Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Said Abdullah: Wapres Ideal Kuat di Parlemen, Seirama Prabowo

Said Abdullah membeberkan tiga opsi pengganti Gibran. Sosok ideal, menurutnya, kuat di parlemen, berpengalaman di pemerintahan, dan seirama dengan Prabowo.

Oleh 13 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang sidang paripurna MPR yang kosong dengan lambang Garuda Pancasila di podium

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membeberkan kriteria sosok ideal untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Jumat (13/11/2026). Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026). Said menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga opsi — dari dalam koalisi, dari luar koalisi, atau figur nonpolitik — tetapi menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan presiden.

Tiga Opsi di Meja Presiden

Menurut Said, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sudah diatur konstitusi: presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR, lalu MPR memilih satu di antaranya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Berdasarkan perhitungan yang disampaikannya, Indonesia sudah memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027. (Hitungan itu memakai titik awal pernyataan hari ini; hitungan MPR dari tanggal kekosongan jabatan, 12 November, jatuh sekitar 11 Januari 2027 — post 1184.) “Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau. Karena mekanisme pemilihan dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wapres bisa berasal dari mana pun, baik dari tokoh di dalam koalisi pemerintahan, maupun sosok dari luar koalisi beliau, bahkan tokoh yang sama sekali tidak berasal dari kelompok politik, seperti kelompok profesional, teknokrat, ulama maupun budayawan,” ujar Said, seperti dikutip Detik dan CNN Indonesia. Opsi pertama adalah dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kader Gerindra atau tokoh yang berada di lingkungan pemerintahan. Said menilai pilihan ini berpotensi mengurangi risiko perbedaan arah politik. Selain afiliasi partai, kekuatan politik di DPR dan kemampuan teknokrasi juga dapat menjadi pertimbangan. Opsi kedua adalah figur dari luar koalisi, dengan pertimbangan membangun persatuan dan membulatkan dukungan politik, baik di DPR maupun di luar parlemen. Opsi ketiga adalah figur nonpolitik: profesional, teknokrat, ulama, bahkan budayawan — sepanjang sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan nasional.

Kriteria Ideal: Kuat di Parlemen, Tahu Diri di Istana

Dari ketiga opsi itu, Said menyebut ada satu kombinasi yang paling ideal. “Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” kata Said. “Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya,” lanjutnya. Said juga memberi garis batas yang tegas: wakil presiden tidak boleh menjadi rival atau “matahari kembar” dalam kepemimpinan nasional. Wapres, kata Said, harus melengkapi kepemimpinan nasional — membantu memetakan masalah strategis dan memberi jalan keluar bagi presiden dalam jangka pendek dan menengah, dengan tetap berada dalam koridor politik presiden. Ia bahkan membayangkan duet itu berlanjut dalam satu pasangan pada Pemilu 2029. Kriteria pengalaman pemerintahan itu muncul di tengah sorotan terhadap dokumen calon wapres. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan siap memeriksa dokumen calon wapres pengganti Gibran, sebagaimana diberitakan UlasPolitik hari ini — respons atas sengketa dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya dipersoalkan di ruang publik dan jalur hukum.

Baca Peta: PDIP Bicara, tapi Tak Merebut Kursi

Pernyataan Said patut dibaca dari posisi PDIP. Ia berbicara sebagai elite partai pemegang fraksi terbesar di DPR — dan kriterianya, “kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar”, secara deskriptif mengarah ke partainya sendiri. Namun PDIP secara resmi menegaskan tetap berada di luar pemerintahan. Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan, Kamis (12/11/2026), menyatakan PDIP tidak akan memanfaatkan kekosongan kursi wakil presiden untuk merebut kekuasaan dan tetap konsisten sebagai partai penyeimbang; PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo dan partai-partai koalisi untuk menentukan pengganti Gibran. Said pun menutup pernyataannya dengan penegasan yang sama: keputusan akhir ada pada presiden. Di kubu koalisi, nada yang terdengar justru senada. Partai Amanat Nasional, melalui Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi, menyatakan menerima apa pun keputusan Presiden Prabowo soal dua calon wapres. Kriteria PAN — sosok yang seirama dengan presiden, berpengalaman di pemerintahan, dan berjiwa nasionalis — sejalan dengan garis yang disampaikan Said. Yang belum ada hingga kini adalah nama. Presiden maupun MPR belum mengumumkan satu pun calon resmi; nama-nama yang beredar di publik — antara lain Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan, Sufmi Dasco Ahmad, Mahfud MD, dan Pramono Anung — masih sebatas perbincangan dan spekulasi. Klaim bahwa Prabowo telah menunjuk AHY sebagai wakil presiden bahkan sudah dinyatakan hoaks, merujuk pada pernyataan Partai Demokrat kepada Kompas.com. Proses formalnya berjalan hari ini: pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD menggelar rapat gabungan, Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB, untuk membahas tanggal sidang paripurna, pengiriman surat permintaan dua nama kepada presiden, serta pembentukan tim verifikasi. Apa pun nama yang akhirnya diajukan presiden, kriteria Said sudah memberi patokan publik untuk menilainya: kuat di parlemen, berpengalaman di pemerintahan, dan tidak menjadi matahari kedua.

Daftar sumber: 1. LensaHukum, “Said Abdullah Ungkap Kriteria Wapres Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (dibaca langsung — mengutip Detikcom; semua kutipan Said verbatim) 2. twaslnews, “Said Abdullah Ungkap Kriteria Wapres Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (hasil pencarian — mengutip Detikcom; tiga opsi; 12 Januari 2027) 3. BSi News, “PAN Terima Keputusan Prabowo soal Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (hasil pencarian — mengutip Detikcom; Viva Yoga Mauladi; kriteria PAN) 4. LensaHukum, “PAN Ikuti Keputusan Prabowo soal Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (hasil pencarian — mengutip Detikcom; Viva Yoga Mauladi) 5. Klinik Hoaks Jawa Timur, “Prabowo Tunjuk AHY Sebagai Wapres pada September 2026” (hasil pencarian — Kompas.com, 15 Oktober 2026; Herzaky Mahendra Putra: Demokrat belum menerima informasi penunjukan AHY) 6. CNN Indonesia (tautan pemicu; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — isinya terverifikasi lewat reproduksi Detik/LensaHukum/twaslnews yang saling cocok). Latar: post 1154 (PDIP Sumut; Sutrisno Pangaribuan), post 1184 (target 5 Desember; rapat gabungan 13/11 14.00), post 1187 (Yusril siap periksa dokumen calon wapres).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik