Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Kapolri: Listyo Perintah Sadap Prabowo, Terima Hasilnya

Kapolri Suyudi membeberkan peran empat tersangka penyadapan di Komisi III DPR. Listyo diduga memberi perintah sekaligus menjadi penerima akhir hasil sadapan.

Oleh 12 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi empat kartu identitas kosong yang dirangkai panah merah di papan gabus, dengan kaca pembesar dan berkas perkara

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan pembagian peran empat tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Keempatnya diduga memiliki peran yang berbeda dalam satu rangkaian peristiwa — dari pemberian perintah, persetujuan teknis, pelaksanaan, sampai penghapusan jejak. Semua peran itu masih berupa dugaan penyidik; penetapan tersangka bukan putusan pengadilan dan asas praduga tak bersalah berlaku bagi keempatnya. Menurut hasil penyidikan yang dipaparkan Suyudi, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta Nasution, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri. “Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi. Listyo juga diduga menjadi penerima akhir dari hasil penyadapan tersebut.

Slamet menyetujui, Eko mengiyakan lewat WhatsApp

Irjen Slamet Uliandi — yang menurut pemaparan Kapolri di raker menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, sekaligus Dewan Pembina Monitoring Center — diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo. Laporan yang diteruskan itu berupa laporan harian serta laporan analisis dari Kabagmon. Peran berikutnya ada pada Irjen Eko Hadi Santoso, yang menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet, yang disebut berasal dari Listyo, lalu memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Pola yang sama berlaku di ujung pelaksana: penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur — dan hasilnya hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah.

Ahrie teruskan perintah, lalu hapus jejak

Irjen Ahrie Sonta Nasution menggantikan Eko sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ia diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo, dan memerintahkan kegiatan pemantauan. Pada Oktober 2026, Ahrie diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX). Justru perintah pembubaran grup dan penghapusan data itulah yang menimbulkan kecurigaan pelapor — kasus ini terungkap berkat informasi dari pelapor yang identitasnya dirahasiakan pada 30 Oktober 2026, dan laporan polisi masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim pada tanggal yang sama. Pemusnahan data, kata Suyudi, harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara. Sasaran yang diduga disadap membentang dari Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR dan partai politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa — daftar yang menurut Suyudi merupakan materi penyidikan, bukan bukti keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana.

Status para tersangka

Penyidikan ini sudah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli, dan menyita 15 telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, dan laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan. Slamet menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri terkait kondisi kesehatannya. Tiga tersangka lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok: Ahrie hingga 21 November, Eko hingga 22 November, dan Listyo hingga 23 November 2026. Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP soal penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 48 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE soal penghilangan data elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun, serta Pasal 332 UU 1/2023 soal akses ilegal dengan ancaman 6 atau 7 tahun. Laporan polisi soal dugaan makar sudah diterbitkan, tetapi pembuktiannya masih berjalan dan terpisah dari perkara penyadapan — temuan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta membuktikan makar.

Daftar sumber: 1. CNA.id, “Kapolri ungkap peran Listyo Sigit dalam penyadapan Presiden”, 12 November 2026 (dibaca langsung — konstruksi peran empat tersangka; kutipan perintah WhatsApp; prosedur yang benar; laporan 30 Oktober; barang bukti; makar) 2. Jurnallugas, “Kapolri Ungkap Rantai Perintah Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Diduga Jadi Penerima Hasil”, 12 November 2026 (hasil pencarian — kutipan Suyudi soal laporan harian dan laporan analisis; peran Eko lewat WhatsApp) 3. Channel9.id, “Kapolri Ungkap Peran 4 Tersangka Penyadapan Prabowo: LSP Tentukan Target dan Terima Hasil”, 12 November 2026 (hasil pencarian — peran empat tersangka; masa jabatan Slamet 2021–Oktober 2026 menurut raker) 4. Studio2News, “Kapolri Beberkan Peran Empat Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Listyo Sigit Jadi Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Hasil”, 12 November 2026 (hasil pencarian — konstruksi peran; laporan harian dan analisis) 5. NTV News, “Kapolri Beberkan Rangkaian Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — penahanan rumah Slamet sejak 11 November; ekspos 5 November) 6. BSI News, “Polri Tahan Rumah Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — penahanan rumah; masa penahanan tiga tersangka). Latar: post 1065 (LP makar; 28 saksi; lima tahap modus) dan post 1084 (rincian saksi dan ahli; barang bukti; pasal dan ancaman pidana; masa penahanan).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik