Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Dalami Riwayat Pemeriksaan Bea Cukai atas PT Djarum

KPK memeriksa dua pejabat Bea Cukai sebagai saksi dalam pengembangan kasus cukai PT Djarum. Dugaan pengaturan cukai ditelusuri sejak 2010, belum ada tersangka.

Oleh 13 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi bungkus rokok polos dengan pita cukai kosong di meja pemeriksaan bea cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami riwayat pemeriksaan Bea dan Cukai terhadap PT Djarum, dalam pengembangan penyidikan dugaan penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai rokok. Perkembangan terbaru: pada Kamis (12/11/2026), penyidik memeriksa dua pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan tersebut. Kedua saksi itu adalah Salisa Asmoaji, pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pusat Bea Cukai, dan Akhmad Zulfan Rosadi, pelaksana pemeriksa pada Seksi Bea Cukai Subdirektorat Intelijen Kantor Pusat Bea Cukai. Pemeriksaan terhadap pejabat dari direktorat penindakan dan subdirektorat intelijen ini mengindikasikan penyidik sedang membedah sistem pengawasan kepabeanan — termasuk alur analisis intelijen atas volume produksi rokok dan mekanisme verifikasi pelunasan pita cukai.

Dugaan Sejak 2010 dan Perkiraan Kerugian Triliunan

Dugaan pengaturan cukai yang melibatkan PT Djarum ditelusuri KPK dalam rentang waktu yang panjang: sejak 2010. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membenarkan rentang waktu tersebut pada Senin (3/11/2026). Penyidik menelusuri dokumen dari berbagai periode untuk mencocokkan catatan pembayaran cukai dengan waktu terjadinya dugaan praktik. Dugaan awalnya, menurut Budi Prasetyo, adalah adanya pengondisian agar PT Djarum tidak membayar cukai sesuai angka yang semestinya. KPK juga mendalami dugaan pemberian uang dari pihak perusahaan kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai terkait pengurusan pita cukai rokok. Namun Budi menegaskan berkali-kali bahwa dugaan aliran uang itu belum menghasilkan kesimpulan. “Ini masih didalami,” ujarnya. KPK menyebut perkiraan awal potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini menembus angka triliunan rupiah. Angka itu masih berupa perkiraan awal penyidik, bukan hasil audit final — dan belum ada perhitungan resmi yang diumumkan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pengusutan ini bukan perkara yang dibuat-buat atau muncul tiba-tiba. Surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk pengembangan ini sudah diterbitkan sejak September 2026, sebelum perkara tersebut ramai dibicarakan di media sosial. “Sprindiknya itu sudah beberapa bulan yang lalu, sudah dilakukan ekspose, sudah dilakukan kajian bersama dari Kedeputian Penindakan,” kata Setyo pada 3 November 2026.

Jejak Penggeledahan dan Status Perkara

Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi di lingkungan Bea Cukai yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026. OTT pada 4 Februari 2026 itu menjaring 17 orang dan berujung pada penetapan enam tersangka: Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2, Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen, serta tiga pihak swasta — John Field selaku pemilik Blueray, Andri selaku Ketua Tim Dokumentasi, dan Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional. Pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka ketujuh. Pada 30 Oktober 2026, KPK menetapkan aparatur sipil negara Bea dan Cukai Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dan mencegahnya ke luar negeri selama enam bulan. Rangkaian penggeledahan menyusul: pada 28 Oktober 2026, penyidik menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus dan kantor pusat PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Sehari kemudian, enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT Djarum digeledah. Pada 30 Oktober 2026, giliran Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari rangkaian itu, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, dan sejumlah uang tunai. Status perkara saat ini: masih dalam tahap sprindik umum. Artinya, penyidik masih mengumpulkan bahan keterangan dan menganalisis barang bukti untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan pidana. Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan tersangka dalam pengembangan perkara yang berkaitan dengan PT Djarum — dan tidak ada pihak dari PT Djarum yang disebut sebagai tersangka. Perwakilan Djarum, Budi Darmawan, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan siap bersikap kooperatif. Sebagai konteks, pada hari yang sama dengan pemeriksaan dua saksi di atas — Kamis (12/11/2026) — Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis tiga pejabat Bea Cukai dalam klaster perkara yang berbeda namun berakar pada OTT Februari 2026 yang sama: Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, divonis 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp15,7 miliar; Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen, divonis 7 tahun penjara; dan Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I, divonis 6 tahun penjara. Ketiganya dinyatakan terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp78,81 miliar terkait importasi PT Blueray Cargo. Putusan itu merupakan putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap. Vonis itu menunjukkan penindakan di tubuh Bea Cukai berjalan di beberapa klaster sekaligus.

Yang Belum Bisa Disimpulkan

Perlu ditegaskan batas-batasnya. Pertama, dugaan pengaturan cukai dan dugaan pemberian uang kepada oknum Bea Cukai masih dalam tahap pendalaman — belum ada kesimpulan penyidik, apalagi putusan pengadilan. Kedua, pemeriksaan dua pejabat Bea Cukai sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan mereka terlibat dalam tindak pidana; saksi diperiksa untuk dimintai keterangan. Ketiga, PT Djarum sebagai perusahaan belum berstatus tersangka dalam perkara ini, dan asas praduga tak bersalah berlaku bagi semua pihak yang disebut. Yang patut ditunggu: apakah KPK akan menaikkan status perkara dari sprindik umum dengan menetapkan tersangka, bagaimana hasil analisis atas dokumen dan barang bukti elektronik yang disita pada akhir Oktober, dan kapan ada hitungan kerugian negara yang lebih pasti dari sekadar perkiraan awal. Bagi pembaca, taruhannya jelas: cukai rokok adalah salah satu sumber penerimaan negara yang besar, dan setiap kebocoran di sana adalah uang publik yang hilang.

Daftar sumber: 1. Seantero News, “Kasus Cukai Djarum, KPK Periksa Dua Pejabat Bea Cukai”, 12 November 2026, 16:51 WIB (dibaca lewat hasil pencarian — dua saksi; penggeledahan 28/29/30 Oktober; triliunan rupiah) 2. Antara, “KPK dalami riwayat pemeriksaan Bea Cukai terhadap PT Djarum”, 13 November 2026, 09:30 WIB (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — isinya terverifikasi lewat Seantero News) 3. JournalArta, “Kasus Cukai Djarum: KPK Telusuri Dugaan Sejak 2010”, 3 November 2026 (hasil pencarian — Taufik Husein; sejak 2010; penggeledahan 30 Oktober) 4. topik.id, “KPK Buka Peluang Penggeledahan Lanjutan Kasus Cukai PT Djarum”, 4 November 2026 (hasil pencarian — sprindik sejak September; enam perusahaan; triliunan rupiah) 5. Lensahukum / cna.id / Holopis / afu.id / ZonaUtara, 3 November 2026 (hasil pencarian — Setyo: sprindik sejak September; bukan dibuat-buat; sejak 2010) 6. indowarta / suarkabar / limapagi / bsi / ntvnews / berita898, 12–13 November 2026 (hasil pencarian — vonis Rizal 9 tahun, Sisprian 7 tahun, Orlando 6 tahun; Rp78,81 miliar; Ahmad Dedi tersangka baru 30 Oktober) 7. Koran Kota, Maret–Mei 2026 (hasil pencarian — OTT 4 Februari; enam tersangka; Budiman Bayu Prasojo tersangka ketujuh 26 Februari) 8. ZonaUtara / Tribun, 28 Oktober 2026 (hasil pencarian — Budi Darmawan: Djarum menghormati proses hukum, siap kooperatif).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik