Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Yusril: Pengganti Gibran Ditargetkan Tuntas Sebelum Akhir Desember

Yusril: pengisian kursi wapres ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026, lebih cepat dari batas 60 hari. Calon bisa dari luar koalisi pengusung 2024.

Oleh 13 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ruang sidang MPR dengan dua kursi kosong di meja pimpinan

Pengisian kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026 — lebih cepat dari batas maksimal 60 hari yang diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Target itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis (12/11/2026), sebagai hasil pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan pimpinan Komisi III DPR di Istana Kepresidenan. Dengan demikian, Indonesia diharapkan sudah memiliki wakil presiden baru saat memasuki tahun 2027. Target ini adalah perkembangan baru dari penjelasan Yusril sebelumnya: bahwa penentuan dua nama calon sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden (post 1127) dan bahwa surat pengunduran diri Gibran mengikat tanpa perlu persetujuan MPR (post 1092). Yang baru di sini adalah jadwalnya — dan satu kelonggaran yang mengubah peta bursa.

Calon Bisa dari Luar Koalisi

Yusril menyebut calon pengganti Gibran tidak menutup kemungkinan berasal dari luar partai koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. “Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. Itu pertimbangan pada putusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu kewenangan presiden yang ada sekarang,” kata Yusril, seperti dikutip InvestorTrust. Pernyataan ini patut dicatat, karena sebelumnya Yusril sendiri menjelaskan batasan Undang-Undang MD3: dua nama calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 (post 1127). Kini Yusril menegaskan tidak ada larangan tegas — pertimbangannya ada pada keputusan presiden. Yang tetap tidak berubah: keputusan akhir ada di tangan Prabowo, dan ia boleh berkonsultasi dengan siapa saja atau tidak berkonsultasi sama sekali.

Tanpa KPU, Tanpa Triumvirat

Yusril juga menegaskan pemilihan pengganti Gibran tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum. “Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU,” katanya. Kekosongan jabatan wakil presiden juga tidak memicu skema triumvirat — skema yang berlaku bila presiden berhalangan — karena Presiden dapat memberi instruksi langsung dari mana pun. Hal itu relevan karena Prabowo dijadwalkan melakukan perjalanan luar negeri pada 14–16 November 2026, saat kursi wakil presiden masih kosong. “Presiden punya agenda menuju luar negeri kalau tidak keliru sekitar tanggal 14 atau 16 (November) mendatang. (Posisi Wapres) sama sekali tidak diisi oleh sosok mana pun,” kata Yusril. “Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri.” Yusril menyoroti kemiripan gaya pernyataan pengunduran diri Gibran dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998. “Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti,” kata Yusril. Bedanya, kata dia, bila presiden berhenti maka otomatis digantikan wakil presiden — sedangkan wakil presiden yang berhenti hanya bisa digantikan melalui pemilihan.

14 Hari Bukan Waktu Tunggu

Tenggat 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama dan 60 hari bagi MPR untuk memilih adalah batas maksimal, bukan kewajiban menunggu hingga seluruh waktu habis. “60 hari itu maksimal, dan tadi sudah diberikan gambaran ya bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini,” kata Yusril. Presiden dapat mengajukan dua nama kapan saja setelah menerima surat pemberitahuan dari MPR, tanpa harus menunggu hingga batas waktu berakhir. Tahapan awal masih menunggu MPR: lembaga itu membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan menyiapkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan. Rapat gabungan MPR digelar Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas jadwal sidang paripurna, surat permintaan dua nama calon kepada Presiden, serta pembentukan tim verifikasi berkas. Bagi pembaca, yang patut dicermati adalah dua hal: apakah target akhir Desember itu dipenuhi, dan apakah nama yang akhirnya diajukan Prabowo benar-benar berasal dari luar koalisi — atau justru dari dalam. Selebihnya — termasuk nama-nama yang beredar di bursa — masih spekulasi sampai Presiden sendiri yang mengumumkannya.

Daftar sumber: 1. Bloomberg Technoz, “Yusril Targetkan Wapres Baru Pengganti Gibran Awal 2027”, 12 November 2026, 20.50 WIB (hasil pencarian — target akhir Desember 2026; pertemuan Prabowo–Muzani–Komisi III; 14 hari sebagai batas maksimal; MPR butuh ~3 hari) 2. InvestorTrust, “Wapres Pengganti Gibran Bisa Berasal di Luar Partai Koalisi Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — “Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada”; target akhir Desember) 3. InvestorTrust, “Prabowo ke Luar Negeri Saat Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tak Masalah”, 12 November 2026 (hasil pencarian — tanpa triumvirat; perjalanan 14–16 November) 4. jurnallugas, “Yusril, MPR Tak Perlu Setujui Gibran Mundur, Kini Fokus Pilih Pengganti”, 12 November 2026 (hasil pencarian — “Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU”; perbandingan Soeharto 1998) 5. informasiraja / berita898, 12 November 2026 (hasil pencarian — perjalanan 14–16 November; “(Posisi Wapres) sama sekali tidak diisi oleh sosok mana pun”) 6. twaslnews (mengutip lensahukum), “Yusril Sebut Kekosongan Wapres Tak Hambat Pemerintahan Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — “Tidak diisi oleh siapa-siapa”). Latar: post 1127 (prerogatif Presiden; batasan UU MD3; 10 partai), post 1092 (surat mengikat; tanpa persetujuan MPR), post 1090 (isi surat), post 1118 (bursa pengganti).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik