani: “Elok dan elegan”; PKS serahkan ke Presiden) 6. majalaheditor.com, 13 November 2026 (hasil pencarian — Pasal 46 UU MD3; 14 hari setelah surat MPR). Latar: post 1202 (AHY/Demokrat), post 1190 (Viva Yoga/PAN; Said Abdullah 12 Januari hitungan sendiri), post 1205 (rapat gabungan 14.00 WIB), post 1169/1187 (14 hari batas maksimal; tidak ada larangan tegas calon luar koalisi), post 1118 (60 hari).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik