Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah mulai memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kabar itu disampaikan KPK pada Jumat (13/11/2026), dan menjadi perkembangan terbaru setelah berminggu-minggu penanganan terhadap unsur militer dalam perkara ini berjalan lewat koordinasi antarlembaga. Perkembangan ini penting karena dua prajurit aktif itu berada di luar jangkauan penyidikan KPK secara langsung. Penanganan terhadap mereka mengikuti kewenangan dan mekanisme hukum militer, sehingga laju perkara di jalur sipil dan jalur militer kini berjalan beriringan — dengan Puspom TNI sebagai ujung tombaknya. Sejauh ini KPK belum mengumumkan identitas maupun peran terperinci kedua prajurit tersebut kepada publik. Pemeriksaan internal yang sudah dimulai itu juga belum menghasilkan kesimpulan apa pun yang diumumkan secara resmi. Karena itu, dugaan keterlibatan mereka tetaplah dugaan yang harus dibuktikan lewat proses hukum, bukan vonis.
Dari Surat ke Panglima hingga Pemeriksaan Internal
Perkara ini terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka: Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), Bima Setiawan dan Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin. Salah satu tersangka, Bima Setiawan, adalah adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Nilai pengadaan barang dan jasa yang disidik mencapai Rp148 miliar selama periode 2024–2026. Sejak awal, KPK menggandeng Puspom TNI. Pada 13 dan 14 Oktober 2026, perwakilan Puspom TNI mengikuti pemaparan perkara, termasuk penjelasan soal posisi Suharyanto — yang saat itu masih berstatus prajurit aktif dan menjabat Kepala BNPB. Puspom TNI juga mendampingi penyidik KPK saat penyegelan ruangan di kantor BNPB. Karena perkara ini menyangkut prajurit aktif, KPK kemudian menempuh jalur formal. Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menguraikan konstruksi perkara, termasuk dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi pengiriman surat itu pada 21 Oktober 2026. Respons TNI pada saat itu bersifat hati-hati. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menyatakan pada 21 Oktober 2026 bahwa TNI menghormati proses hukum yang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK serta menindaklanjuti informasi yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga 3 November 2026, Setyo Budiyanto mengaku belum menerima balasan atas surat tersebut — sambil menegaskan bahwa keputusan mengenai proses hukum terhadap prajurit aktif sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, dan surat itu tidak serta-merta menuntut jawaban. Dengan dimulainya pemeriksaan oleh Puspom TNI, pernyataan komitmen itu kini berubah menjadi langkah konkret. KPK sendiri menyatakan siap mendukung proses lanjutan yang dilakukan Puspom TNI.
Yang Masih Menjadi Dugaan
Ada beberapa hal yang perlu dijaga agar tidak melampaui fakta. Pertama, KPK baru menyebut ada dua prajurit aktif dalam konstruksi perkara — sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 21 Oktober 2026 — tanpa mengungkap nama, pangkat, atau peran spesifik mereka. Kedua, pemeriksaan yang dilakukan Puspom TNI adalah pemeriksaan internal di lingkungan militer, dan hasilnya belum diumumkan. Ketiga, posisi mantan Kepala BNPB Suharyanto sudah dijelaskan KPK kepada Puspom TNI, tetapi itu tidak sama dengan penetapan status hukum terhadap dirinya. Di jalur sipil, penyidikan KPK terus berjalan. Pada 12 November 2026, KPK menjelaskan pola yang didalami penyidik: proyek-proyek bencana dikerjakan lewat penunjukan langsung, dengan dugaan pemberian imbalan (kickback) kepada oknum di BNPB yang terjadi berulang kali — sebagaimana diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Pemeriksaan saksi dari kalangan BNPB dan swasta masih berlangsung pekan ini.
Mengapa Jalur Militer Ini Penting
Kasus BNPB menguji pola kerja sama yang jarang terlihat sedekat ini: KPK menyidik, Puspom TNI memeriksa unsur militernya sendiri. Pola kolaboratif ini dipilih KPK sejak awal, dengan alasan perkara menyangkut prajurit aktif. Ujiannya ada pada transparansi — publik berhak tahu apakah pemeriksaan internal itu berujung pada proses hukum yang nyata, atau berhenti sebagai formalitas koordinasi. Taruhan politiknya tidak kecil. Dana yang disidik adalah dana siap pakai untuk penanganan bencana: uang yang seharusnya bergerak cepat saat rakyat terkena musibah. Jika dugaan kickback berulang itu terbukti, artinya ada pihak yang mengambil untung dari kedaruratan. Dan jika prajurit aktif terbukti terlibat, maka penanganannya akan menjadi preseden tentang bagaimana korupsi yang menyentuh institusi militer diproses di era ini. Yang perlu ditunggu berikutnya: pengumuman resmi dari Puspom TNI atau KPK soal hasil pemeriksaan internal itu, serta apakah ada prajurit aktif yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka — di jalur militer maupun lewat koordinasi lanjutan dengan KPK.
Daftar sumber: 1. Kompas, “KPK Sebut Puspom TNI Mulai Periksa Prajurit Aktif Terkait Korupsi di BNPB”, 13 November 2026 (hasil pencarian — KPK mengonfirmasi Puspom TNI telah memulai pemeriksaan internal) 2. Antara, “KPK: TNI sudah periksa prajurit aktif diduga terlibat kasus BNPB”, 13 November 2026, 09:33 WIB (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — isinya terverifikasi lewat Kompas) 3. twaslnews / demokratis / afu.id / sinarindonesia, 21 Oktober 2026 (hasil pencarian — surat ke Panglima TNI 20 Oktober; dua prajurit aktif; pemaparan 13–14 Oktober; Rp148 miliar) 4. BSi News / Jawawa / fajarasia, 3 November 2026 (hasil pencarian — Setyo belum menerima balasan; keputusan di tangan Panglima TNI) 5. Kalbar Daily / forumkeadilan, 21–22 Oktober 2026 (hasil pencarian — Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas; TNI menghormati proses hukum) 6. ntvnews / matamata / faktakalbar, 2–10 November 2026 (hasil pencarian — pemeriksaan saksi swasta; NS adik eks Kepala BNPB diperiksa 5 November). Latar: post 324 (OTT 13 Oktober; lima tersangka; dua klaster), post 1175 (kickback diduga berulang; sepuluh saksi 11 November).