Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Buka Suara soal Jadi Target Sadap Listyo Sigit Cs

KPK mendukung penyidikan Polri atas penyadapan yang menyeret Listyo Sigit, setelah namanya masuk daftar sasaran. Target sadap bukan berarti terlibat perkara.

Oleh 13 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi gagang telepon dengan gelombang suara di atas meja

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya buka suara setelah namanya disebut masuk daftar sasaran dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Sikap KPK singkat dan terukur: menghormati proses hukum di Polri, mendukungnya penuh, dan menolak berspekulasi soal siapa di internalnya yang disadap. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan sikap itu setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan daftar sasaran penyadapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). “Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” ujar Budi, seperti dilaporkan Detikcom.

Budi juga menegaskan satu hal yang penting agar tidak terjadi salah tafsir: pihak atau lembaga yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta diduga terkait dengan perkara yang sedang disidik. “Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” katanya. Soal identitas — pimpinan atau penyidik KPK mana yang diduga disadap — Budi mengaku KPK belum menerima informasi apa pun. “Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri,” ujarnya. Budi juga memastikan koordinasi antara KPK dan Polri tetap berjalan intensif, dari pimpinan hingga jajaran pelaksana, termasuk dengan Kejaksaan Agung.

Yang Diungkap Kapolri di Komisi III

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR itu, Suyudi membeberkan bahwa sasaran dugaan penyadapan jauh lebih luas dari yang semula dibayangkan publik. “Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” kata Suyudi. Suyudi juga menguraikan modus yang diduga dipakai: perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit — yang saat peristiwa terjadi masih menjabat Kapolri — disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, lalu diteruskan berjenjang hingga ke operator, dan hasilnya dilaporkan kembali ke Listyo sebagai pengguna akhir. “Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau pengguna akhir penyadapan,” kata Suyudi. Perintah itu diduga diteruskan melalui Slamet Uliandi, lalu diterima Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.

Bareskrim telah menetapkan empat tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso pada 3 November 2026, disusul Slamet Uliandi pada 5 November 2026. Dugaan perbuatan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Perkara ini terbongkar dari upaya penghapusan jejak — perintah membubarkan grup WhatsApp dan menghapus data — yang memicu laporan ke SPKT Bareskrim pada 30 Oktober 2026. Penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Suyudi berulang kali menekankan batas penafsiran daftar tersebut. “Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” katanya.

Analisis: Ketika Alat Sadap Berbalik ke Penegak Hukum

Yang membuat pengakuan Suyudi ini berat bukan sekadar panjangnya daftar, melainkan siapa saja yang ada di dalamnya. KPK dan Kejaksaan adalah dua lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi mitra Polri, bukan objek pengawasan gelap. Ketika alat penyadapan — yang dirancang untuk kepentingan penegakan hukum — diduga dipakai untuk memantau sesama penegak hukum, pertanyaannya bukan lagi soal teknik, melainkan soal kendali. Respons KPK sejauh ini justru menunjukkan kedewasaan institusional: tidak defensif, tidak menuntut penjelasan di muka publik, dan tidak berspekulasi soal nama. Sikap itu tepat, karena ada dua jebakan yang harus dihindari. Pertama, menafsirkan daftar target sebagai daftar orang bermasalah — jebakan yang sudah diantisipasi Suyudi sendiri. Kedua, menganggap penyadapan terhadap KPK pasti berkaitan dengan perkara korupsi tertentu. Faktanya, belum ada bukti yang diumumkan ke publik bahwa penyadapan itu terkait penanganan perkara di KPK; motifnya masih menjadi materi penyidikan.

Namun dukungan KPK itu sekaligus menjadi tagihan. Publik kini berhak menuntut tiga hal dari Polri: pertama, identitas siapa di KPK, Kejaksaan, dan lembaga lain yang disadap — setidaknya kepada lembaga yang bersangkutan, demi keamanan internal mereka. Kedua, apakah ada data perkara atau komunikasi penyidikan yang bocor melalui penyadapan ini. Ketiga, reformasi tata kelola sistem penyadapan itu sendiri, agar perintah lisan lewat WhatsApp tanpa surat penyidik tidak bisa terulang. DPR, melalui Komisi III, sudah memegang ujung benang itu. Rapat kerja kemarin adalah awal, bukan akhir. Yang menentukan adalah apakah pengawasan berlanjut sampai ke audit sistem dan pertanggungjawaban anggaran alat sadap — atau berhenti di daftar nama yang menggemparkan lalu menguap.

Catatan: Pasal Makar Masih Klaim Yusril

Satu catatan lain: Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara ini, dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan keempat tersangka dijerat Pasal 191–193 KUHP. Pernyataan soal pasal makar itu adalah klaim dari Yusril, bukan pernyataan Bareskrim, dan unsur makar masih memerlukan pembuktian tersendiri. Sampai penyidik membuktikannya, asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi keempat tersangka.

Daftar sumber: 1. LensaHukum (mengutip Detikcom), “KPK Dukung Polri Usut Dugaan Penyadapan oleh Listyo Sigit”, 12 November 2026, 20.45 WIB (DIBACA LANGSUNG — tiga kutipan Budi Prasetyo verbatim; kutipan peran Suyudi; koordinasi KPK–Polri) 2. afu.id, “Terbongkar! Target Sadapan Listyo Sigit Cs: Prabowo, Anggota DPR, KPK hingga Mahasiswa”, 12 November 2026 (hasil pencarian — kutipan daftar sasaran Suyudi; 28 saksi dan 6 ahli) 3. periskop.id, “Kapolri: Sasaran Penyadapan Ilegal Mencakup Presiden hingga Mahasiswa”, 12 November 2026 (hasil pencarian — kutipan daftar sasaran; penegasan materi penyidikan; komentar Habiburokhman) 4. Kompas TV, “Bukan Hanya Prabowo, Listyo Sigit Cs juga Sadap KPK, Gubernur hingga Aktivis”, video YouTube (hasil pencarian — daftar sasaran; LP makar). Latar: post 1084 (raker: 28 saksi, barang bukti), post 1101 (konstruksi peran), post 1065 (LP makar terbit), post 1145 (Budi Prasetyo sebagai Juru Bicara KPK). Catatan: item CNN Indonesia tentang respons KPK tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir untuk pengambilan teks) sehingga tidak dikutip sebagai sumber.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik