Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Kuasa Hukum Gibran Tolak Putusan PTUN, Pertimbangkan Banding

Kuasa hukum Gibran, Rullyandi, menolak putusan PTUN yang menggugurkan gugatan suket ijazah. Ia menilai majelis inkonsisten dan mempertimbangkan banding.

Oleh 12 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ruang sidang kosong dengan meja hakim, palu, dan timbangan keadilan

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (12/11/2026) menyatakan gugatan atas surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka gugur dan menghentikan pemeriksaan perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Namun, tim kuasa hukum Gibran selaku tergugat II intervensi menyatakan tidak dapat menerima putusan tersebut dan membuka opsi menempuh banding. “Kami belum bisa menerima putusan hari ini yang dibaca oleh majelis, karena pada prinsipnya ini adalah kesempatan kami untuk membuktikan kepada pengadilan bahwa kebenaran hukum itu harus melalui jalur putusan pengadilan,” kata Rullyandi seusai persidangan, seperti dikutip InvestorTrust.

Rullyandi: Majelis Berbalik dari Penetapan 5 November

Rullyandi menilai majelis hakim bersikap inkonsisten dan melanggar hukum acara karena berbalik arah dari penetapan 5 November 2026, yang memerintahkan perkara berlanjut hingga putusan akhir. Menurutnya, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan hak kepada tergugat untuk memohon penghentian sidang, sehingga putusan gugur ini merugikan pihaknya dalam membuktikan kebenaran materiil atas kelengkapan riwayat pendidikan Gibran dari jenjang SD hingga S1. Ia juga mengkritik pertimbangan hakim yang menganalogikan pencabutan objek sengketa dengan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP, serta menilai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 janggal karena diputus secara kilat. Penilaian “janggal” dan “kilat” itu adalah pendapat Rullyandi, bukan temuan lembaga mana pun. Soal banding, Rullyandi menegaskan langkah itu masih terbuka meski majelis menyatakan sebaliknya. “Secara hukum masih bisa. Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding,” ujarnya. Rullyandi mengatakan akan segera melaporkan hasil persidangan kepada Gibran dan menunggu arahan lebih lanjut.

Duduk Perkara: Suket Dicabut, Gugatan Kehilangan Objek

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan: “Mengadili, menyatakan gugatan penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.” Objek sengketanya adalah Suket Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut suket itu melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tanggal 11 November 2026, sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan majelis, objek sengketa secara faktual sudah tidak ada atau mati setelah dicabut. Melanjutkan pemeriksaan, menurut majelis, akan membuat putusan menjadi sia-sia dan tidak dapat dieksekusi, serta bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Majelis menganalogikan keadaan itu dengan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP tentang gugurnya kewenangan penuntutan. Yang menarik, posisi penggugat justru berbeda dengan pihak Gibran. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyatakan tidak keberatan pemeriksaan diakhiri dan mengusulkan pencabutan gugatan berdasarkan Pasal 76 UU Peratun karena sengketa telah kehilangan objek. Jadi, yang menolak penghentian perkara bukanlah penggugat, melainkan pihak Gibran sebagai intervenien.

Analisis: Pintu Pembuktian di PTUN Tertutup

Dengan gugurnya gugatan, PTUN tidak akan memeriksa pokok perkara. Artinya, forum yang diharapkan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui putusan pengadilan — sebagaimana pernah disarankan Presiden Prabowo agar ia “tetap fight” di PTUN — tertutup pada tingkat ini. Putusan kasasi MA sudah membatalkan suket dengan kekuatan hukum tetap, sehingga sengketa atas dokumen itu secara hukum praktis selesai. Yang tersisa adalah pertanyaan prosedural apakah putusan “gugur” PTUN dapat dibanding — persis yang hendak diuji Rullyandi. Perlu ditegaskan: MA membatalkan suket penyetaraan, bukan menyatakan seluruh riwayat pendidikan Gibran palsu dan bukan memberhentikan Gibran dari jabatan. Pengunduran diri Gibran pada hari yang sama adalah keputusannya sendiri, yang ia sampaikan kepada Presiden dan MPR. Yang perlu ditunggu sekarang: apakah Rullyandi benar-benar mengajukan banding, dan arahan apa yang diberikan Gibran setelah menerima laporan tim hukumnya.

Daftar sumber: 1. InvestorTrust, “Tak Terima Gugatan Suket Ijazah SMA Gugur, Kuasa Hukum Gibran Pertimbangkan Banding”, 12 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Rullyandi; penetapan 5 November; kritik “janggal/kilat”; analogi hukum pidana) 2. InvestorTrust, “PTUN Jakarta Putuskan Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Gugur”, 12 November 2026 (hasil pencarian — amar putusan; Rp457.000; Denny Indrayana dan Pasal 76 UU Peratun; “tanpa ruang upaya hukum lanjutan”) 3. Owrite, “Kubu Gibran Ngotot Sidang Suket Ijazah Tak Boleh Berhenti, Hakim PTUN Sampai Skors Persidangan!”, 12 November 2026 (hasil pencarian — penolakan penghentian; skors hingga 14.30 WIB) 4. Jawawa, “Education Ministry Revokes Gibran’s Equivalency Certificate and Seeks to End PTUN Hearing”, 12 November 2026 (hasil pencarian — pencabutan suket; penarikan gugatan; penolakan Rullyandi). Latar: post 1112 (putusan gugur), post 1086 (MA 742; suket dicabut), post 901 (Prabowo sarankan “tetap fight” di PTUN).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik