Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Yusril Siap Periksa Dokumen Calon Wapres Pengganti Gibran

Yusril Ihza Mahendra siap memeriksa satu demi satu syarat calon wapres pengganti Gibran, bila dipercaya Prabowo — tawaran bersyarat, bukan penugasan resmi.

Oleh 13 NOV 2026 5 menit baca
Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham-Imipas, dalam potret resmi 2026

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap memeriksa persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, satu demi satu, bila mendapat kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. “Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada wakil presiden, Pak Gibran,” kata Yusril. Nada kalimatnya penting: ini tawaran bersyarat, bukan klaim penugasan. Yusril tidak menyatakan sudah menerima tugas memeriksa dokumen calon — ia menyatakan kesediaan bila Presiden memercayakannya.

Belum Ada Tim, Belum Ada Penugasan

Yusril juga membantah anggapan dirinya memimpin tim khusus yang menangani polemik ijazah Gibran. “Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026). Pembedaan ini penting: Yusril berbicara sebagai pejabat yang mengoordinasikan urusan hukum pemerintahan, bukan sebagai pihak yang ditugasi menyelesaikan perkara Gibran.

Tenggat 14 Hari Baru Berjalan Setelah MPR Bersurat

Yusril menjelaskan urutan tahapan pengisian jabatan wakil presiden: MPR bersidang menyatakan kekosongan jabatan, lalu menyurati Presiden. Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR — dan hitungan 14 hari itu dimulai setelah eksekutif menerima surat pemberitahuan MPR, bukan sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya. Setelah itu, MPR memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari sejak jabatan kosong (12 November 2026), sekitar 11 Januari 2027. Penjelasan ini sekaligus meluruskan anggapan bahwa tenggat sudah berjalan: selama rapat MPR dan surat pemberitahuan belum ada, jam belum berdetak. Soal siapa yang boleh diajukan, Yusril menyebut calon wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia juga menyebut Presiden dapat mengajukan kader Partai Gerindra, dan tidak ada larangan mengajukan dua nama dari partai yang sama sepanjang seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Namun Yusril sendiri sebelumnya menegaskan tidak ada larangan tegas soal calon dari luar koalisi — “Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. Itu pertimbangan pada putusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu kewenangan presiden yang ada sekarang” — dan keputusan akhir ada di tangan Presiden (post 1169).

Pelajaran dari Kasus Gibran: Periksa di Hulu

Konteks tawaran Yusril adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus 2019. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menindaklanjuti putusan itu dengan mencabut surat keterangan tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, yang ditetapkan 11 November 2026. Yusril menegaskan putusan MA sudah final — dan karena itu pula, menurutnya, polemik dokumen Gibran tidak lagi punya celah hukum untuk diperjuangkan lewat PTUN. Di sinilah tawaran Yusril menemukan maknanya. Kegagalan dalam kasus Gibran bukan terjadi di ruang sidang, melainkan jauh sebelumnya: pada tahap pemeriksaan dokumen saat pencalonan. Putusan MA membatalkan penyetaraan pendidikan yang sudah dipakai sebagai syarat pencalonan; gugatan baru di PTUN pun kandas karena materinya sama dengan yang sudah diputus. Artinya, sekali pejabat terpilih dilantik, cacat dokumen berubah menjadi krisis konstitusional — bukan lagi sekadar urusan administratif. Pemeriksaan ketat di hulu, sebelum nama diajukan ke MPR, adalah koreksi yang paling murah. Namun tawaran itu juga menyisakan pertanyaan yang belum dijawab: siapa yang secara formal berwenang memeriksa? Menko Kumham Imipas tidak memiliki peran formal dalam pencalonan wakil presiden; kewenangan mengajukan ada pada Presiden, memilih ada pada MPR. Bila Yusril dilibatkan, perannya bertumpu pada kepercayaan Presiden — bukan pada jabatan. Itu bukan kelemahan, tetapi batas yang perlu dicatat agar publik tidak membaca tawaran ini sebagai penugasan resmi. Soal kecepatan, pimpinan MPR menargetkan pengganti Gibran terpilih sebelum 5 Desember — target yang dilaporkan CNN Indonesia dan sejauh ini bersumber tunggal, sehingga masih perlu dikonfirmasi (post 1184). Yusril sendiri sebelumnya menyebut proses ditargetkan tuntas sebelum akhir Desember (post 1169). Selisih dua target itu menunjukkan jadwal politik masih bergerak; yang mengikat secara hukum tetap tenggat 14 hari dan 60 hari di atas — bukan tanggal yang disebut dalam pernyataan politik.

Daftar sumber: 1. Suara Kabar Indonesia, “Yusril Siap Periksa Dokumen Calon Wapres Jika Dipercaya Presiden”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Yusril, kutipan verbatim; tanpa penugasan resmi; tenggat 14 hari) 2. Liputan6, “Yusril Ingatkan Syarat Calon Wapres Diperiksa Ketat agar Masalah Gibran Tak Terulang”, 12 November 2026 (hasil pencarian — kader Gerindra boleh diajukan; dua nama dari partai yang sama tidak dilarang) 3. Intainews, “Siapa Bakal Gantikan Gibran? Yusril Ungkap Hak Istimewa Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — syarat partai pengusung Pilpres 2024, UU MD3; 10 partai) 4. Pase Satu, “Yusril Sebut Suket Ijazah Gibran Dicabut, Putusan MA Sudah Final”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Kepdirjen 206/2026; bantahan memimpin tim) 5. IndoWarta / Validnews / Menara62 / Sinar Indonesia, 12 November 2026 (hasil pencarian — bantahan ketua tim, kutipan verbatim; suket dicabut; putusan MA final) 6. InvestorTrust, “Wapres Pengganti Gibran Bisa Berasal di Luar Partai Koalisi Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — “Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada”; post 1169) 7. CNN Indonesia, “Cegah Kasus Gibran Terulang, Yusril Siap Periksa Dokumen Calon Wapres”, 12 November 2026 (tautan pemicu; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung). Latar: post 1169 (target akhir Desember; luar koalisi; tanpa KPU/triumvirat), post 1184 (target 5 Desember), post 1127 (prerogatif Presiden; batasan UU MD3), post 1086 (suket dicabut via Kepdirjen 206/2026).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik