Gibran Rakabuming Raka sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Surat itu diterima Presiden Prabowo Subianto — menurut penuturan Prabowo sendiri, diserahkan langsung di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.15 WIB — dan pada hari yang sama Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan surat itu sudah diterima MPR. Pertanyaan yang langsung mengemuka di publik: apa saja yang tetap diterima Gibran dari negara setelah tidak lagi menjabat? Jawabannya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Aturan ini sudah berumur hampir setengah abad dan tidak mensyaratkan masa jabatan minimal — sehingga masa kerja Gibran yang baru berjalan sejak 20 Oktober 2024 tidak mengurangi haknya. Tetapi ada satu syarat yang menentukan segalanya: pemberhentian harus dengan hormat. Dan status itu belum diputuskan secara resmi.
Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan
Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Gaji pokok wakil presiden adalah Rp20.160.000 per bulan — empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, dan angka itu tidak berubah sejak 2001, sebagaimana ditegaskan keterangan resmi Sekretariat Kabinet pada 2017. Artinya, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta setiap bulan, seumur hidup. Yang perlu diluruskan: angka itu hanya gaji pokok, bukan seluruh penghasilan saat menjabat. Tunjangan jabatan wakil presiden sebesar Rp22 juta per bulan berhenti dibayarkan begitu ia tidak lagi menjabat, sehingga penghasilan bulanannya dari negara turun dari sekitar Rp42,16 juta menjadi Rp20,16 juta. Pasal 9 mengatur pembayaran pensiun dan tunjangan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, dan Pasal 10 menghentikan pembayaran apabila penerima meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden atau wakil presiden.
Rumah, Kendaraan, dan Kesehatan Ditanggung Negara
Pasal 7 undang-undang yang sama menambahkan tiga kelompok hak: tunjangan-tunjangan sesuai peraturan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya. Pasal 8 mengatur dua fasilitas yang paling banyak dibicarakan. Pertama, sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, yang menurut Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 hanya diberikan satu kali seumur hidup dan penetapannya melalui Keputusan Menteri Sekretaris Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 membatasi luas tanah dan luas bangunan rumah itu masing-masing paling banyak 1.500 meter persegi apabila berlokasi di Jakarta. Kedua, sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya, dengan biaya pemeliharaan dan gaji pengemudi ditanggung negara. Di luar UU 7/1978, PP Nomor 59 Tahun 2013 mengatur pengamanan terbatas seumur hidup bagi mantan wakil presiden beserta pasangan oleh Paspampres. Sebagai konteks, menurut laporan harta kekayaan yang dikutip sejumlah media, total kekayaan Gibran dalam LHKPN tahun pelaporan 2025 mencapai sekitar Rp27,91 miliar, termasuk tujuh aset tanah dan bangunan senilai Rp17,44 miliar. Laporan itu disampaikan pada 23 Maret 2026 dan tidak mencatat utang. Rumah dari negara, bila diberikan, menjadi tambahan di luar aset pribadinya itu.
Syaratnya Satu: Berhenti dengan Hormat
Semua hak di atas bersyarat, dan syaratnya bukan sekadar menyerahkan surat. Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 merinci tiga kategori pemberhentian dengan hormat: tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, dan tidak dapat lagi menjalankan kewajiban karena suatu sebab. Pengunduran diri Gibran masuk kategori kedua. Sebaliknya, pemberhentian lewat pemakzulan sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tidak tercantum dalam ketiga kategori tersebut. Inilah pembeda yang membuat jalur pengunduran diri penting secara politik. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai dalam tayangan Kompas TV, Selasa (10/11/2026), bahwa pengunduran diri secara sukarela bisa menjadi jalan keluar yang lebih baik ketimbang menghadapi proses pemakzulan, dan sejumlah hak yang melekat pada mantan wakil presiden — tunjangan pensiun, fasilitas rumah, hingga pengawalan — pada prinsipnya masih dapat diperoleh apabila pengunduran diri dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penilaian itu datang dari pengamat, bukan dari lembaga negara, tetapi logika hukumnya sejalan dengan isi peraturan: pemakzulan tidak masuk dalam tiga kategori pemberhentian dengan hormat yang dirinci Penjelasan PP Nomor 5 Tahun 1978.
