Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026, yang ditetapkan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026) dan ditandatangani Direktur Jenderal Tatang Muttaqin. Dengan keputusan ini, eksekusi putusan Mahkamah Agung yang ditunggu sejak 10 November lalu akhirnya terjadi — dan terjadi dalam tenggat 18 November yang ditetapkan pengadilan.
Suket 2019 resmi dicabut
Keputusan itu mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 — surat yang menyetarakan pendidikan Gibran di UTS Insearch Grade 12 dengan SMK Akuntansi dan Keuangan. Diktum kesatu keputusan itu berbunyi: “Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.” Diktum kedua menyatakan menarik surat itu dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes). Pencabutan ini adalah pelaksanaan amar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, yang mengabulkan gugatan Subhan Palal dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabut suket tersebut. Dasar hukum pencabutan itu adalah Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan: “Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Perlu dicatat, sejumlah media menulis nomor perkara MA itu sebagai 724 K/TUN/2026 — itu salah ketik; nomor yang benar adalah 742 K/TUN/2026, sesuai salinan lengkap putusan MA yang dirilis 10 November 2026.
Yusril: Saya bukan ketua tim
Di hari yang sama, Yusril meluruskan perannya dalam polemik ini. Ia membantah kabar dirinya mengepalai tim khusus polemik ijazah Gibran. “Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” ujar Yusril. Perannya, kata dia, adalah memimpin harmonisasi masalah hukum berdasarkan mandat tugasnya — bukan mengepalai tim yang menangani polemik ijazah. Yusril juga menegaskan kembali posisinya yang sudah ia sampaikan sejak Selasa (10/11/2026): putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (5 Oktober 2026) dan putusan MA sudah final dan mengikat, Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) karena bukan pihak dalam perkara Subhan, dan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK — melainkan melaksanakan putusan. Kini, dengan terbitnya Keputusan Dirjen 206/2026, pelaksanaan itu sudah terjadi.
Kubu Gibran: jalur PTUN masih ada
Kubu Gibran membantah pandangan Yusril itu. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Yavet Rissy, yang mewakili kubu Gibran, menilai masih terdapat peluang untuk membuktikan dokumen pendidikan Gibran melalui proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Tidak sebagaimana klaim Yusril Izha Mahendra, saya berpendapat Gibran masih punya jalur hukum untuk buktikan ijazahnya,” ujar Yavet, Rabu (11/11/2026). Menurut Yavet, peluang itu terbuka melalui gugatan di PTUN Jakarta yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak. Dalam perkara itu, Gibran telah masuk dan diterima sebagai Tergugat Intervensi. Ketika persidangan memasuki tahap pembuktian, tim kuasa hukum Gibran dapat menghadirkan dokumen sekolah dan ijazah untuk membuktikan riwayat pendidikannya. Di sinilah nuansa yang perlu dibaca dengan teliti. Yusril sendiri mengakui perbedaan itu: Gibran bukan tergugat intervensi dalam perkara Subhan (perkara MA), tetapi ia adalah tergugat intervensi dalam perkara Mercy dan Denny Indrayana. Sebagai tergugat intervensi, ia dapat mengajukan banding, PK, atau kasasi dalam perkara itu. Yang Yusril persoalkan adalah materinya: karena materi yang dipersoalkan sama dengan yang sudah diputus MA, ia menilai upaya itu “tidak ada gunanya”. Yusril juga berpandangan perkara Denny itu berpotensi tidak berlanjut apabila objek sengketanya — suket itu sendiri — telah dicabut. Namun penghentian perkara tetap harus mengikuti proses dan keputusan pengadilan, bukan pandangan Yusril semata. Jadi yang berselisih di sini bukan fakta pencabutannya, melainkan tafsir hukum atas apa yang masih bisa diperjuangkan setelah pencabutan itu.
Analisis: Babak administratif tutup, debat belum
Dengan terbitnya Keputusan Dirjen 206/2026, babak administratif polemik ijazah Gibran resmi tutup. Suket 9149 sudah dicabut dan ditarik, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan eksekusi itu terjadi dalam tenggat yang ditetapkan pengadilan. Itu adalah fakta hukum yang tidak lagi bisa diperdebatkan. Yang belum tutup adalah debat hukumnya. Kubu Gibran berpegang pada statusnya sebagai tergugat intervensi dalam perkara Denny Indrayana di PTUN, dan menilai pembuktian dokumen masih bisa dilakukan di sana. Yusril berpegang pada finalitas putusan MK dan MA atas materi yang sama, dan menilai upaya itu tidak akan mengubah apa pun. Keduanya adalah posisi hukum yang sah untuk diperdebatkan — dan yang akan memutuskannya adalah pengadilan, bukan pernyataan para pihak. Sementara itu, jalur politiknya sudah bergerak sendiri: Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR (post 1081), dan HMP di DPR masih menunggu keputusan. Pencabutan suket ini tidak mengubah jalur itu — tetapi ia menutup satu pintu yang selama ini menjadi pusat polemik: dokumen penyetaraan itu sendiri sudah tidak ada lagi.
Daftar sumber: 1. Antara, “Kemendikdasmen cabut suket penyetaraan pendidikan Gibran”, 12 November 2026 (judul/tautan diketahui; halaman Antara tidak dapat dibaca langsung — dikuatkan outlet di bawah) 2. WartaPKU, “Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Kep Dirjen 206/2026; diktum kesatu) 3. KalderaNews, “Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka Resmi Dicabut”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Kep Dirjen 206/2026; MA 742; MK 5 Oktober; kutipan Yusril) 4. Beritahoki, “Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dicabut Kemendikdasmen, Yusril Beberkan Fakta Hukumnya”, 12 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Yusril; bantahan “ketua tim”) 5. Ujaran, “Gibran Antar Surat Pengunduran Diri ke MPR, Kemendikdasmen Cabut Suketnya”, 12 November 2026 (dibaca langsung — diktum kedua; Pasal 53 ayat (6) UU 30/2014) 6. Energi Juang, “Sah, Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran”, 12 November 2026 (dibaca langsung — diktum kesatu dan kedua) 7. Opera News, “Kubu Gibran Bantah Yusril, Sebut Masih Ada Jalur PTUN untuk Buktikan Dokumen Pendidikan”, 11 November 2026 (dibaca langsung — klaim Yavet Rissy; perkara Denny; Gibran tergugat intervensi) 8. Jawawa (mengutip VIVA), “Gibran Wants to Prove His Degree Through the Administrative Court; Yusril Says It Is ‘Useless’”, 11 November 2026 (dibaca langsung — nuansa tergugat intervensi; “There’s no point”) 9. Gebrak, “Yusril Sebut Upaya Gibran Buktikan Ijazah Lewat PTUN tak Berguna, Ini Alasannya”, 10 November 2026 (dibaca langsung — “Tidak ada gunanya”; perkara Denny).