Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Rapat ini menjadi langkah kelembagaan pertama setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Rapat gabungan akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. Keputusan menggelar rapat ini diambil dalam rapat pimpinan MPR yang berlangsung setelah Gibran menyerahkan suratnya. “Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal, pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani, Kamis (12/11/2026), sebagaimana dikutip sejumlah media. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri itu dalam pertemuan tertutup sekitar 20 menit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang. Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak hari itu.
Empat Agenda yang Dibahas
Menurut Muzani, rapat gabungan hari ini akan membahas empat hal. Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua, menyepakati langkah pimpinan MPR untuk menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden. Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan kedua calon yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR sebagai bagian dari kebutuhan administrasi dan keputusan kelembagaan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Perlu dicatat: keempat hal itu adalah agenda yang akan diputuskan dalam rapat, bukan keputusan yang sudah diambil. Hasil rapat gabungan — termasuk tanggal sidang paripurna dan kapan surat kepada Presiden dikirim — baru akan diketahui setelah rapat selesai pada Jumat siang ini.
Jadwal Konstitusional: 60 Hari dan 14 Hari
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Kekosongan terjadi pada Kamis (12/11/2026), sehingga batas 60 hari itu jatuh sekitar Senin (11/1/2027). Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU MD3. Di dalam tenggat 60 hari itu, ada tenggat lain yang lebih pendek: Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat pemberitahuan resmi dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon. Artinya, jam konstitusional baru benar-benar berjalan cepat begitu surat MPR terkirim — dan pengiriman surat itu sendiri menjadi salah satu keputusan rapat hari ini. Sebelumnya, menurut laporan CNN Indonesia, MPR menargetkan pengganti Gibran ditetapkan sebelum 5 Desember 2026 — target yang belum dikonfirmasi lewat keputusan resmi MPR. Target itu masih berada di dalam batas 60 hari sejak kekosongan pada 12 November, tetapi tanggal sidang paripurna yang pasti tetap menunggu keputusan rapat gabungan hari ini.
Yang Belum Diputuskan
Selama kursi Wakil Presiden kosong, tidak ada pelaksana tugas Wakil Presiden. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden tetap memegang kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan, termasuk ketika berada di luar negeri. “Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri,” kata Yusril, Kamis (12/11/2026), sebagaimana dikutip Antara. Yang juga belum ada sampai saat ini: dua nama calon dari Presiden, jadwal sidang paripurna yang pasti, dan susunan tim verifikasi maupun tim ad hoc. Semua itu menunggu hasil rapat gabungan hari ini. Pembaca perlu waspada terhadap daftar nama calon yang beredar di media sosial — tidak satu pun sudah diajukan secara resmi, dan MPR sendiri belum menerima nama apa pun dari Presiden. Rapat gabungan ini adalah ujian pertama bagi mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden. Jika berjalan sesuai jadwal — surat segera terkirim, dua nama segera diajukan, sidang paripurna digelar dalam batas 60 hari — transisi akan tercatat sebagai preseden bahwa kekosongan jabatan tertinggi kedua di negara ini bisa diisi tanpa kegaduhan. Jika molor, pertanyaan publik akan beralih ke siapa yang menahan prosesnya.
Daftar sumber: 1. Antara, “MPR gelar rapat gabungan bahas pengisian kursi wapres hari ini”, 13 November 2026, 11:11 WIB (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — isinya terverifikasi lewat InfoPublik, Bloomberg Technoz, Espos, dan Investor.id) 2. InfoPublik (Kominfo) / Bloomberg Technoz / Espos / Investor.id, 13 November 2026 (hasil pencarian — rapat gabungan 14.00 WIB; empat agenda) 3. Investor.id / bulatantimes (mengutip Antara) / TRT Indonesia / berikabarnews / rmtvnews, 12–13 November 2026 (hasil pencarian — kutipan Yusril “Tidak diisi oleh siapa-siapa” kata demi kata; tidak ada Plt; tidak ada triumvirat) 4. suarkabar.id, 13 November 2026 (hasil pencarian — Yusril: 14 hari adalah batas maksimal sejak menerima surat pemberitahuan MPR). Latar: post 1184 (rapat gabungan ditetapkan; empat agenda; target 5 Desember hanya dari CNN), post 1169 (14 hari adalah batas maksimal; tidak ada Plt; tidak ada triumvirat), post 1090 (pertemuan 20 menit), post 1081 (surat diterima MPR 12/11).