Yang Masih Menunggu Kepastian
Tiga hal belum bisa dipastikan hari ini. Pertama, ketetapan MPR soal status pemberhentian Gibran — hormat atau tidak. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak jabatan dinyatakan kosong untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden, dan sampai proses itu tuntas, hak-hak Gibran berstatus potensial, bukan otomatis. Kedua, kapan tepatnya pembayaran pensiun mulai berjalan, karena Pasal 9 mengaitkannya dengan bulan setelah pemberhentian resmi, bukan tanggal penyerahan surat. Ketiga, realisasi rumah kediaman, yang masih memerlukan Keputusan Menteri Sekretaris Negara dan penentuan lokasi serta nilainya — dan perlu dicatat, Perpres Nomor 52 Tahun 2014 disusun untuk masa jabatan yang berakhir normal, dengan rumah yang harus sudah tersedia sebelum pejabat berhenti, sehingga penerapannya bagi wakil presiden yang mundur di tengah jalan masih perlu kejelasan dari pemerintah. Yang sudah pasti adalah kerangka hukumnya: undang-undang lama yang ditulis untuk akhir masa jabatan normal kini dipakai untuk pengunduran diri di tengah jalan, dan satu frasa — “dengan hormat” — menjadi penentu apakah paket senilai puluhan juta rupiah per bulan plus rumah dan kendaraan itu benar-benar jatuh ke tangan Gibran. Proses di MPR-lah yang akan menjawabnya.
Daftar sumber: 1. saladin-institute / queensha / buletinjabar / grid.id / espos, November 2026 (hasil pencarian — gaji pokok Rp20.160.000; PP 75/2000; tunjangan jabatan Rp22 juta; Keppres 68/2001; pensiun 100 persen gaji pokok) 2. peraturan.info, PP Nomor 5 Tahun 1978 (teks peraturan dibaca langsung — Penjelasan Pasal 6: tiga kategori berhenti dengan hormat; Pasal 9: pembayaran mulai bulan berikutnya; Pasal 10: penghentian pembayaran) 3. peraturan.bpk.go.id, PMK Nomor 120/PMK.06/2022 (teks peraturan — Pasal 3: tanah paling banyak 1.500 m2 di Jakarta; Pasal 5: bangunan paling banyak 1.500 m2) 4. context.id / news.espos.id, Desember 2022 (hasil pencarian — Perpres 52/2014 Pasal 1 ayat (2): rumah satu kali seumur hidup; Pasal 3 ayat (2): rumah harus tersedia sebelum berhenti) 5. periskop.id, 12 November 2026 (hasil pencarian — delapan fasilitas; PP 59/2013 pengamanan Paspampres seumur hidup) 6. Bloomberg Technoz / owrite / koridor / journalarta / demokratis, 11–12 November 2026 (hasil pencarian — LHKPN periodik 2025: Rp27.915.654.176; disampaikan 23 Maret 2026; tujuh tanah dan bangunan Rp17,44 miliar; tanpa utang) 7. pekanbarutv.com, 10 November 2026 (hasil pencarian — Yunarto Wijaya di Kompas TV: mundur lebih baik ketimbang HMP; hak pada prinsipnya masih dapat diperoleh) 8. afu.id, 10 November 2026 (hasil pencarian — penerapan Perpres 52/2014 bagi yang mundur di tengah jalan masih perlu kejelasan). Latar: post 1090 (isi surat dua kalimat; kronologi; pensiun Rp20,16 juta), post 1099 (penuturan Prabowo soal penyerahan surat 12/11 pukul 10.15), post 1081 (surat diterima MPR 12/11).